DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penetapan KTR Bab III Kewajiban Bab IV Larangan Bab V Peran Serta Masyarakat Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Bab VII Sanksi Administratif Bab VIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 tentang PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BAGIAN HUKUM Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BAGIAN HUKUM Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Lebak.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BAGIAN HUKUM melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7.Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya, atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8.Merokok adalah kegiatan membakar, menghisap, dan/atau menghirup Rokok.
9.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10.Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
11.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BAGIAN HUKUM
14.Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak- anak.
15.Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
17.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.
18.Sarana Olahraga adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga.
19.Setiap Orang adalah orang perseorangan.
20.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, atau badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap, seta bentuk badan lainnya.
21.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
22.Pengelola KTR adalah orang dan/atau Badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BAGIAN HUKUM
23.Satuan Tugas Penegak KTR yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan penegakan dan pengawasan pada KTR.

BAB II

PENETAPAN KTR

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah Wajib menetapkan KTR di Daerah.
(2)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. b.Tempat Proses Belajar Mengajar;
3. c.Tempat Anak Bermain;
4. d.Tempat Ibadah;
5. e.Angkutan Umum;
6. f.Tempat Kerja;
7. g.Tempat Umum; dan
8. h.Sarana Olahraga.
(3)Selain KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan KTR dengan Keputusan Bupati.
(4)Pengelola KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR.
(5)Batasan KTR pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai batas pagar atau batas terluar.

Pasal 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.rumah sakit;
b.rumah bersalin;
c.klinik;
d.poliklinik;
e.pusat kesehatan masyarakat;
f.balai pengobatan;
g.pos pelayanan terpadu; PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BAGIAN HUKUM
h.tempat praktek kesehatan swasta;
i.apotek. dan
j.Laboratorium kesehatan.

Pasal 4

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

a.Sekolah;
b.balai latihan kerja;
c.tempat bimbingan belajar; dan
d.tempat kursus.

Pasal 5

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:

a.area bermain anak;
b.tempat penitipan anak; dan
c.taman terbuka yang terdapat fasilitas anak-anak.

Pasal 6

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:

a.masjid atau mushola;
b.pura;
c.gereja;
d.vihara; dan
e.klenteng.

Pasal 7

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf e, meliputi:
1. a.bus umum;
2. b.kereta api;
3. c.angkutan kota;
4. d.angkutan desa; PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BAGIAN HUKUM
5. e.kendaraan wisata;
6. f.bus angkutan anak sekolah; dan
7. g.bus angkutan karyawan.

Pasal 8

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi:

a.kantor Pemerintah Daerah;
b.badan usaha milik negara;
c.badan usaha milik daerah;
d.Perkantoran Milik Pemerintah;
e.perkantoran swasta; dan
f.industri.

Pasal 9

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, meliputi:

a.pasar;
b.pusat perbelanjaan;
c.tempat wisata atau rekreasi;
d.hotel;
e.restoran;
f.tempat hiburan;
g.halte;
h.terminal angkutan umum; dan
i.salon.

Pasal 10

Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf h, meliputi:
1. a.lapangan olahraga;
2. b.stadion;
3. c.kolam renang;
4. d.tempat senam; dan
5. e.fitness dan gym centre. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BAGIAN HUKUM

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penetapan KTR, wajib:
1. a.mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
2. b.memberikan edukasi tentang bahaya Rokok bagi masyarakat;
3. c.melakukan sosialisasi peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan KTR;
4. d.menyediakan fasilitas konseling upaya berhenti merokok; dan
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…