DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Renstra Perangkat Daerah Bab III Sistematika renstra Perangkat Daerah Bab IV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mejabarkan tujuan dan sasaran Daerah Tahun 2025-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strateguis Perangkat Daerah Tahun 2025 2026;
b.bahwa rencana strategis perangkat daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Menengah Daerah berakhir menyebutkan bahwa Kepala pada Tahun Jangka 2024, Daerah dan Wakil Dengan Periode Rencana Pembangunan Kepala Daerah yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara, pejabat yang ditunjuk dan PARAF KOORDINASI ' SEKRETARIS DAERAH • d ASISTEN SEKDA u KEPALA BAPELITBANGDA h ' KEPALA BAG. HUKUM - } - 1 oleh pejabat yang berwenang selaku Pj./pelaksana tugas/pelaksana harian kepala Daerah bertugas untuk

Menetapkan

menetapkan perkada tentang Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
1. 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , PARAF KOORDINASI . SEKRETARIS DAERAH 7 ASISTEN SEKDA f KEPALA BAPELITBANGDA 2 KEPALA BAG. HUKUM JS - 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 9 Seri D);
9. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19); PARAF KOORDINASI I SEKRETARIS DAERAH h l ASISTEN SEKDA II KEPALA BAPELITBANGDA ; KEPALA BAG. HUKUM . 4 - 3 MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Bupati adalah Bupati Lebak
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. PARAF KOORDINASI I SEKRETARIS DAERAH h ASISTEN SEKDA l KEPALA BAPELITBANGDA � KEPALA BAG. HUKUM - JS - 4
9.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 2 (dua) Tahun yang merupakan penjabaran sasaran, program yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daeah, kebijakan umum dan program perangkat daerah lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

BAB II

RENSTRAPERANGKATDAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RPD menyusun Renstra Perangkat Daerah.
(2)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.penyelarasan program prioritas provinsi banten dan Rencana Jangka Menengah Provinsi Banten 2017-2022;
2. b.evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, dan hasil (outcome) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau RD Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022;
3. c.evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/ subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome):
4. d.isu-isu strategis yang terbaik dengan urusan, fungsi, dan tugas pokok dan Perangkat Daerah;
5. e.kebijakan nasional;
6. f.regulasi yang berlaku; dan/atau
7. g.sasaran/masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) Pembangunan Daerah. PARAF KOORDINASI I SEKRETARIS DAERAH f 7 ASISTEN SEKDA .V KEPALA BAPELITBANGDA ¥ KEPALA BAG. HUKUM I - 5
(3)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pagu indikatifyang dapat diubah pada saat Penyusunan Rencana Kerja berdasarkan fiskal Daerah dan dinamika lingkungan.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:
(2)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana strategis:
1. a.Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
2. b.Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak;
6. f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak; PARAF KOORDINASI I SEKRETARIS DAERAH p ASISTEN SEKDA J KEPALA BAPELITBANGDA r KEPALA BAG. HUKUM € 6
7. g.Dinas Sosial Kabupaten Lebak;
8. h.Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak;
  1. 1.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. j.Dinas Ketahanan Pangan;
10. k.Dinas Lingkungan Hidup;
  1. 1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. m.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. n.Dinas Perhubungan;
13. o.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
14. p.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15. q.Dinas Penanaman Modal;
16. r.Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
17. s.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
18. t.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. u.Dinas Perikanan;
20. v.Dinas Pertanian;
21. w.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. x.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
23. y.Sekretariat Daerah;
24. z.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; aa. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah; bb. Badan Keuangan dan Aset Daerah; cc. Badan Pendapatan Daerah; dd. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ee. Inspektorat Daerah ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik gg. Kecamatan Rangkasbitung hh. Kecamatan Kalanganyar
  1. 11.Kecamatan Cibadak ii- Kecamatan Waruggunung PARAF KOORDINASI I SEKRETARIS DAERAH w 4 ASISTEN SEKDA {/ KEPALA BAPELITBANGDA % KEPALABAG. HUKUM , K - 7 kk. Kecamatan Cimarga II. Kecamatan Cikulur mm. Kecamatan Leuwidamar nn. Kecamatan Sajira oo. Kecamatan Maja pp. Kecamatan Curugbitung qq. Kecamatan Muncang rr. Kecamatan Sobang ss. Kecamatan Bojongmanik tt. Kecamatan Cirinten uu. Kecamatan Cipanas vv. Kecamatan Lebakgedong ww. Kecamatan Gunungkencana xx. Kecamatan Cileles yy. Kecamatan Banjarsari zz. Kecamatan Cijaku aaa. Kecamatan Cigemblong bbb. Kecamatan Malingping ccc. Kecamatan Wanasalam ddd. Kecamatan Panggarangan eee. Kecamatan Cihara fff. Kecamatan Bayah ggg. Kecamatan Cibeber hhh. Kecamatan Cilograng
(3)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . . PARAF KOORDINASI I SEKRETARIS DAERAH S ASISTEN SEKDA fl KEPALA BAPELITBANGDA ¥ KEPALA BAG. HUKUM 6 - 8

BAB VIII

PENDAHULUAN GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diudangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 8$ Feral12024 Er tJ! Fi»«_e 3..}L W'KDRAWN -- Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal 5 P e r i 2 0 2 4 SEKRETARISDA RAH KABUPATEN LEBAK, { KA E 3 • •:,. \\ . ' BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 6 PARAF KOORDINASI I SEKRETARIS DAERAH f ASISTEN SEKDA l KEPALA BAPELITBANGDA ... KEPALA BAG. HUKUM /j - 9

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…