DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.penghasilan , tunjangan kesejahteraan , dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD;3.belanja penunjang kegiatan DPRD ;4.pengeloaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD;5.ketentuan lain lain;6.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak ; Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA SEKRETARIS DPRD KEPALA BAGIAN HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA SEKRETARIS DPRD KEPALA BAGIAN HUKUM MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lebak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lebak.
5.Pimpinan DPRD, yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Lebak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Lebak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Lebak.
8.Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lebak.
9.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak.
10.Sekretaris DPRD adalah pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA SEKRETARIS DPRD KEPALA BAGIAN HUKUM
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12.Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD.
13.Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan kepada istri atau suami dan anak Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan.
14.Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD beserta anggota keluarganya setiap bulan sebagai pengganti bentuk natura (beras).
15.Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat, yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan.
16.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
17.Tunjangan Alat Kelengkapan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota badan musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, dan komisi.
18.Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota panitia khusus atau panitia kerja.
19.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA SEKRETARIS DPRD KEPALA BAGIAN HUKUM rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
20.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan di luar masa sidang dalam rangka menjaring dan menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras;
4. d.uang paket;
5. e.tunjangan jabatan;
6. f.tunjangan alat kelengkapan;
7. g.tunjangan alat kelengkapan lain;
8. h.tunjangan komunikasi intensif; dan
9. i.tunjangan reses.
(2)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, pajaknya dibebankan pada APBD.
(3)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i, pajaknya dibebankan kepada yang bersangkutan.
(4)Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA SEKRETARIS DPRD KEPALA BAGIAN HUKUM

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(5)Pemberian uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya.

Pasal 5

(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA SEKRETARIS DPRD KEPALA BAGIAN HUKUM
(2)Pemberian uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya.

Pasal 6

(1)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(2)Pemberian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya.

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.Anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA SEKRETARIS DPRD KEPALA BAGIAN HUKUM
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(5)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.
(6)Penghitungan dan penetapan kemampuan keuangan daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA SEKRETARIS DPRD KEPALA BAGIAN HUKUM
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Pasal 10

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
(5)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA SEKRETARIS DPRD KEPALA BAGIAN HUKUM

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…