DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup,Maksud,Tujuan Dan Azas; 3. Hak Dan Kewajiban Perusahaan; 4. Program Dan Bidang Kerja Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan; 5. Forum Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan; 6. Mekanisme Dan Prosedur Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan; 7. Pembiayaan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dan Biaya Operasional Forum Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan; 8. Fasilitas Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan; 9. Pelaporan Dan Evaluasi; 10. Peran Serta Masyarakat; 11. Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa; 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar upaya sebagaimana dimaksud huruf a tersebut dapat terlaksana dengan baik perlu terjalin hubungan yang sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
c.bahwa untuk mewujudkan hubungan yang sinergis antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat di Kabupaten Lebak diperlukan pengaturan didasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis untuk menerapkan kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Lebak;
d.bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat;
e.bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Lebak;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
5.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Pemerintahan Daerah adalah peyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Lebak.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TSLP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk dapat menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
8.Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.
9.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10.Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan TSLP.
11.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
12.Fasilitas Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat Fasilitas TSLP PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TSLP.
13.Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14.Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan yang membuka kantor dan/atau kegiatan/usaha di Daerah.
15.Pembiayaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi azas, program kerja, mekanisme dan prosedur, pembiayaan, organisasi/forum, dan pelaporan serta peran serta masyarakat penyelenggaraan TSLP di Kabupaten Lebak.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah Kabupaten Lebak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah, PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan program TSLP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lebak

Pasal 4

Tujuan umum TSLP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 5

Tujuan khusus TSLP meliputi:

a.terwujudnya pedoman yang jelas tentang TSLP termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.terpenuhinya penyelenggaraan TSLP yang terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan TSLP secara terpadu dan berdaya guna;
d.meminimalisir pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan tidak bertanggungjawab kepada perusahaan;
e.meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
f.terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan TSLP; dan
g.terealisasinya apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi. PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA

Pasal 6

Penyelenggaraan TSLP diselenggarakan dengan asas:

a.Keadilan;
b.kepastian hukum;
c.kepedulian dan tanggung jawab;
d.kepentingan umum;
e.keterpaduan;
f.partisipatif dan aspiratif;
g.keterbukaan;
h.berkelanjutan;
i.kemandirian;
j.berwawasan lingkungan; dan
k.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
l.Kemitraan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan berhak:

a.menetapkan program TSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Lebak;
b.mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TSLP;
c.memberikan saran dan masukan terhadap rencana pembangunan Daerah yang dikaitkan dengan program TSLP.

Pasal 8

(1)BUMN, BUMD, dan Perusahaan Perseroan Terbatas yang berada dan/atau melaksanakan kegiatan/usaha di Daerah wajib sebagai pelaksana TSLP;
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA berstatus pusat atau cabang perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Lebak.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan wajib:

a.menetapkan komitmen bahwa TSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan;
b.menganggarkan sebesar paling sedikit 2 (dua) % dari laba bersih perusahaan atau cabang perusahaan bagi program TSLP;
c.menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan dengan memperhatikan perencanaan pembangunan Kabupaten Lebak dan peraturan perundangan yang berlaku;
d.memberikan laporan kegiatan TSLP kepada forum TSLP.

Pasal 10

Perusahaan yang berada di luar daerah dan/atau tidak melaksanakan kegiatan/usaha di daerah tetapi akan melaksanakan TSLP di wilayah daerah dapat terlebih dahulu berkoordinasi dengan forum TSLP.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…