DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lebak

regulasi_utama

Ringkasan

terdapat dalam pasal 2 , pasal 9 dan pasal 79

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor : 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai tata cara penghitungan, struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perlu dilakukan penetapan kembali struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
c.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor : 46/PUU-XII/2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka pengaturan jenis retribusi serta struktur dan besaran tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. c.dihapus;
4. d.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
5. e.Retribusi Pelayanan Pasar;
6. f.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. g.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
8. h.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
9. i.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
10. j.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ; dan
11. k.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
(2)Jenis Retribusi Jasa Umum selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, manteri keliling, pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, dan laboratorium kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 16 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 17 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 18 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 19 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 20 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 21 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut : Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi = Jumlah Pengendalian dalam 1 Tahun x Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 6 Februari 2017 BUPATI LEBAK, Cap/ttd. ITI OCTAVIA JAYABAYA Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal 6 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, Cap/ttd. DEDE JAELANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROPINSI BANTEN : (1,1/2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Kabupaten Lebak telah menetapkan Retribusi Jasa Umum dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, yang didalmnya mengatur mengenai jenis-jenis Retribusi antara lain:

a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
d.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
e.Retribusi Pelayanan Pasar;
f.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
h.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
i.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;
j.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ; dan
k.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor : 900/Kep.588-DPPKD/2015, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah/Kabupaten ditetapkan oleh Peraturan Bupati. Atas penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo tersebut maka jasa layanannya bukan merupakan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum khususnya mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 79A menyatakan bahwa setiap pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, hal ini mengakibatkan perlunya penghapusan mengenai ketentuan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum. Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang diatur dalam Pasal 79 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum berpedoman pada ketentuan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan atas perkara Nomor :46/PUU-XII/2014 telah membatalkan ketentuan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dilakukan perubahan dan perbaikan terhadap penetapan struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20171

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor : 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai tata cara penghitungan, struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perlu dilakukan penetapan kembali struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
c.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor : 46/PUU-XII/2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka pengaturan jenis retribusi serta struktur dan besaran tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. c.dihapus;
4. d.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
5. e.Retribusi Pelayanan Pasar;
6. f.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. g.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
8. h.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
9. i.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
10. j.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ; dan
11. k.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
(2)Jenis Retribusi Jasa Umum selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, manteri keliling, pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, dan laboratorium kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 16 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 17 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 18 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 19 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 20 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 21 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
d.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
e.Retribusi Pelayanan Pasar;
f.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
h.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
i.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;
j.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ; dan
k.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor : 900/Kep.588-DPPKD/2015, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah/Kabupaten ditetapkan oleh Peraturan Bupati. Atas penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo tersebut maka jasa layanannya bukan merupakan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum khususnya mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 79A menyatakan bahwa setiap pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, hal ini mengakibatkan perlunya penghapusan mengenai ketentuan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum. Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang diatur dalam Pasal 79 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum berpedoman pada ketentuan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan atas perkara Nomor :46/PUU-XII/2014 telah membatalkan ketentuan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dilakukan perubahan dan perbaikan terhadap penetapan struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20171