DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, 2. Ketentuan Pasal 2 diubah, 3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, 4. Ketentuan Bagian Kedua dan Paragraf 1 diubah, 5. Ketentuan Pasal 4 diubah, 6. Ketentuan Pasal 5 diubah, 7. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, 8. Ketentuan Pasal 6 diubah, 9. Ketentuan Pasal 7 diubah, 10. Ketentuan Pasal 8 diubah, 11. Ketentuan Pasal 9 diubah, 12. Pasal 10 dihapus. 13. Pasal 11 dihapus. 14. Pasal 12 dihapus. 15. Pasal 13 dihapus. 16. Pasal 14 dihapus. 17. Pasal 15 dihapus. 18. Pasal 16 dihapus. 19. Pasal 17 dihapus. 20. Pasal 18 dihapus. 21. Pasal 19 dihapus. 22. Pasal 20 dihapus. 23. Pasal 21 dihapus. 24. Pasal 22 dihapus. 25. Pasal 23 dihapus. 26. Pasal 24 dihapus. 27. Pasal 25 dihapus. 28. Pasal 26 dihapus. 29. Pasal 27 dihapus. 30. Pasal 28 dihapus. 31. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keenam, 32. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 4 {empat) judul Paragraf, yakni Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4 serta disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, dan Pasal 28D 33. Ketentuan Pasal 52 diubah,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah, maka perlu adanya penyesuaian dan perubahan mengenai jenis dan tarif retribusi di Kabupaten Lebak;
c.bahwa adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait retribusi perizinan tertentu, maka Peraturan Daerah Kabupaten PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMPTSP KEPALA DINAS PUPR KEPALA DISNAKER KEPALA BAG. HUKUM Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMPTSP KEPALA DINAS PUPR KEPALA DISNAKER KEPALA BAG. HUKUM sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMPTSP KEPALA DINAS PUPR KEPALA DISNAKER KEPALA BAG. HUKUM
10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20129); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMPTSP KEPALA DINAS PUPR KEPALA DISNAKER KEPALA BAG. HUKUM Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20129), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lebak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
7.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMPTSP KEPALA DINAS PUPR KEPALA DISNAKER KEPALA BAG. HUKUM yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMPTSP KEPALA DINAS PUPR KEPALA DISNAKER KEPALA BAG. HUKUM
11.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
12.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
13.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
14.Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
15.Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
16.Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
17.Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMPTSP KEPALA DINAS PUPR KEPALA DISNAKER KEPALA BAG. HUKUM
18.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
19.Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
21.Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah Perpanjangan persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
22.Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Retribusi PTKA adalah retribusi yang berasal dari pembayaran Dana Kompensasi PTKA atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan oleh Pemerintah Daerah.
23.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
24.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMPTSP KEPALA DINAS PUPR KEPALA DISNAKER KEPALA BAG. HUKUM yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
27.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
29.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
30.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMPTSP KEPALA DINAS PUPR KEPALA DISNAKER KEPALA BAG. HUKUM tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
32.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar Pengeluaran Daerah.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
1. a.retribusi PBG;
2. b.retribusi PTKA; dan
3. c.retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.
(2)Pengaturan dan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sebagai berikut :

Pasal 2A

Dengan nama Retribusi PTKA dipungut retribusi yang berasal dari pembayaran Dana Kompensasi PTKA atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan oleh Pemerintah Daerah. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMPTSP KEPALA DINAS PUPR KEPALA DISNAKER KEPALA BAG. HUKUM

4.Ketentuan Bagian Kedua dan Paragraf 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
5.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas pelayanan penerbitan PBG meliputi :
1. a.bangunan gedung baru;
2. b.rehabilitasi/renovasi; dan
3. c.pelestarian/pemugaran.
(2)Rehabilitasi/renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
1. a.sedang; dan
2. b.berat
(3)Pelestarian/pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.pratama;
2. b.madya; dan
3. c.utama.
  1. 6.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Objek retribusi adalah penerbitan PBG dan SLF.
(2)Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi proses : PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMPTSP KEPALA DINAS PUPR KEPALA DISNAKER KEPALA BAG. HUKUM
1. a.kegiatan layanan konsultasi perencanaan pemenuhan standar teknis;
2. b.penerbitan PBG;
3. c.inspeksi bangunan gedung;
4. d.penerbitan SLF dan SBKBG; serta
5. e.pencetakan plakat SLF.
(3)Proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
1. a.pendaftaran;
2. b.pemeriksaan pemenuhan standar teknis; dan
3. c.pernyataan pemenuhan standar teknis
(4)Proses Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, terdiri atas:
1. a.penetapan nilai Retribusi;
2. b.pembayaran Retribusi; dan
3. c.penerbitan PBG.
(5)Penerbitan PBG tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
1. a.pembangunan baru;
2. b.Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG;
3. c.PBG perubahan untuk:
  1. 1.perubahan fungsi Bangunan Gedung;
  2. 2.perubahan lapis Bangunan Gedung;
  3. 3.perubahan luas Bangunan Gedung;
  4. 4.perubahan tampak Bangunan Gedung;
  5. 5.perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  6. 6.perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMPTSP KEPALA DINAS PUPR KEPALA DISNAKER KEPALA BAG. HUKUM
  7. 7.perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. 8.perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
(6)PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
(7)Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan PBG untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

7.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

(1)Objek Retribusi PTKA adalah Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu Kabupaten.
(2)Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

8.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF dari Pemerintah Daerah. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMPTSP KEPALA DINAS PUPR KEPALA DISNAKER KEPALA BAG. HUKUM

9.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3)Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
2. b.harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
(4)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
1. a.bangunan gedung; dan
2. b.prasarana bangunan gedung.
(5)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.luas total lantai;
2. b.indeks terintegrasi; dan
3. c.indeks bangunan gedung terbangun.
(6)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.Volume;
2. b.Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. c.Indeks Bangunan Gedung Terbangun. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMPTSP KEPALA DINAS PUPR KEPALA DISNAKER KEPALA BAG. HUKUM
  1. 10.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG.
(2)Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik Bangunan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

11.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif Retribusi PBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12.Pasal 10 dihapus.
13.Pasal 11 dihapus.
14.Pasal 12 dihapus.
15.Pasal 13 dihapus.
16.Pasal 14 dihapus.
17.Pasal 15 dihapus.
18.Pasal 16 dihapus.
19.Pasal 17 dihapus.
20.Pasal 18 dihapus.
21.Pasal 19 dihapus. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMPTSP KEPALA DINAS PUPR KEPALA DISNAKER KEPALA BAG. HUKUM
22.Pasal 20 dihapus.
23.Pasal 21 dihapus.
24.Pasal 22 dihapus.
25.Pasal 23 dihapus.
26.Pasal 24 dihapus.
27.Pasal 25 dihapus.
28.Pasal 26 dihapus.
29.Pasal 27 dihapus.
30.Pasal 28 dihapus.
31.Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keenam, sehingga berbunyi sebagai berikut:
32.Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 4 (empat) judul Paragraf, yakni Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4 serta disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, dan Pasal 28D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2A

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5A

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Kabupaten PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMPTSP KEPALA DINAS PUPR KEPALA DISNAKER KEPALA BAG. HUKUM Lebak Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2A

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5A

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Kabupaten PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMPTSP KEPALA DINAS PUPR KEPALA DISNAKER KEPALA BAG. HUKUM Lebak Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012