DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perubahan Bentuk Bab III Nama, Tempat Kedudukan, dan Lambang Perumdam Bab IV Maksud dan Tujuan Bab V Kegiatan Usaha Bab VI Jangka Waktu Bab VII Modal Dasar dan Modal Disetor Bab VIII Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan usaha agar tujuan perusahaan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak, perlu dilakukan penyesuaian; a. I PARAF KOORDINASI L SEKRETARIS DAERAH .. ASISTEN SEKDA / KEPALA BAG. PEREKONOMIAN au' DIREKTUR PDAM , KEPALA BAGIAN HUKUM , U - 2
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk hukum terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); PARAF KOORDINASI 'SEKRETARIS DAERAH ) ASISTEN SEKDA KEPALA BAG. PEREKONOMIAN I tu DIREKTUR PDAM .r KEPALA BAGIAN HUKUM k - 3
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK Dan BUPATI LEBAK PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH I ASISTEN SEKDA I KEPALA BAG. PEREKONOMIAN M DIREKTUR PDAM V KEPALA BAGIAN HUKUM " AS - 44 MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEBAK MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KALIMAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Bupati adalah Bupati Lebak.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Kalimaya adalah salah satu BUMD Kabupaten Lebak yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak dalam bidang penyediaan pelayanan air minum di Daerah.
7.Dewan Pengawas adalah organ Perumdam Tirta Kalimaya yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH 4 ASISTEN SEKDA f KEPALA BAG. PEREKONOMIAN '. DIREKTUR PDAM , KEPALA BAGIAN HUKUM 4 U - 5 nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumdam Tirta Kalimaya.
8.Direksi adalah organ Perumdam Tirta Kalimaya yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam Tirta Kalimaya untuk kepentingan dan tujuan Perumdam Tirta Kalimaya serta mewakili Perumdam Tirta Kalimaya baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Pegawai adalah Pegawai Perumdam Tirta Kalimaya.
10.Air Minum adalah air minum yang diproduksi oleh Perumdam Tirta Kalimaya. 1 1 . Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik atau teknik, dan non fisik dari sarana dan prasarana air minum.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK

Pasal 2

Dengan peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak berubah bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN LAMBANG PERUMDAM

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan perubahan nama, yang semula bemama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak menjadi Perumdam Tirta Kalimaya.
(2)Perumdam Tirta Kalimaya merupakan badan hukum yang diperoleh sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
(3)Perumdam Tirta Kalimaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH - , ASISTEN SEKDA d KEPALA BAG. PEREKONOMIAN • " DIREKTUR PDAM KEPALA BAGIAN HUKUM / u - 6 Pasal 4
(1)Perumdam Tirta Kalimaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Wilayah usaha Perumdam Tirta Kalimaya sebagaimana dimaksud pada 3 ayat (1) meliputi seluruh wilayah Daerah.

Pasal 5

Lambang Perumdam tirta Kalimaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

(1)Perumdam Tirta Kalimaya dimaksudkan untuk:
1. a.meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat;
2. b.bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM di seluruh Daerah;
3. c.menciptakan perusahaan yang sehat, efisien, tangguh, berkembang dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam pelayanan penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
(2)Perumdam Tirta Kalimaya bertujuan untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah melalui peningkatan cakupan pelayanan air minum untuk kebutuhan masyarakat;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum penyediaan air minum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. c.memperoleh laba dan/ atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah. PARAF KOORDINASI I SEK.RETARIS DAERAH - A ASISTEN SEKDA I KEPALA BAG. PEREKONOMIAN A DIREKTUR PDAM � KEPALA BAGIAN HUKUM k berupa - 7 BABV KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha Perumdam Tirta Kalimaya yaitu menyediakan air minum untuk kebutuhan masyarakat melalui SPAM.
(2)SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sis tern jaringan perpipaan dan non perpipaan.
(3)SPAM dengan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.unit air baku;
2. b.unit produksi;
3. c.unit distribusi; dan
4. d.unit pelayanan.
(4)kegiatan usaha Perumdam Tirta Kalimaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 8

Perumdam Tirta Kalimaya didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

(1)Modal Dasar Perumdam Tirta Kalimaya seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.560.692.136.319,00 (lima ratus enam puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah) terdiri atas:
1. a.uang;
2. b.barang; dan/atau PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH t M ASISTEN SEKDA 'KEPALA BAG. PEREKONOMIAN y r DIREKTUR PDAM 9/ KEPALA BAGIAN HUKUM < kA - 8 c . tanah dan bangunan.
(2)Modal disetor Perumdam Tirta Kalimaya terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp137.686.986.550,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).
(3)Jika modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi, maka untuk perubahan modal dasar ditetapkan dengan Keputusan KPM.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumdam Tirta Kalimaya.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tirta Kalimaya; dan
3. c.pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah. Pasal 1 1 Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumdam Tirta Kalimaya pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 12

(1)Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumdam Tirta Kalimaya sebagaimana PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAG. PEREKONOMIAN ry DIREKTUR PDAM p KEPALA BAGIAN HUKUM « U - 9 dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:
1. a.pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
2. b.pembinaan kepengurusan; C. pembinaan pendayagunaan aset;
3. d.pembinaan pengembangan bisnis;
4. e.monitoring dan evaluasi;
5. f.administrasi pembinaan; dan
6. g.fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
(2)Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tirta Kalimaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap BUMD.

Pasal 13

(1)Pengawasan terhadap Perumdam Tirta Kalimaya dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
(3)Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern.
(4)Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(5)Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah. Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 33 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 33 Tahun 2001