Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:
1.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
Lampiran 1. 1 Ringkasan Anggaran Laporan menurut Realisasi urusan Lampiran 1.2 pemerintahan daerah dan organisasi; Ringkasan APBD yang diklasifikasi jem1s dan dan belanja, kelompok pendapatan, pembiayaan; Rincian APBD menurut urusan menurut Lampiran 1.3 pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; urusan pemerinatah organisasi, program, Lampiran 1.4 Rekapitulasi menurut daerah, realisasi belanja
2.Lampiran II
3.Lam piran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI kegiatan, dan sub kegiatan;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; PARAF KOORDINASI I SEKRETARIS DAERAH .. ASISTEN SEKDA N\ A KEPALABKAD - KEPALA BAG. HUKUM k
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.Lampiran X 1 1 . Lampiran XI - 1 1 Catatan atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
12.Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi
13.Lampiran XIII
14.Lampiran XIV
15.Lampiran XV
16.Lampiran XVI
17.Lampiran XVII
18.Lampiran XVIII
19.Lampiran XIX
20.Lampiran XX Lampiran XX.1 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Sadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas: Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Lampiran XX.2 PARAF KOORDINASI I � SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA $v A KEPALABKAD {) KEPALA BAG. HUKUM A Daerah/Perusahaan Daerah; Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Sadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. - 1 2 Pasal 1 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.