DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 134

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Masa Adaptasi Kebiasaan Baru; 3. Penerapan PHBS Untuk Pencegahan Covid-19; 4. Penyesuaian Kegiatan/Aktivitas Masyarakat; 5. Pencegahan Dan/Atau Penanganan Covid-19; 6. Pelaksanaan PSBB Dan/Atau PPKM; 7. Koordinasi Penegakan Hukum; 8. Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan; 9. Peran Serta Masyarakat; 10. Pembiayaan; 11. Sanksi Administratif; 12. Ketentuan Penyidikan; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sampai saat ini belum ditemukannya obat untuk Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang membawa konsekuensi masyarakat harus hidup berdampingan dengan ancaman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan secara berkesinambungan melakukan upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan dalam aktifitas/kegiatan sehari-hari;
c.bahwa dalam upaya menjaga kesinambungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan kebijakan pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, untuk PARAF KOORDINASI Pj. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA PELAKSANA BPBD KEPALA BAGIAN HUKUM menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai sebuah adaptasi kebiasaan kehidupan yang baru yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif ditengah pandemi, namun aman dari penularan penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); PARAF KOORDINASI Pj. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA PELAKSANA BPBD KEPALA BAGIAN HUKUM
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia PARAF KOORDINASI Pj. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA PELAKSANA BPBD KEPALA BAGIAN HUKUM Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12.Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
13.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
18.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease PARAF KOORDINASI Pj. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA PELAKSANA BPBD KEPALA BAGIAN HUKUM 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
19.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lebak.
4.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat PARAF KOORDINASI Pj. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA PELAKSANA BPBD KEPALA BAGIAN HUKUM Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO).
5.Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar beraktivitas secara aman pada saat pandemi Covid-19 dengan cara antara lain menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
6.Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.
7.Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPKM adalah pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran Covid-19.
8.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipratikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
9.Masa Adaptasi Kebiasaan Baru adalah rentang waktu untuk penyesuaian berbagai kegiatan/aktivitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik dan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat PARAF KOORDINASI Pj. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA PELAKSANA BPBD KEPALA BAGIAN HUKUM menerapkan PHBS dalam rangka pencegahan Covid-19 menuju masyarakat sehat, aman dan produktif.
10.Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang menyinergikan aspek kesehatan, social, dan ekonomi.
11.Setiap orang adalah perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab atau penyelenggara tempat fasilitas umum.
12.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
13.Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
14.Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain :

a.kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih;
b.sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan dan lain-lain);
c.situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat
1. 15.Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut :
a.Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (≥37.50C) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan /pilek / pneumonia ringan PARAF KOORDINASI Pj. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA PELAKSANA BPBD KEPALA BAGIAN HUKUM hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
b.demam (≥37.50C) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable Covid-19; dan
c.ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
1. 16.Kasus Probable adalah Kasus Suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
2. 17.Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR, yang dibagi menjadi 2 (dua) kasus:
a.kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik);
b.kasus konfirmasi tanpa gejala (asimtomatik).
1. 18.Karantina Mandiri adalah pembatasan kegiatan/ pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak dini yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
2. 19.Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.
3. 20.Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang PARAF KOORDINASI Pj. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA PELAKSANA BPBD KEPALA BAGIAN HUKUM terkoordinasi yang dibentuk untuk melakukan percepatan penanganan dan pengendalian Covid-19.
4. 21.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
5. 22.Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. 23.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
7. 24.Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri Lebak.
8. 25.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
9. 26.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sesuai protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit Covid-19;
b.mendorong warga masyarakat mematuhi penerapan PHBS serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran Covid-19; dan PARAF KOORDINASI Pj. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA PELAKSANA BPBD KEPALA BAGIAN HUKUM
c.mempercepat pemulihan berbagai aspek kehidupan terutama aspek sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.masa adaptasi kebiasaan baru;
b.penerapan PHBS;
c.penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat;
d.pencegahan dan/atau penanganan Covid-19;
e.pelaksanaan PSBB;
f.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
g.peran serta masyarakat; dan
h.pembiayaan.

BAB II

MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Pasal 5

(1)Dalam upaya menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif, diberlakukan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
(2)Pemberlakuan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Satuan Tugas Covid-19 Daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan, yang meliputi:
1. a.tingkat penyebaran Covid-19;
2. b.evaluasi kondisi kesehatan publik; dan
3. c.kesiapan fasilitas kesehatan.
(3)Pemberlakuan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap kegiatan, meliputi:
1. a.kegiatan pendidikan;
2. b.kegiatan keagamaan;
3. c.kegiatan sosial dan budaya; PARAF KOORDINASI Pj. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA PELAKSANA BPBD KEPALA BAGIAN HUKUM
4. d.kegiatan perdagangan;
5. e.kegiatan di tempat kerja;
6. f.kegiatan di tempat/fasilitas umum; dan/atau
7. g.kegiatan di bidang perhubungan/transportasi.

Pasal 6

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 meliputi:

a.meningkatkan dan menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS dalam beraktivitas;
b.menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi :
1. 1.menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. 2.melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing);
3. 3.mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer); dan
4. 4.menghindari kegiatan yang mengakibatkan berkumpulnya banyak orang, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Covid-19 Daerah.

BAB III

PENERAPAN PHBS UNTUK PENCEGAHAN COVID-19

Pasal 8

(1)Penerapan PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PARAF KOORDINASI Pj. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA PELAKSANA BPBD KEPALA BAGIAN HUKUM huruf b dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/ berkegiatan.
(2)Penerapan PHBS dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tatanan :
1. a.PHBS di rumah tangga;
2. b.PHBS di institusi pendidikan;
3. c.PHBS di tempat kerja;
4. d.PHBS di tempat umum; dan
5. e.PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan.
(3)Setiap orang dalam melakukan PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selalu menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

BAB IV

PENYESUAIAN KEGIATAN/AKTIVITAS MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dalam pemberlakuan masa AKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi :
1. a.Sekolah :
  1. 1.Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. 2.Sekolah Dasar;
  3. 3.Sekolah Menengah Pertama; dan
  4. 4.Pendidikan Kesetaraan.
2. b.Lembaga pendidikan lainnya, terdiri atas :
  1. 1.Lembaga pelatihan; dan
  2. 2.Lembaga pendidikan non formal, informal, atau sanggar.
3. c.Pelaksanaan pembelajaran dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya. PARAF KOORDINASI Pj. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA PELAKSANA BPBD KEPALA BAGIAN HUKUM
(2)Pelaksanaan pembelajaran dan pelayanan administrasi di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diutamakan melalui pembelajaran dan pelayanan administrasi di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sesuai dengan ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 10

Pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

a.menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (hand sanitizer) di berbagai lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
b.memerintahkan penggunaan masker bagi pendidik, peserta didik, dan setiap orang yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
c.melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan dan setiap orang yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
d.memerintahkan kegiatan mencuci tangan dengan air bersih mengalir dengan sabun dan/atau hand sanitizer sebelum dan/atau sesudah beraktivitas kepada seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan dan setiap orang yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
e.menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) meter (physical distancing);
f.membatasi peserta didik yang mengikuti pembelajaran paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah PARAF KOORDINASI Pj. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA PELAKSANA BPBD KEPALA BAGIAN HUKUM peserta didik tiap kelas dan dilakukan pembelajaran secara bertahap;
g.membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar;
h.melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya secara berkala;
i.melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk peserta didik/siswa yang berasal dari luar Daerah sesuai dengan kebijakan masing-masing lembaga;
j.menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian Covid- 19 di lokasi strategis; dan
k.membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.

Isi peraturan

Teks134PDFHirarki

Memuat teks peraturan…