DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Sistematika RPJMD; 3. Perubahan RPJMD; 4. Pengendalian Dan Evaluasi; 5. Ketentuan Peralihan; 6. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024; PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAPPEDA KEPALA BAGIAN HUKUM Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAPPEDA KEPALA BAGIAN HUKUM 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015– 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 5);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019-2024 PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAPPEDA KEPALA BAGIAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Bupati adalah Bupati Lebak.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAPPEDA KEPALA BAGIAN HUKUM
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
15.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
16.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
18.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
19.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAPPEDA KEPALA BAGIAN HUKUM pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

BAB II

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

Uraian RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dengan sistematika terdiri dari :

a.BAB I PENDAHULUAN;
b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c.BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
d.BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
e.BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
f.BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
g.BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
h.BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAPPEDA KEPALA BAGIAN HUKUM DAERAH; dan
i.BAB IX PENUTUP.

Pasal 4

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 5

(1)RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.
(2)Tujuan, sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah harus sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
(3)Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 6

Untuk menjaga konsistensi RPJMD, Perangkat Daerah harus melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan Renstra-Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses permusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAPPEDA KEPALA BAGIAN HUKUM substasi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan Daerah dan nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya :
1. a.bencana alam;
2. b.guncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial;
5. e.gangguan keamanan;
6. f.pemekaran daerah; atau
7. g.perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.hasil RPJMD.
(4)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BAPPEDA.
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAPPEDA KEPALA BAGIAN HUKUM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat RPJMD Tahun 2019-2024 yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah ini telah habis masa periodenya dan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2024-2029 belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD, RPJMD Tahun 2019-2024 serta berpedoman pada RPJMN.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ditetapkan di Rangkasbitung Pada tanggal 19 Agustus 2019 BUPATI LEBAK, ttd ITI OCTAVIA JAYABAYA Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal 19 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, ttd DEDE JAELANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN : ( 3, 32/2019 ) PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAPPEDA KEPALA BAGIAN HUKUM PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAPPEDA KEPALA BAGIAN HUKUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019-2024 I. UMUM Perencanaan Pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahtraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, serta melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratif, partisipatif, politik atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Dokumen perencanaan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahunn 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah (RPJM), dan perencanaan tahunan (RKP). Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAPPEDA KEPALA BAGIAN HUKUM Seiring dengan berakhirnya masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Lebak pada tahun 2019 dan telah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lebak yang baru, dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan dan aturan pelaksanaannya, maka pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Pemerintah Kabupaten Lebak berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024. Perda RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 pada dasarnya merupakan penjabaran visi, misi dan program-program Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi. Selain itu, penyusunan Perda RPJMD tersebut dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan, perumusan permasalahan dan isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta penetapan indikator daerah. Untuk selanjutnya, Perda RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama tahun 2019 sampai dengan 2024 II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…