DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 147

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip, Arah Kebijakan, dan Strategi Bab III Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bab IV Tahapan Penyelenggaraan KLA Bab V Partisipasi Bab VI Pendanaan Bab VII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3I, I Menimbang Mengingat BUPATI LEBAK PROVINS! BANTEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, - 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK. - 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Lebak.

2.Bupati adalah Bupati Lebak.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
6.Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
7.Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
9.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, pemerintah dan Negara.
10.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat. 1 1 . Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Bupati adalah Bupati Lebak.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
6.Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
7.Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
9.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, pemerintah dan Negara.
10.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat.
11.Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam - 4 garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Lebak.
13.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
14.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.
15.Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak di mana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

BAB II

PRINSIP, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

a.non diskriminasi;
b.kepentingan terbaik bagi Anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
d.penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
e.tata pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Arah kebijakan Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan rumusan perencanaan komprehensif dengan:

a.mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
b.mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan; garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
1. 12.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Lebak.
2. 13.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
3. 14.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.
4. 15.Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak di mana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

a.non diskriminasi;
b.kepentingan terbaik bagi Anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
d.penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
e.tata pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Arah kebijakan Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan rumusan perencanaan komprehensif dengan:

a.mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
b.mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan; - 5
c.menguatkan lingkungan Keluargadan pengasuhan alternatif;
d.memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
e.mengutamakan pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
f.memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 4

Strategi utama penyelenggaran KLA, yaitu:

a.peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, hak sipil, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan perlindungan khusus;
b.peningkatan peran melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi pada:
1. 1.orang perseorangan;
2. 2.lembaga Perlindungan Anak;
3. 3.lembaga kesejahteraan sosial;
4. 4.organisasi kemasyarakatan;
5. 5.lembaga pendidikan;
6. 6.media massa;
7. 7.dunia usaha; dan
8. 8.Anak.
c.peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan KLA antara lain:

a.menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa,
c.menguatkan lingkungan Keluargadan pengasuhan alternatif;
d.memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
e.mengutamakan pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
f.memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 4

Strategi utama penyelenggaran KLA, yaitu:

a.peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, hak sipil, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan perlindungan khusus;
b.peningkatan peran melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi pada:
1. 1.orang perseorangan;
2. 2.lembaga Perlindungan Anak;
3. 3.lembaga kesejahteraan sosial;
4. 4.organisasi kemasyarakatan;
5. 5.lembaga pendidikan;
6. 6.media massa;
7. 7.dunia usaha; dan
8. 8.Anak.
c.peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 5

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan KLA antara lain:

a.menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, - 6 status sosial, status ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan/ atau mental; dan
b.melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah melalui pembangunan KLA.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 6

Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan:

a.perencanaan KLA;
b.pra KLA;
c.pelaksanaan KLA; dan
d.evaluasi KLA;

Isi peraturan

Teks147PDFHirarki

Memuat teks peraturan…