Pemerintah Kabupaten Lebak
Pemerintah Kabupaten Lebak adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom yang bertanggung jawab mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, signifikan sebagai ujung tombak pelayanan publik, pembangunan daerah, dan penjaga stabilitas sosial. Mandat utamanya mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta keadilan sosial di wilayah Kabupaten Lebak. Ruang lingkup operasionalnya meliputi aspek regulasi dengan penetapan Peraturan Daerah, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta pelaksanaan program pembangunan di sektor pertanian, ekonomi, dan infrastruktur. Ini termasuk inisiatif seperti program tanam jagung, digitalisasi layanan kesehatan melalui RSUD dr. Adjidarmo, dan aplikasi 'Lebak Smart Tax' untuk efisiensi pajak daerah.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak
Pemerintah Kabupaten Lebak mengemban mandat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang otonom, bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai ujung tombak pelayanan publik, pembangunan daerah, dan penjaga stabilitas sosial di wilayah Kabupaten Lebak. Ini mencakup upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan keadilan sosial.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Lebak mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Dari sisi regulasi, pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah seperti Perda Pengelolaan Sampah dan kebijakan lain yang relevan. Dalam aspek pelayanan, Pemkab Lebak menyediakan layanan dasar seperti kesehatan melalui RSUD dr. Adjidarmo, pendidikan, administrasi kependudukan, dan perizinan. Sementara itu, dari sisi program, pemerintah daerah menginisiasi berbagai pembangunan di sektor pertanian, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.
Beberapa program strategis yang diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten Lebak meliputi program tanam jagung untuk meningkatkan sektor pertanian dan pembentukan Perda Pengelolaan Sampah sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Digitalisasi layanan kesehatan melalui RSUD dr. Adjidarmo dan edukasi keuangan bagi petani milenial juga menjadi fokus. Selain itu, percepatan birokrasi akuntabel dan penguatan fondasi digital oleh DiskominfoSP Lebak turut menjadi prioritas.
Pemerintah Kabupaten Lebak berkontribusi dalam isu nasional melalui penurunan kasus stunting yang merupakan prioritas kesehatan nasional. Mereka juga ditetapkan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Kemenkumham RI, menunjukkan komitmen terhadap penegakan HAM. Keterbukaan informasi publik dan pelestarian tradisi seperti Seren Taun sebagai kekayaan budaya nasional juga menjadi bagian dari kontribusi mereka.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk berbagai keperluan, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan pelayanan kesehatan melalui RSUD dr. Adjidarmo. Pengurusan pendidikan, pembayaran pajak dan retribusi daerah, termasuk melalui aplikasi 'Lebak Smart Tax', juga menjadi interaksi rutin. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau berpartisipasi dalam program pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah.
Sebagai entitas pemerintahan daerah yang vital, Pemerintah Kabupaten Lebak menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan dengan mandat yang luas. Melalui berbagai inisiatif strategis dan peran aktif dalam isu nasional, Pemkab Lebak berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik dan berkelanjutan. Berbagai layanan yang disediakan menjadi jembatan utama interaksi antara pemerintah dan masyarakat, menegaskan pentingnya kehadiran lembaga ini dalam kehidupan sehari-hari warga Kabupaten Lebak.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2025
Perbup ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Bab III Tata Cara Pembayaran; Bab IV Pendanaan; Bab IV Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2021
1. Ketentuan Umum; 2. Penyusunan Propemperda; 3. Pembahasan Dan Penetapan; 4. Rancangan Perda Di Luar Propemperda; 5. Pengelolaan Propemperda; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak No. 6 Tahun 2017
terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2024
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tanggung Jawab dan Wewenang Bab III Penanggulangan Bencana Bab IV Hak dan Kewajiban Masyarakat Bab V Peran Lembaga Usaha, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Relawan dan Media Massa Bab VI Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Bab VII Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2018
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Penataan Pedagang Kaki Lima; 4. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 5. Hak, Kewajiban dan Larangan; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Pendanaan; 8. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017
terdapat dalam pasal 2 , pasal 9 dan pasal 79
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2025
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll penugasan; Bab lll Pendanaan; Bab lV Dukungan Pemerintah Daerah; Bab V Pelaporan; Bab Vl Pengawasan dan Pengendalian; bab Vll ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023
Didalam Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pajak Bab III Retribusi Bab IV Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Bab V Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak Atau Retribusi Bab VI Kerahasiaan Data Wajib Pajak Bab VII Kemudahan Perpajakan Daerah Bab VIII Sanksi Administratif Bab X Insentif Pemungutan Bab XI Pengawasan dan Pengendalian Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup