DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lebak

regulasi_utama

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan Dana cadangan; 3. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA Plt. KEPALA BPKAD KEPALA BAGIAN HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA Plt. KEPALA BPKAD KEPALA BAGIAN HUKUM Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lebak.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebak.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA Plt. KEPALA BPKAD KEPALA BAGIAN HUKUM

BAB II

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendanai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

Pasal 3

Dana Cadangan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang merupakan satu kesatuan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

Pasal 5

(1)Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).
(2)Jadwal pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang rincian alokasi penyediaan dananya terbagi atas:
1. a.APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
2. b.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
3. c.APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
4. d.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA Plt. KEPALA BPKAD KEPALA BAGIAN HUKUM

Pasal 6

Sumber Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
(2)Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai peruntukannya, Dana Cadangan ditempatkan dalam Portofolio.
(3)Protofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk deposito.
(4)Penerimaan hasil bunga rekening Dana cadangan dalam deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sebagai penambahan dana cadangan/lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(5)Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
(2)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA Plt. KEPALA BPKAD KEPALA BAGIAN HUKUM kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(3)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan PPKD.

Pasal 9

Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah oleh kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan PPKD.

Pasal 10

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program atau kegiatan Iainnya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA Plt. KEPALA BPKAD KEPALA BAGIAN HUKUM Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 2 November 2021 BUPATI LEBAK, Ttd. ITI OCTAVIA JAYABAYA Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal 2 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, Ttd. BUDI SANTOSO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN : (4,55/2021) PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA Plt. KEPALA BPKAD KEPALA BAGIAN HUKUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 I. UMUM Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati merupakan konsekuensi yuridis dari proses demokratisasi berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, penganggaran belanja Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD Kabupaten. Untuk melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, diperlukan pendanaan yang penyediaannya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Oleh karena itu, keterbatasan periode anggaran untuk pembiayaana kebutuhan yang relative besar seperti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, memerlukan strategi melalui pembentukan Dana Cadangan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pembentukan dana cadangan Daerah untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman Daerah, dan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA Plt. KEPALA BPKAD KEPALA BAGIAN HUKUM penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…