DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lebak

regulasi_utama

Ringkasan

terdapat dalam pasal 15, dan pasal 18

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Lebak perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2014;
c.bahwa dengan adanya perubahan jenis hiburan dan pemilahan rincian tarif dari jenis hiburan yang merupakan objek Pajak Hiburan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2014 perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20143); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20143), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Dengan Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Hiburan.
(2)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelengaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, pagelaran musik, pagelaran tari dan/atau pagelaran busana;
3. c.kontes kecantikan, kontes binaraga dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.sirkus, akrobat, dan sulap;
6. f.permainan bilyar dan bowling;
7. g.pacuan kuda, Hiburan dengan menggunakan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
8. h.refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
9. i.pertandingan olah raga; dan
10. j.karaoke.
  1. 2.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

a.tontonan film sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
b.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana (fashion show) meliputi :
1. 1.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau pagelaran busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);
2. 2.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau pagelaran busana yang berkelas nasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
3. 3.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau pagelaran busana yang berkelas internasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
c.Pagelaran kontes kecantikan, kontes binaraga dan sejenisnya meliputi :
1. 1.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
2. 2.kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
3. 3.kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas internasional sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
4. 4.kontes binaraga dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
5. 5.kontes binaraga dan sejenisnya, yang berkelas internasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
d.Penyelenggaraan pameran meliputi :
1. 1.pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
2. 2.pameran yang bersifat komersial sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
e.penyelenggaraan sirkus, akrobat, dan sulap meliputi :
1. 1.sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
2. 2.sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
f.permainan bilyar dan bowling yang menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dan permainan bilyar dan bowling yang tidak menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
g.pacuan kuda dan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
h.mandi uap (spa) sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
i.refleksi dan pusat kebugaran sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
j.penyelengaraan pertandingan olah raga meliputi :
1. 1.pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
2. 2.pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
3. 3.pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
k.Karaoke dan sejenisnya sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
l.permainan ketangkasan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 20 Februari 2017 BUPATI LEBAK, Cap/ttd ITI OCTAVIA JAYABAYA Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal 20 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, Cap/ttd DEDE JAELANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROPINSI BANTEN : (3,4/2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 yang salah satu jenis pajak yang diaturnya adalah Pajak Hiburan. Hiburan merupakan jenis kegiatan yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun jenis dan ragam Hiburan. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, belum banyak mengatur/menetapkan jenis Hiburan dan rinciannya sebagai objek Pajak salah satunya adalah karoke dan berbagai macam rincian permainan ketangkasan antara lain: permainan anak, wahana permainan air (water park), warung internet, permainan playstation, pemancingan komersial, dan out bound, yang dapat menjadi potensi Pajak Daerah. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka menetapkan kembali jenis objek Pajak Hiburan yang dapat menjadi potensi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Yang dimaksud permainan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa, antara lain :

a.permainan anak;
b.wahana permainan air (water park);
c.warung internet;
d.permainan playstation;
e.pemancingan komersial;
f.out bound. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20173

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Lebak perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2014;
c.bahwa dengan adanya perubahan jenis hiburan dan pemilahan rincian tarif dari jenis hiburan yang merupakan objek Pajak Hiburan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2014 perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20143); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20143), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Dengan Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Hiburan.
(2)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelengaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, pagelaran musik, pagelaran tari dan/atau pagelaran busana;
3. c.kontes kecantikan, kontes binaraga dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.sirkus, akrobat, dan sulap;
6. f.permainan bilyar dan bowling;
7. g.pacuan kuda, Hiburan dengan menggunakan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
8. h.refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
9. i.pertandingan olah raga; dan
10. j.karaoke.
  1. 2.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

a.tontonan film sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
b.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana (fashion show) meliputi :
1. 1.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau pagelaran busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);
2. 2.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau pagelaran busana yang berkelas nasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
3. 3.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau pagelaran busana yang berkelas internasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
c.Pagelaran kontes kecantikan, kontes binaraga dan sejenisnya meliputi :
1. 1.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
2. 2.kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
3. 3.kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas internasional sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
4. 4.kontes binaraga dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
5. 5.kontes binaraga dan sejenisnya, yang berkelas internasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
d.Penyelenggaraan pameran meliputi :
1. 1.pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
2. 2.pameran yang bersifat komersial sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
e.penyelenggaraan sirkus, akrobat, dan sulap meliputi :
1. 1.sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
2. 2.sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
f.permainan bilyar dan bowling yang menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dan permainan bilyar dan bowling yang tidak menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
g.pacuan kuda dan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
h.mandi uap (spa) sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
i.refleksi dan pusat kebugaran sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
j.penyelengaraan pertandingan olah raga meliputi :
1. 1.pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
2. 2.pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
3. 3.pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
k.Karaoke dan sejenisnya sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
l.permainan ketangkasan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 20 Februari 2017 BUPATI LEBAK, Cap/ttd ITI OCTAVIA JAYABAYA Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal 20 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, Cap/ttd DEDE JAELANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROPINSI BANTEN : (3,4/2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 yang salah satu jenis pajak yang diaturnya adalah Pajak Hiburan. Hiburan merupakan jenis kegiatan yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun jenis dan ragam Hiburan. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, belum banyak mengatur/menetapkan jenis Hiburan dan rinciannya sebagai objek Pajak salah satunya adalah karoke dan berbagai macam rincian permainan ketangkasan antara lain: permainan anak, wahana permainan air (water park), warung internet, permainan playstation, pemancingan komersial, dan out bound, yang dapat menjadi potensi Pajak Daerah. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka menetapkan kembali jenis objek Pajak Hiburan yang dapat menjadi potensi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 18

a.permainan anak;
b.wahana permainan air (water park);
c.warung internet;
d.permainan playstation;
e.pemancingan komersial;
f.out bound. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20173