DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Hak Dan Kewajiban; 3. Peran Keluarga, Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Dan Pelaku Usaha; 4. Pengelolaan Sampah; 5. Perizinan; 6. Lembaga Pengelola; 7. Kerjasama Pengelolaan Sampah; 8. Retribusi Pelayanan Persampahan; 9. Insentif Dan Disinsentif; 10. Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa; 11. Pengawasan Dan Pembinaan; 12. Pembiayaan; 13. Larangan Dan Sanksi Adminstratif; 14. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran F PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS LH KEPALA BAGIAN HUKUM Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 36);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 17);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS LH KEPALA BAGIAN HUKUM MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lebak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang persampahan.
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
9.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
10.Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS LH KEPALA BAGIAN HUKUM
11.Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
12.Sampah Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
13.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
15.Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
16.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
17.Fasilitas Umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum, antara lain Jalan, Angkutan Umum, Saluran Air, Jembatan, Fly Over, Under Pass, Halte, Alat Penerangan Umum, Jaringan Listrik, Banjir Kanal, Trotoar, Taman, dan Tempat Pembuangan Sampah dan lain sebagainya.
18.Fasilitas Sosial adalah Fasilitas yang diadakan oleh Pemerintah atau pihak swasta yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan lingkungan pemukiman, antara lain Puskesmas, Klinik, Sekolah, Tempat Ibadah, Pasar, Tempat Rekreasi, Taman Bermain, Tempat Olahraga, Ruang Serbaguna, Makam, dan lain sebagainya. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS LH KEPALA BAGIAN HUKUM
19.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
20.Pengelola Sampah adalah setiap orang, kelompok orang, pelaku usaha yang melakukan Pengelolaan Sampah.
21.Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
22.Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
23.Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
24.Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
25.Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
26.Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah;
27.Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
28.Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong atau keranjang sampah. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS LH KEPALA BAGIAN HUKUM
29.Tempat Penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah di angkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
30.Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduse, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
31.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari atau sama dengan 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
32.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
33.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
34.Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
35.Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
36.Reduce, Reuse, dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
37.pelaku usaha adalah orang atau badan yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS LH KEPALA BAGIAN HUKUM mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
38.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
39.Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Dalam proses pengelolaan sampah, setiap orang memiliki hak :

a.mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
b.mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
c.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
d.memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
e.mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan pengolahan sampah di TPA; dan
f.memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

(1)Dalam pengelolaan sampah di Daerah, setiap orang wajib :
1. a.menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
2. b.turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumbernya;
3. c.menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
4. d.dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah di urai oleh proses alam.
(2)Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala Keluarga, RT/RW, dan/atau Desa/Kelurahan/Kecamatan dengan pembinaan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.
(3)Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

Pasal 4

(1)Desa wajib menyelenggarakan pengelolaan sampah skala desa melalui :
1. a.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
2. b.penyediaan sumber daya manusia pengelolaan sampah; dan
3. c.membentuk bank sampah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah skala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS LH KEPALA BAGIAN HUKUM

BAB III

PERAN KELUARGA, MASYARAKAT, LEMBAGA PENDIDIKAN, DAN PELAKU USAHA

Pasal 5

Peran keluarga dalam pengelolaan sampah yaitu:

a.meningkatkan kepedulian setiap anggota keluarga terhadap pengelolaan sampah yang dihasilkan dari keluarga tersebut;
b.menumbuhkan kesadaran anggota keluarga untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah;
c.berperan aktif dalam program pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah;
d.melakukan pemilahan dan pengolahan sampah dalam lingkup keluarga;
e.melakukan pengurangan sampah dalam skala keluarga.

Pasal 6

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu:

a.meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan, dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
b.menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
c.meningkatkan ketanggap daruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan; dan
d.menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaaan sampah;
e.melakukan pemilahan dan pengolahan sampah dalam skala lingkungan/RT/RW;
f.melakukan pengurangan sampah dalam skala lingkungan/RT/RW. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS LH KEPALA BAGIAN HUKUM

Pasal 7

Peran Lembaga Pendidikan dalam pengelolaan sampah yaitu:

a.memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dan peserta didik dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
b.berperan aktif dalam melakukan kajian atau penelitian yang berkaitan dengan lingkungan hidup atau persampahan;
c.berperan aktif dalam program Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

Peran Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah yaitu:

a.melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di lingkungan perusahaan;
b.melakukan pengurangan sampah di lingkungan perusahaan;
c.penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
d.memberikan bantuan sarana dan prasarana;
e.bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
f.pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

BAB IV

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 9

Pengelolaan sampah terdiri dari:

a.pengurangan sampah; dan
b.penanganan sampah.

Pasal 10

PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS LH KEPALA BAGIAN HUKUM Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara:

a.pembatasan timbulan;
b.pendauran ulang sampah; dan
c.pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 11

Dalam usaha pengurangan sampah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan melalui:

a.pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
b.fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…