DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Indikator Dan Pendataan Kemiskinan; 3. Hak Dan Kewajiban Penduduk Miskin Dan Keluarga Miskin, Pemerintah Daereah Dan Masyarakat; 4. Penyusunan Strategi Dan Program Penanggulangan Kemiskinan; 5. Peran serta Masyarakat Dan Dunia Usaha; 6. Pembiayaan; 7. Monitoring Dan Evaluasi; 8. Larangan; 9. Ketentuan Penyidikan; 10. Ketentuan Pidana; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan membutuhkan penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan untuk semua, berkeadilan dan berkelanjutan dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
c.bahwa penanganan kemiskinan di Daerah perlu dilakukan langkah-langkah sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi antar semua pemangku kepentingan dengan kejelasan peran, kewenangan dan tanggung jawab beserta penetapan sasaran, perencanaan, keterpaduan program dan efektifitas anggaran yang lebih jelas, terarah dan berkelanjutan; PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINSOS KEPALA BAG. HUKUM
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINSOS KEPALA BAG. HUKUM telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lebak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINSOS KEPALA BAG. HUKUM
6.Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan sosial ekonomi seseorang atau keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7.Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan mengalami kondisi ketidakmampuan kondisi sosial ekonomi dalam memenuhi hak dasarnya antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, dan sarana sanitasi.
8.Penduduk Miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga Daerah yang mengalami kondisi ketidakmampuan kondisi sosial ekonomi dalam memenuhi hak dasarnya antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, dan sarana sanitasi.
9.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin, Keluarga Miskin, dan rumah tangga miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi dan sosial.
11.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKPKD adalah wadah PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINSOS KEPALA BAG. HUKUM koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Daerah.

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah bertujuan untuk:

a.menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar Penduduk Miskin agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
b.mempercepat penurunan jumlah Penduduk Miskin, Keluarga Miskin, dan rumah tangga miskin;
c.meningkatkan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat dan dunia usaha; dan
d.menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas antar seluruh pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 3

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan di Daerah meliputi:

a.indikator dan pendataan Kemiskinan;
b.hak dan kewajiban Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
c.penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan;
d.peran serta masyarakat dan dunia usaha;
e.pembiayaan; dan
f.monitoring dan evaluasi. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINSOS KEPALA BAG. HUKUM

BAB II

INDIKATOR DAN PENDATAAN KEMISKINAN

Pasal 4

(1)Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin digolongkan menjadi:
1. a.miskin; dan
2. b.sangat miskin.
(2)Dalam mengukur dan mendata Kemiskinan digunakan indikator dan parameter yang terukur.
(3)Indikator dan parameter Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat aspek:
1. a.pendapatan;
2. b.aset;
3. c.pangan;
4. d.sandang; dan
5. e.papan.
(4)Indikator dan parameter Kemiskinan disusun secara partisipatif dan dilakukan evaluasi secara berkala.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan indikator dan parameter Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin berdasarkan indikator Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Pendataan Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap oleh petugas yang ditunjuk dengan melibatkan pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat, PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINSOS KEPALA BAG. HUKUM dibawah koordinasi dan tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.
(3)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga.
(4)Untuk memperoleh data Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin yang akurat, pemutakhiran data dilakukan paling lama setiap 2 (dua) tahun.
(5)Hasil pendataan Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam keputusan Bupati dan selanjutnya dijadikan dasar penyusunan program dan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pemutahiran data Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK MISKIN DAN KELUARGA MISKIN, PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 6

Setiap penduduk miskin dan keluarga miskin mempunyai hak atas:

a.kebutuhan pangan;
b.pelayanan kesehatan;
c.pelayanan pendidikan;
d.pekerjaan dan berusaha;
e.perumahan;
f.air bersih dan sanitasi yang baik; dan
g.pelayanan sosial.

Pasal 7

(1)penduduk miskin dan keluarga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraan untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINSOS KEPALA BAG. HUKUM serta berperan aktif dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan.
(2)Dalam memenuhi hak dasarnya penduduk miskin dan keluarga miskin berkewajiban mentaati norma, etika, dan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga berkewajiban turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak penduduk miskin dan keluarga miskin sebagaimana dimaksud Pasal 6.
(2)Pemerintah Daerah wajib menanggulangi Kemiskinan secara berkelanjutan.
(3)Masyarakat wajib untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap penduduk miskin dan keluarga miskin di lingkungannya.
(4)penduduk miskin dan keluarga miskin wajib mengusahakan terhadap pemenuhan hak dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarga.

BAB IV

PENYUSUNAN STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan program Penanggulangan Kemiskinan secara berkelanjutan melalui TKPKD.
(2)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi TKPKD diperlukan koordinasi untuk:
1. a.mewujudkan kesamaan persepsi, cara pandang, dan pendekatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. b.mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi dalam pendataan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINSOS KEPALA BAG. HUKUM dan diseminasi, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi program Penanggulangan Kemiskinan;
3. c.membangun sistem, mekanisme, dan prosedur Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu, professional, dan berkelanjutan;
4. d.meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi upaya kerjasama serta kemitraan lintas sektor dan lintas pelaku secara luas guna meningkatkan intensitas dan mempercepat Penanggulangan Kemiskinan;
5. e.meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan; dan
6. f.mendorong percepatan upaya penanggulangan dan pengentasan Kemiskinan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan:
1. a.perlindungan jaminan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
2. b.perluasan kesempatan pemenuhan hak dasar;
3. c.peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi;
4. d.pemberdayaan masyarakat; dan/atau
5. e.kemitraan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINSOS KEPALA BAG. HUKUM

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…