DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penyusunan Propemperda; 3. Pembahasan Dan Penetapan; 4. Rancangan Perda Di Luar Propemperda; 5. Pengelolaan Propemperda; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; PARAF KOORDINASI KETUA DPRD KAB. LEBAK SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik PARAF KOORDINASI KETUA DPRD KAB. LEBAK SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); PARAF KOORDINASI KETUA DPRD KAB. LEBAK SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Lebak.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
5.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. PARAF KOORDINASI KETUA DPRD KAB. LEBAK SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM
6.Penyusunan Propemperda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Propemperda.
7.Pengelolaan Propemperda adalah proses pelaksanaan rencana pembentukan Perda sebagaimana dimuat dalam Propemperda.
8.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
9.Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menagajukan usul atau inisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
13.Pejabat Fungsional Perancang Perundang- undangan adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang- undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah. PARAF KOORDINASI KETUA DPRD KAB. LEBAK SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Propemperda.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu :
1. a.agar dalam pembentukan Perda sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai materi muatan dan prosedur penyusunan;
2. b.menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sisitem hukum nasional;
3. c.menentukan parameter skala prioritas penyusunan Perda;
4. d.mewujudkan keserasian, keselarasan dan keterpaduan pembentukan perda dengan kebutuhan hukum masyarakat, rencana pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan nasional;
5. e.agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah disusun secara optimal, terencana dan sistematis berdasarkan kebutuhan Daerah; dan
6. f.adanya kepastian hukum dalam penyelesaian pembahasan Rancangan Perda.

BAB II

PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Pasal 3

(1)Gubernur menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah. PARAF KOORDINASI KETUA DPRD KAB. LEBAK SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM
(2)Penyusunan usulan Propemperda Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian yang membidangi Hukum.

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan draft Rancangan Perda kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian yang membidangi Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
(2)Bagian yang membidangi Hukum dalam melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi draft Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertical yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum.
(3)Draft Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi diajukan oleh Kepala Bagian yang membidangi Hukum menjadi draft usulan Propemperda Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Bagian yang membidangi Hukum menyusun skala prioritas draft usulan Propemperda Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah.
(2)Hasil penyusunan skala prioritas draft usulan propemperda sebagaimana ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian yang membidangi Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Bupati menetapkan usulan Propemperda Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria : PARAF KOORDINASI KETUA DPRD KAB. LEBAK SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan ; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 6

Bupati menyampaikan usulan Propemperda Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 7

(1)Bapemperda mengkoordinasikan penyusunan draft usulan Propemperda DPRD.
(2)Bapemperda dalam menyusun usulan propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta atau memperoleh bahan dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD.

Pasal 8

(1)Anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD mengajukan draft Rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
(2)Pembahasan draft rancangan perda oleh anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan instansi vertical yang PARAF KOORDINASI KETUA DPRD KAB. LEBAK SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(3)Bapemperda dalam melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan Pejabat Fungsional Perancang Perundang- undangan.
(4)Draft Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi diajukan oleh Bapemperda menjadi draft usulan Propemperda DPRD.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian draft Rancangan Perda sebagai materi usulan Propemperda oleh anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD diatur dalam peraturan DPRD.

Pasal 9

(1)Bapemperda menyusun skala prioritas usulan Propemperda DPRD dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari anggota, fraksi,komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD.
(2)Dalam menyusun skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda dapat berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.
(3)Bapemperda menetapkan usulan Propemperda DPRD berdasarkan kriteria :
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah; PARAF KOORDINASI KETUA DPRD KAB. LEBAK SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat Daerah.
(4)Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bapemperda kepada Ketua DPRD.

Pasal 10

(1)Draft Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) disertai Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
(2)Draft Rancangan Perda yang disertai penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung;
2. b.mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
3. c.menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
4. d.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. e.pencabutan Perda;
6. f.perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
7. g.kelembagaan Perangkat Daerah; dan
8. h.penyertaan modal.
(3)Draft Rancangan Perda yang disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat disertai Naskah Akademik dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan/atau tidak mengubah dari 25 % substansial. PARAF KOORDINASI KETUA DPRD KAB. LEBAK SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM
(4)Draft Rancangan Perda selain sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disertai Naskah Akademik.
(5)Perangkat daerah dalam menyusun draft Raperda sebagaimana dimaksud wajib berkoordinasi dengan Bapemperda.

Pasal 11

(1)Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat :
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan serta arah pengaturan
(2)Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat :
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(3)Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.Judul;
2. b.Kata pengantar;
3. c.Daftar isi terdiri dari :
  1. 1.BAB I : Pendahuluan
  2. 2.BAB II : Kajian Teoritis dan Praktis Empiris
  3. 3.BAB III : Evaluasi dan Analis Peraturan Perundang- undangan terkait
  4. 4.BAB IV : Landasan Filosofis, Sosiologis,dan Yuridis PARAF KOORDINASI KETUA DPRD KAB. LEBAK SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM
  5. 5.BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan,dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda
  6. 6.BAB VI : Penutup
4. d.daftar pustaka; dan
5. e.lampiran rancangan perda
(4)Naskah Akademik disusun dengan teknik dan sistematika baku sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyusunan Naskah Akademik dapat melibatkan peneliti dan tenaga ahli mempunyai kapasitas dibidangnya.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…