DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup; 3. Kewenangan; 4. Perencanaan Dan Penetapan; 5. Pengembangan; 6. Penelitian; 7. Pemanfaatan; 8. Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani; 9. Alih Fungsi Lahan; 10. Insentif Dan Disinsentif; 11. Koordinasi; 12. Kerjasama Dan Kemitraan; 13. Sistem Informasi; 14. Peran Serta Masyarakat; 15. Pembinaan Dan Pengawasan; 16. Pembiayaan; 17. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di Daerah;
c.bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu payung hukum dalam pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PERTANIAN KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012………………….
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun………………….
7.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014………………………….. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PERTANIAN KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lebak.
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian.
5.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat menjadi LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
8.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PERTANIAN KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA dan kawasannya secara berkelanjutan.
10.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
12.Irigasi adalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
13.Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan.
14.Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah irigasi yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan.
15.Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
16.Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, dan kesinambungan.
17.Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PERTANIAN KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya, termasuk kelembagaan petani yang meliputi kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani, yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
18.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
19.Setiap orang atau badan adalah Orang Perseorangan, Kelompok orang atau Korporasi, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun Bukan Badan Hukum.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :

a.mempertahankan luasan lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi;
b.mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan di daerah;
c.melindungi dan memberdayakan petani dan masyarakat sekitar lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi;
d.meningkatkan kesejahteraan petani; dan
e.mempertahankan keseimbangan ekologi. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PERTANIAN KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.perencanaan dan penetapan;
b.pengembangan;
c.penelitian;
d.pemanfaatan;
e.perlindungan dan pemberdayaan petani;
f.alih fungsi lahan;
g.insentif dan disinsentif;
h.koordinasi;
i.kerjasama;
j.sistem informasi;
k.peran serta masyarakat;
l.pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
m.pembiayaan.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa :

a.lahan sawah beririgasi; dan
b.lahan sawah tidak beririgasi/tadah hujan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang meliputi :

a.penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan, PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PERTANIAN KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian LP2B;
b.penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian LP2B;
c.penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna LP2B;
d.pemetaan potensi dan pengelolaan LP2B;
e.pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
f.penetapan sentra komoditas pertanian;
g.penetapan sasaran areal tanam; dan
h.penetapan luas baku LP2B yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana perlindungan LP2B terdiri atas :
1. a.rencana jangka panjang;
2. b.rencana jangka menengah; dan
3. c.rencana tahunan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
1. a.kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.LP2B; dan
3. c.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Perencanaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PERTANIAN KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
(4)Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap lahan :
1. a.Lahan sawah beririgasi; dan
2. b.Lahan sawah tidak beririgasi/tadah hujan.
(5)Perencanaan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
1. a.lahan terlantar;
2. b.lahan marginal; dan
3. c.kawasan hutan yang dikonversi menjadi Lahan Pertanian Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6)Penyusunan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
2. b.pertumbuhan produktivitas;
3. c.kebutuhan pangan;
4. d.kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
5. e.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
6. f.musyawarah petani.
(7)Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d didasarkan atas kriteria:
1. a.kesesuaian lahan;
2. b.ketersediaan infrastruktur;
3. c.penggunaan lahan; Commented [AR1]: Dijelaskan di penjelasan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PERTANIAN KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
4. d.potensi teknis Lahan; dan/atau
5. e.luasan kesatuan hamparan Lahan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan perlindungan LP2B berdasarkan inventarisasi, identifikasi dan penelitian.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan, sebagai bahan pertimbangan penyusunan perencanaan perlindungan LP2B di Daerah.
(3)Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penelitian serta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 9

(1)Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas menyusun:
1. a.prediksi jumlah produksi dan produktivitas;
2. b.luas baku lahan dan sebaran lokasi LP2B yang meliputi luas lahan cadangan, luas lahan yang ada dan intensitas pertanaman pertanian pangan di Daerah; dan
3. c.kebijakan dan pembiayaan.
(2)Penyusunan prediksi jumlah produksi, kelanjutan luas baku lahan, sebaran lokasi LP2B serta kebijakan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun. Umum PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PERTANIAN KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menetapkan Perlindungan LP2B dilakukan berdasarkan Kawasan Peruntukan LP2B yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(2)Proses dan tahapan penetapan LP2B dilakukan dengan cara:
1. a.sosialiasi kepada Petani dan pemilik Lahan agar memahami secara utuh atas hak dan kewajibannya;
2. b.rapat koordinasi di tingkat desa atau kelurahan;
3. c.rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
4. d.rapat koordinasi di tingkat kabupaten.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…