DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Perencanaan; 4. Perlindungan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan; 5. Pemberdayaan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan; 6. Pendanaan; 7. Pengawasan; 8. Partisipasi Masyarakat; 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi kerentanan terhadap bencana alam, risiko usaha, dan sistem pasar yang dikuasai oleh pihak tertentu, sehingga Nelayan dan Pembudi Daya ikan membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya ikan di Daerah, perlu adanya Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PERIKANAN KEPALA BAG. HUKUM

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi daya Ikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PERIKANAN KEPALA BAG. HUKUM Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PERBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lebak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Perikanan.
6.Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PERIKANAN KEPALA BAG. HUKUM adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha Perikanan.
7.Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.
8.Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
9.Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT (sepuluh Gross Ton).
10.Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
11.Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
12.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
13.Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
14.Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PERIKANAN KEPALA BAG. HUKUM
15.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
16.Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
17.Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah Badan Usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil dan Nelayan Buruh berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
18.Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah Badan Usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
19.Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan, serta jasa penunjang perikanan yang berkedudukan di wilayah Daerah.
20.Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PERIKANAN KEPALA BAG. HUKUM nelayan, nelayan kecil, nelayan buruh dan pembudi daya ikan kecil.
21.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pemerintah Daerah wajib memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.perencanaan;
b.perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
c.pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
d.pembiayaan;
e.pengawasan; dan
f.partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.Nelayan Kecil; dan
b.Nelayan Buruh.

Pasal 5

(1)Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.Pembudi Daya Ikan Kecil; dan
2. b.Penggarap lahan Budi Daya Ikan. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PERIKANAN KEPALA BAG. HUKUM
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memperhatikan:

a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
b.potensi Sumber Daya Ikan di wilayah pengelolaan Perikanan;
c.rencana tata ruang wilayah;
d.potensi lahan dan air;
e.rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
f.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
g.kebutuhan sarana dan prasarana;
h.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
i.tingkat pertumbuhan ekonomi;
j.jumlah Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan
k.aspirasi masyarakat.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PERIKANAN KEPALA BAG. HUKUM
(2)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 9

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat:

a.strategi; dan
b.kebijakan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah menetapkan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…