DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 179

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan; 3. Perencanaan; 4. Pemanfaatan; 5. Pengendalian; 6. Pemeliharaan; 7. Hak,Kewajiban Dan Larangan; 8. Kerja Sama Dan Kemitraan; 9. Peran Masyarakat; 10. Sistem Informasi Lingkungan Hidup; 11. Pengawasan Dan Pemantauan; 12. Pengelolaan Limbah B3; 13. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 14. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kualitas Lingkungan Hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BLH KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BLH KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lebak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lebak yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SKPD Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BLH KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9.Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
10.Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
11.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
12.Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup, sehingga melampaui kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
13.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup, yang melampaui kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
14.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
15.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BLH KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
16.Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19.Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
20.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
21.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
22.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BLH KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
23.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan Limbah B3.
24.Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
25.Air adalah semua Air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali Air laut dan Air fosil.
26.Sumber Air adalah wadah Air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata Air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
27.Baku mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam Air.
28.Baku mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber Air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
29.Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu Air yang telah ditetapkan.
30.Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur Lingkungan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BLH KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA Hidup lainnya.
31.Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
32.Baku mutu emisi kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
33.Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
34.Baku mutu gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
35.Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
36.kriteria baku kerusakan tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
37.Kerusakan tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
38.Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan Air pada batu gamping dan/atau dolomit.
39.Ekosistem Karst adalah tatanan Karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dan/atau di dalam laut dengan semua benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BLH KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA
40.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
41.Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
42.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
43.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
44.Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
45.Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.
46.Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
47.Orang adalah orang perseorangan atau Badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
48.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BLH KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA selanjutnya disingkat PPLHD adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.
49.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
50.Instrumen ekonomi lingkungan adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
51.Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
52.Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk tetap dapat melestarikan fungsinya.
53.Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
54.Remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.
55.Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BLH KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA
56.Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
57.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
58.Pengkajian resiko adalah seluruh proses mulai dari indentifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.
59.Pengelolaan resiko adalah meliputi evaluasi resiko atau seleksi resiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan resiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.
60.Komunikasi resiko adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat diantara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan resiko.

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk :

a.menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b.melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup mulai dari tahap perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan, pemeliharaan dan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BLH KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA monitoring kegiatan pembangunan; dan
c.melindungi dan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

(1)Dalam Penyelenggaraan Lingkungan Hidup skala Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
2. b.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
3. c.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
4. d.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal, UKL-UPL, dan SPPL;
5. e.menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
6. f.menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
7. g.mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan di bidang lingkungan;
8. h.mengembangkan dan menerapkan instrument Lingkungan Hidup;
9. i.mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
10. j.memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan;
11. k.melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
12. l.melaksanakan standar pelayanan minimal;
13. m.melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BLH KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA masyarakat hukum adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. n.mengelola informasi Lingkungan Hidup;
15. o.mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup;
16. p.memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
17. q.menerbitkan izin lingkungan; dan
18. r.melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup.
(2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Kepala SKPD Lingkungan Hidup.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahapan :

a.inventarisasi Lingkungan Hidup; dan
b.penyusunan RPPLH.

Pasal 5

(1)Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan melalui inventarisasi tingkat wilayah Ekoregion.
(2)Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memperoleh data dan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BLH KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi :
1. a.potensi dan ketersediaan;
2. b.jenis yang dimanfaatkan;
3. c.bentuk penguasaan;
4. d.pengetahuan pengelolaan;
5. e.bentuk kerusakan; dan
6. f.konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
(3)Data dan informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam Daerah.
(4)Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
1. a.tumpang susun informasi geospasial tematik;
2. b.pengolahan data statistik;
3. c.pengukuran indeks kualitas lingkungan; dan/atau
4. d.analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
(5)Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
1. a.sebaran penduduk;
2. b.aspirasi masyarakat;
3. c.kearifan lokal;
4. d.konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
5. e.aspek lainnya yang terkait dengan Lingkungan Hidup.
(6)Tata cara inventarisasi Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun RPPLH sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada RPPLH Provinsi. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BLH KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA
(2)Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH dilakukan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
(3)RPPLH disusun berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup.
(4)RPPLH memuat rencana tentang:
1. a.pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
3. c.pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. d.adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(5)RPPLH yang disusun dijadikan dasar dalam penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
(6)RPPLH ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

(1)Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik dan fungsi Ekosistem.
(2)Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dilakukan terhadap fungsi Ekosistem dan/atau media Lingkungan Hidup.
(3)Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BLH KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA Ekosistem dan peruntukan media Lingkungan Hidup.
(4)Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d dilakukan terhadap Ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan.
(5)Fungsi Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan wajib dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 8

(1)Pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada RPPLH Daerah.
(2)Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dengan memperhatikan:
1. a.keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
2. b.keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
3. c.keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
(3)Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempertimbangkan aspek:
1. a.karakteristik Ekoregion; PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BLH KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA
2. b.daya dukung dan daya tampung; dan
3. c.potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan.
(2)Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana pemanfaatan sumber daya alam dan rencana pencadangan sumber daya alam.
(3)Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan jenis kuota masing-masing sumber daya alam yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan dengan memperhatikan sebaran, potensi, dan ketersediaan, dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis sumber daya alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.
(4)Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan melalui penetapan jenis kuota masing-masing sumber daya alam yang tidak akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis sumber daya alam untuk jangka panjang.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 10

(1)Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
(2)Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.media Lingkungan Hidup; dan
2. b.Ekosistem. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BLH KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN SETDA
(3)Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pencegahan;
2. b.penanggulangan; dan
3. c.pemulihan.

Isi peraturan

Teks179PDFHirarki

Memuat teks peraturan…