DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan Bab III Pelaksanaan Bab IV Pelembagaan Pug Bab V Peran Serta Bab VI Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Bab VII Pembinaan Bab VIII Pendanaan Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu upaya terpadu untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui penyetaraan peran masyarakat dalam strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS P3AP2KB KEPALA BAG. HUKUM kesatuan dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, penguatan partisipasi, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah dengan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengarasutamaan gender di Daerah dibutuhkan pengaturan dalam sebuah peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS P3AP2KB KEPALA BAG. HUKUM Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS P3AP2KB KEPALA BAG. HUKUM
3.Bupati adalah Bupati Lebak.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
6.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan hukum dan budaya masyarakat.
8.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, hukum budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10.Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, hukum dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki- laki. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS P3AP2KB KEPALA BAG. HUKUM
12.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
13.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
14.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat.
15.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
16.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing- masing.
18.Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi atau lembaga di Daerah.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS P3AP2KB KEPALA BAG. HUKUM
21.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22.Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
24.Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok, organisasi atau lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa yang ada di Daerah

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS P3AP2KB KEPALA BAG. HUKUM
(2)Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
(3)Penyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 3

(1)Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.
(2)Analisis Gender terhadap RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
(3)Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan RKA Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 4

(1)Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam penyusunan GBS.
(2)Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan.
(3)Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA Perangkat Daerah dan/atau daftar pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS P3AP2KB KEPALA BAG. HUKUM

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan RKA Perangkat Daerah yang responsif Gender.
(2)RKA Perangkat Daerah yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sampai kepada kelompok rentan.
(3)Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.anak;
2. b.perempuan;
3. c.anak dan perempuan korban kekerasan;
4. d.penyandang disabilitas;
5. e.lanjut usia;
6. f.perempuan yang berkedudukan sebagai kepala keluarga;
7. g.keluarga miskin;
8. h.anak dan perempuan dalam situasi bencana; dan
9. i.perempuan dalam situasi khusus.

Pasal 6

(1)ARG disusun dengan mempertimbangkan adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki lewat penyediaan anggaran di Perangkat Daerah terkait. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS P3AP2KB KEPALA BAG. HUKUM
(2)Penyusunan ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
1. a.meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu Gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan Kesetaraan Gender;
2. b.memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki- laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja dan/atau pengeluaran pembangunan;
3. c.meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, dan membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
4. d.membantu mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender;
5. e.meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan/atau perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
6. f.menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan/atau perempuan dari berbagai kelompok sosial dapat diakomodasikan ke dalam belanja dan/atau pengeluaran.

Pasal 7

(1)ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi anggaran:
1. a.khusus target Gender;
2. b.Kesetaraan Gender; dan
3. c.pelembagaan Kesetaraan Gender.
(2)ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kegiatan yang terkait dengan PUG. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS P3AP2KB KEPALA BAG. HUKUM

Pasal 8

(1)Setiap Perangkat Daerah menyusun data terpilah Gender berdasarkan jenis kelamin.
(2)Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam penyusunan sistem informasi mengenai:
1. a.kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di pelbagai bidang pembangunan;
2. b.perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
3. c.alat melakukan Analisis Gender, untuk mengetahui permasalahan isu Gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan Gender.
(3)Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 9

(1)Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
(2)Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 10

(1)Bupati menetapkan Dinas sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan pelaksanaan PUG di Kecamatan dan Kelurahan/Desa. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS P3AP2KB KEPALA BAG. HUKUM

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…