DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Hak Dan Kewajiban; 3. Pelayanan KIBBLA; 4. Penyelenggaraan; 5. Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan; 6. Peran Serta Masyarakat Dan Swasta; 7. Larangan; 8. Pembiayaan; 9. Pembinaan, Pengawasan, Dan Pelaporan; 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak;
c.bahwa untuk menjaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak di Kabupaten Lebak perlu adanya payung hukum dalam pelaksanaanya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak; PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINKES KEPALA BAGIAN HUKUM Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825); PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINKES KEPALA BAGIAN HUKUM
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, ANAK BALITA DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lebak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lebak.
5.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Kesehatan Daerah.
6.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINKES KEPALA BAGIAN HUKUM
7.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8.Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.
9.Ibu adalah perempuan usia subur yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil, atau sedang dalam keadaan hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
10.Bayi Baru Lahir adalah anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
11.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai usia 0 (nol) hari sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
12.Anak Balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan usia 0 (nol) sampai dengan usia 5 (lima) tahun.
13.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14.Kesehatan Ibu adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap ibu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis serta mampu melahirkan sesuai dengan hak hak reproduksinya dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
15.Kesehatan Ibu Menyusui adalah kondisi yang dipersyaratkan bagi wanita yang sedang menyusui, pada umumnya dari bayi lahir sampai dengan 2 (dua) tahun.
16.Kesehatan Bayi adalah kondisi kesehatan yang PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINKES KEPALA BAGIAN HUKUM dipersyaratkan bagi bayi, baik secara fisik, mental, spiritual yang memungkinkan setiap bayi untuk hidup aktif dan normal.
17.Kesehatan Anak adalah kondisi kesehatan yang dipersyaratkan bagi anak, baik secara fisik, mental, spiritual sehingga mampu menjadi generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
18.Kesehatan bayi baru lahir adalah kondisi kesehatan pada anak sejak lahir sampai berusia 28 (dua puluh delapan) hari yang dipersyaratkan untuk hidup aktif dan normal.
19.Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak yang selanjutnya disebut Pelayanan KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Anak, serta meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.
20.Perlindungan kesehatan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.
21.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan dan memiliki ijazah dan/atau sertifikasi sehingga memiliki kewenangan dan izin untuk melakukan upaya kesehatan sesuai keahlian dan kompetensinya.
22.Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak adalah setiap Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta ataupun mandiri.
23.Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINKES KEPALA BAGIAN HUKUM mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
24.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, bayi baru lahir, dan anak baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
25.Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah upaya pelayanan kesehatan yang komprehensif di rumah sakit yang memiliki tenaga dengan kemampuan serta sarana dan sarana penunjang yang memadai untuk memberikan pelayanan pertolongan kegawatdaruratan obstetric dan neonatal dasar maupun komprehensif untuk secara langsung terhadap ibu hamil/ibu bersalin dan ibu nifas baik yang dating sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan di desa dan/atau Puskesmas.
26.Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah upaya pelayanan kesehatan yang komprehensif yang dilakukan di Puskesmas rawat inap yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetric dan neonatal emergensi/komplikasi tingkat dasar.
27.Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi.
28.Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada remaja dalam rangka menjaga kesehatan reproduksi.
29.Masyarakat adalah perseorangan, suami dan/atau PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINKES KEPALA BAGIAN HUKUM ayah, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan di Daerah.
30.Buku kesehatan ibu anak yang selanjutnya disebut buku KIA adalah buku yang berisi informasi dan catatan kesehatan ibu dan anak.
31.Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah segera meletakkan bayi di dada ibu (ada kontak ibu dan kulit bayi paling sedikit 1 (satu) jam) untuk memberikan kesempatan kepada bayi menyusu sesegera mungkin.
32.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
33.Makanan Pendamping-Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat MP-ASI adalah makanan atau minuman selain ASI yang mengandung nutrisi yang diberikan kepada bayi setelah bayi berusia 6 bulan.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan KIBBLA meliputi:

a.terselenggaranya peningkatan akses dan mutu pelayanan KIBBLA di seluruh wilayah Daerah;
b.tersedianya kecukupan dan kesinambungan sumberdaya KIBBLA secara komprehensif, efektif dan efisien;
c.terbangunnya peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak dari seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat rentan antara lain masyarakat miskin, perempuan dan anak korban kekerasan, dan anak berkebutuhan khusus;
d.terbentuknya sinergi dan kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan, organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam sistem KIBBLA;
e.terwujudnya derajat KIBBLA sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis melalui upaya kesehatan dengan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINKES KEPALA BAGIAN HUKUM pendekatan asuhan berkelanjutan; dan
f.tercapainya target penurunan Angka Kematian ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kesehatan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.hak dan kewajiban;
b.perlindungan dan peningkatan KIBBLA;
c.penyelenggaraan;
d.Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan;
e.peran serta masyarakat dan swasta;
f.larangan;
g.pembiayaan; dan
h.pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap ibu berhak mendapatkan :

a.pelayanan kesehatan selama kehamilan yang meliputi :
1. 1.timbang badan dan ukur tinggi badan;
2. 2.tensi tekanan darah;
3. 3.nilai status gizi ibu dan kandungannya;
4. 4.skrining status imunisasi tetanus (tetanus toxoid);
5. 5.persentasi denyut jantung janin;
6. 6.tes laboratorium berupa golongan darah, HB, protein urin dan gula darah;
7. 7.pelayanan USG minimal 2 (dua) kali selama masa kehamilan; dan
8. 8.konseling. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINKES KEPALA BAGIAN HUKUM
b.mendapatkan pelayanan persalinan dari Tenaga Kesehatan yang terlatih dan kompeten yang meliputi :
1. 1.pencegahan infeksi;
2. 2.asuhan persalinan normal sesuai standar pada kala I, kal II, kala III, dan kala IV;
3. 3.mendapatkan rujukan yang tudak ditangani ketingkat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi/rumah sakit;
4. 4.mendapat penanganan komplikasi persalinan yang memenuhi syarat standar pelayanan;
5. 5.IMD.
c.mendapatkan pelayanan kesehatan masa setelah melahirkan/nifas yang meliputi :
1. 1.pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu tubuh;
2. 2.pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (Involusi Uterus);
3. 3.pemeriksaan Lokhia dan pengeluaran per Vaginam lainnya;
4. 4.pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan;
5. 5.pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU pada ibu sebanyak 2 (dua) kali, pertama segera setelah melahirkan yang kedua diberikan setelah 24 jam pemeberian kapsul Vitamin A pertama;
6. 6.pelayanan pasca salin;
7. 7.mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, kecuali pada kondisi tertentu;
d.mendapat buku KIA;
e.menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi;
f.memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan; dan
g.pembiayaan hamil, persalinan, dan nifas dari pemerintah PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINKES KEPALA BAGIAN HUKUM atau Pemerintah Daerah khusus bagi ibu hamil kategori miskin dan/atau tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

Pasal 5

(1)Setiap bayi baru lahir berhak untuk:
1. a.mendapatkan pelayanan neonatal essensial sesuai standar yang bertujuan untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
2. b.mendapatkan penanganan komplikasi sesuai SPM bidang kesehatan untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
3. c.mendapatkan pelayanan rawat gabung;
4. d.mendapatkan pelayanan kesehatan melalui kunjungan neonatal dengan pelayanan neonatal esensial sesuai standar paling sedikit 3 (tiga) kali kunjungan, yang meliputi :
  1. 1.1 (satu) kali pada umur 6-48 (enam sampai dengan empat puluh delapan) jam;
  2. 2.1 (satu) kali pada umur 3-7 (tiga sampai dengan tujuh) hari; dan
  3. 3.1 (satu) kali pada umur 8-28 (delapan sampai dengan dua puluh delapan) hari.
5. e.pemberian ASI eksklusif;
6. f.pencatatan pada buku KIA terhadap seluruh pelayanan;
7. g.pelayanan rujukan berjenjang;
8. h.imunisasi dasar hepatitis B dan BCG yang berkualitas;
9. i.rujukan kasus ke fasilitas kesehatan yang kompeten secara berjenjang; dan
10. j.pembiayaan perawatan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah khusus bagi Bayi Baru Lahir dari keluarga kategori miskin atau tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan pada rumah sakit umum PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINKES KEPALA BAGIAN HUKUM milik Pemerintah Daerah;
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e yaitu adanya indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi.
(3)Ketentuan mengenai pemberian ASI Ekslusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Setiap Bayi dan Anak Balita berhak untuk:

a.mendapat akte kelahiran segera mungkin berdasarkan surat keterangan kelahiran yang diberi oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi, baik dari fasilitas kesehatan maupun yang ada pada buku KIA;
b.mendapat ASI eksklusif sampai usia 6 (enam) bulan;
c.mendapatkan ASI sampai dengan usia 2 (dua) tahun;
d.mendapatkan gizi sesuai kebutuhan melalui pemberian MP-ASI sejak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun yang dilanjutkan dengan makanan keluarga;
e.mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi booster;
f.pemberian imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 bulan;
g.mendapatkan kapsul Vitamin A 1 (satu) kali untuk bayi usia 6 (enam) bulan sampai dengan 11 (sebelas) bulan dalam 1 Tahun;
h.mendapatkan kapsul Vitamin A 2 (dua) kali setahun untuk Anak Balita;
i.mendapatkan pelayanan stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang serta pemeriksaan gigi secara berkala;
j.mendapatkan lingkungan yang bersih dan aman dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan Bayi PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINKES KEPALA BAGIAN HUKUM dan Anak Balita;
k.mendapatkan perlindungan, pendidikan kesehatan, rasa aman dan nyaman dari orang tua, guru dan masyarakat;
l.tercatat kesehatannya pada buku KIA;
m.mendapatkan kesempatan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
n.mendapatkan pelayanan sesuai standar managemen terpadu balita sehat pada fasilitas kesehatan primer serta asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di rumah sakit rujukan;
o.terlindungi dari pengaruh negatif media yang berdampak negatif terhadap perkembangan jiwanya; dan/atau
p.mendapatkan pelayanan kesehatan anak dengan disabilitas atau anak berkebutuhan khusus.

Pasal 7

Setiap Anak berhak untuk:

a.mendapatkan asuhan kesehatan anak serta perawatan berkualitas di sarana pelayanan kesehatan untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
b.mendapatkan Imunisasi lanjutan lengkap dan berkualitas;
c.mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan;
d.mendapatkan lingkungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan anak;
e.mendapatkan perlindungan, pendidikan kesehatan dan reproduksi, rasa aman dan nyaman dari orang tua, guru dan masyarakat;
f.terlindungi dari pengaruh negatif media yang berdampak negatif terhadap perkembangan jiwanya;
g.mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja termasuk pencegahan kanker leher rahim secara PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINKES KEPALA BAGIAN HUKUM bertahap mulai umur 10 (sepuluh) tahun;
h.mempunyai instrumen/pencatatan pertumbuhan dan perkembangan; dan/atau
i.mendapatkan pencegahan terhadap anemia pada remaja putri.

Pasal 8

(1)Setiap Tenaga Kesehatan pemberi Pelayanan KIBBLA berhak mendapatkan insentif dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal.
(2)Tenaga Kesehatan yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil berhak memperoleh insentif dan fasilitas dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
(3)Tenaga Kesehatan berhak menolak memberikan pelayanan kesehatan yang bukan kompetensi atau kewenangannya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(5)Ketentuan mengenai penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib:

a.menjamin ketersediaan dan kesinambungan alokasi dana dan sumber daya manusia serta kebijakan yang mendukung peningkatan KIBBLA; PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINKES KEPALA BAGIAN HUKUM
b.melakukan koordinasi lintas sektor dalam Pemerintah Daerah dan koordinasi eksternal dengan pihak lain terkait, atas penyelenggaraan KIBBLA;
c.meningkatkan pengetahuan keluarga dan masyarakat akan kesehatan ibu dan anak;
d.memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui buku KIA dan kegiatan di tingkat masyarakat;
e.memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan Pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai siklus hidup manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan intelegensia;
f.mewajibkan seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit mengembangkan kebijakan untuk keselamatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak serta menjamin ketersediaan biaya operasional, jasa pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
g.mengupayakan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan bagi pelayanan KIBBLA yang berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di Daerah, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil;
h.mengupayakan kesinambungan ketersediaan dan integrasi data KIBBLA pada fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat Pertama, Tingkat Kedua dan Tingkat Ketiga;
i.menjamin keterjangkauan pelayanan KIA bagi seluruh penduduk melalui mekanisme jaminan kesehatan nasional dan resources lain yang mendukung;
j.melaksanakan supervisi fasilitatif dan menjamin terselenggaranya tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan KIA secara berkala;
k.melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINKES KEPALA BAGIAN HUKUM pelayanan KIBBLA secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
l.mengupayakan pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
m.menyediakan buku rapor kesehatanku;
n.menyediakan tablet tambah darah untuk remaja putri; dan/atau
o.mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan KIBBLA baik melalui skema sistem jaminan maupun melalui penganggaran program.

Pasal 10

Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib:

a.memberi pelayanan KIBBLA sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
b.mengedepankan nilai kemanusiaan, kesetaraan, keselamatan dan perlindungan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak dalam pemberian pelayanan kesehatan;
c.meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait secara terus menerus;
d.memberikan sosialisasi informasi terbuka program KIBBLA kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada kelompok masyarakat miskin;
e.melaporkan setiap kematian Ibu, melakukan Audit Maternal Perinatal, menindaklanjuti serta mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan terkait;
f.memberikan pelayanan KIBBLA dalam keadaan darurat tanpa memperhatikan kemampuan bayarnya;
g.mencatat seluruh kondisi ibu bersalin dalam bentuk catatan medis, buku KIA, termasuk grafik persalinan atau partograf serta sistem informasi manajemen kesehatan ibu anak; PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINKES KEPALA BAGIAN HUKUM
h.melakukan pencatatan dan pelaporan dengan benar termasuk pemanfaatan buku KIA;
i.melaporkan data kesakitan dan kematian Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak ke Perangkat Daerah; dan
j.menjalankan sistem manual rujukan maternal perinatal.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…