DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 403

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Bab IV Rencana Struktur Ruang Bab V Rencana Pola Ruang Wilayah Bab VI Kawasan Strategis Bab VII Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah Bab VII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah Bab X Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat Bab XI Penyelesaian Sengketa Bab XII Pembinaan Penataan Ruang Bab XIII Ketentuan Penyidikan Bab XIV Ketentuan Pidana Bab XV Ketentuan Peralihan Bab XVVI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023- 2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
15.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
16.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
17.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
18.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
19.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
20.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023-2043

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Banten.
3.Kabupaten adalah Kabupaten Lebak.
4.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Bupati adalah Bupati Lebak.
7.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM
11.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaataan ruang.
13.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
14.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
15.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan polar uang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
18.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
19.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
20.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM
21.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22.Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
23.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Daerah atau beberapa Kecamatan.
24.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.
25.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26.Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28.Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29.Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
30.Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan.
31.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
32.Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antar negara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), antarkota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
33.Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), antarkota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
34.Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk antarkota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
35.Terminal Barang adalah Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
36.Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
37.Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
38.Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
39.Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
40.Pelabuhan Perikanan Pantai adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
41.Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
42.Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.
43.Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi angin (bayu) menjadi listrik. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM
44.Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi.
45.Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, saluran sungai, atau saluran irigasi.
46.Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
47.Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga tinggi yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) diudara bertegangan nominal diatas 230 Kv sesuai dengan standar dibidang ketenagalistrikan.
48.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) diudara bertegangan nominal diatas 35 Kv sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar dibidang ketenagalistrikan.
49.Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
50.Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1 kV, yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen.
51.Gardu Listrik adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang berfungsi untuk mengubah tenaga listrik tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi yang lainnya atau tegangan menengah dan pengukuran, pengawasan, operasi serta pengaturan pengamanan sistem tenaga listrik. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM
52.Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
53.Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
54.Jaringan Irigasi Primer adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap,bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
55.Jaringan Irigasi Sekunder adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya
56.Bangunan Pengendali Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
57.Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya
58.Jaringan Air Baku adalah prasarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59.Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
60.Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
61.Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
62.Sumur Pompa adalah Sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM
63.Bak Penampungan Air Hujan adalah sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
64.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
65.Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
66.Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana pengelolaan air limbah non domestik.
67.Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sarana pengelolaan air limbah non domestik.
68.Jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik adalah prasarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
69.Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
70.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
71.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
72.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
73.Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM
74.Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
75.Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
76.Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
77.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
78.Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
79.Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
80.Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
81.Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
82.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
83.Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestrian alam, dan taman buru.
84.Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikali dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai dengan 174 di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
85.Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektare.
86.Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
87.Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
88.Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM
89.Kawasan Perikanan Tangkap adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
90.Kawasan Perikanan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
91.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
92.Lokasi Pariwisata adalah lokasi yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
93.Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
94.Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
95.Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
96.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
97.Ruang Terbuka Hijau Perkotaan yang selanjutnya disebut RTH Perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (openspaces) suatu wilayah perkotaan yang di isi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.
98.Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
99.Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
100.Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpeng susun (overlay).
101.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisein perbandingan antara luas lantai dasar bangunan Gedung dengan luas persil.
102.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung luas persil. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM
103.Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil.
104.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
105.Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
106.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
107.Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang
108.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
109.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup pengaturan RTR Wilayah Kabupaten meliputi: PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM

a.Ketentuan umum;
b.ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
c.rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
d.rencana Pola Ruang Kabupaten;
e.Kawasan Strategis Kabupaten;
f.arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten;
g.ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
h.peran masyarakat dan kelembagaan;
i.penyidikan;
j.ketentuan pidana;
k.ketentuan peralihan;
l.ketentuan lain-lain;
m.ketentuan penutup;
n.penjelasan; dan
o.lampiran.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup wilayah perencanaan RTRW Daerah dilakukan di seluruh wilayah Daerah secara geografis terletak pada koordinat 1050 25’ -1060 30’ bujur timur dan antara 60 18’ – 70 00 lintang selatan dengan luas wilayah kurang lebih 331.264 (tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat) hektare meliputi 28 (dua puluh delapan) Kecamatan dan 345 (tiga ratus empat puluh lima) kelurahan atau desa.
(2)Batas wilayah Daerah, meliputi:
1. a.sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang;
2. b.sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat; PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM
3. c.sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang; dan
4. d.sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.
(3)Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Kecamatan Banjarsari;
2. b.Kecamatan Bayah;
3. c.Kecamatan Bojongmanik;
4. d.Kecamatan Cibadak;
5. e.Kecamatan Cibeber;
6. f.Kecamatan Cigemblong;
7. g.Kecamatan Cihara;
8. h.Kecamatan Cijaku;
9. i.Kecamatan Cikulur;
10. j.Kecamatan Cileles;
11. k.Kecamatan Cilograng;
12. l.Kecamatan Cimarga;
13. m.Kecamatan Cipanas;
14. n.Kecamatan Cirinten;
15. o.Kecamatan Curugbitung;
16. p.Kecamatan Gunungkencana;
17. q.Kecamatan Kalanganyar;
18. r.Kecamatan Lebakgedong;
19. s.Kecamatan Leuwidamar;
20. t.Kecamatan Maja;
21. u.Kecamatan Malingping;
22. v.Kecamatan Muncang;
23. w.Kecamatan Panggarangan;
24. x.Kecamatan Rangkasbitung;
25. y.Kecamatan Sajira;
26. z.Kecamatan Sobang; aa. Kecamatan Wanasalam; dan bb. Kecamatan Warunggunung. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 4

Penataan Ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah Daerah yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berdaya saing tinggi berbasis pariwisata dan potensi lokal.

Pasal 5

(1)Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan kebijakan Penataan Ruang Daerah.
(2)Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
1. a.kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
2. b.kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
3. c.kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
(3)Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
1. a.peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana wilayah; dan
2. b.perlindungan kawasan rawan bencana alam melalui pengembangan sistem mitigasi bencana terpadu untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana alam.
(4)Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
1. a.kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
2. b.kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM
(5)Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa peningkatan fungsi pelestarian Kawasan Lindung.
(6)Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
1. a.peningkatan ketahanan pangan dan agribisnis berbasis kewilayahan;
2. b.pengoptimalan kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan;
3. c.pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan; dan
4. d.peningkatan fungsi kawasan di Daerah untuk pertahanan dan keamanan negara.
(7)Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran Kawasan Strategis.

Pasal 6

(1)Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirumuskan Strategi Penataan Ruang Daerah.
(2)Strategi Penataan Ruang meliputi :
1. a.strategi pengembangan Struktur Ruang Kabupaten;
2. b.strategi pengembangan Pola Ruang Kabupaten; dan
3. c.strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 7

(1)Strategi pengembangan Struktur Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi: PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM
1. a.strategi peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana Wilayah; dan
2. b.strategi perlindungan kawasan rawan bencana alam melalui pengembangan sistem mitigasi bencana terpadu untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana alam.
(2)Strategi peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.menetapkan pusat-pusat kegiatan secara berhierarki;
2. b.mengembangkan dan meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat pelayanan;
3. c.mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan;
4. d.mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan perdesaan sebagai penunjang kawasan agropolitan;
5. e.menciptakan pemerataan pembangunan wilayah;
6. f.mengembangkan dan meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan; dan
7. g.mengembangkan sistem jaringan prasarana dan sarana antar pusat kegiatan yang memungkinkan terjaganya akses antar pusat kegiatan/pelayanan.
(3)Strategi perlindungan kawasan rawan bencana alam melalui pengembangan sistem mitigasi bencana terpadu untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.menentukan kawasan rawan bencana berdasarkan norma, standar, peraturan, dan ketentuan; PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM
2. b.menentukan distribusi peruntukan ruang dalam suatu kawasan rawan bencana dilakukan melalui kajian terhadap tingkat kerawanan bahaya serta tingkat risiko yang dihadapi suatu Wilayah terhadap suatu jenis bahaya;
3. c.menetapkan rencana pengelolaan kawasan rawan bencana sebagai acuan yang harus digunakan dalam Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; dan
4. d.memberikan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pendidikan kepada semua stakeholder menyangkut kebencanaan dari mulai tindakan pencegahan, tindakan pada saat bencana terjadi, dan tindakan setelah bencana terjadi.

Pasal 8

(1)Strategi pengembangan Pola Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.strategi pengembangan Kawasan Lindung; dan
2. b.strategi pengembangan Kawasan Budi Daya.
(2)Strategi pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa peningkatan fungsi pelestarian Kawasan Lindung.
(3)Peningkatan fungsi pelestarian Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.menetapkan kawasan di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi lindung menjadi Kawasan Lindung;
2. b.mempertahankan Kawasan Lindung yang telah ada agar sesuai dengan fungsi perlindungannya;
3. c.meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung, yaitu Kawasan Hutan Lindung dan kawasan hutan konservasi;
4. d.mengendalikan bentuk-bentuk kegiatan yang berada di dalam Kawasan Lindung yang tidak sesuai dengan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM fungsi perlindungan dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan Kawasan Lindung; dan
5. e.mempertahankan luasan ruang terbuka hijau pada kawasan Perkotaan minimal 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen).
(4)Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.peningkatan ketahanan pangan dan agribisnis berbasis kewilayahan;
2. b.pengoptimalan kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan;
3. c.pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan; dan
4. d.peningkatan fungsi kawasan di Daerah untuk pertahanan dan keamanan negara.
(5)Peningkatan ketahanan pangan dan agribisnis berbasis kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
1. a.memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar Kawasan Lindung;
2. b.perlindungan pertanian pangan melalui penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. c.meningkatkan produktivitas Kawasan Budi Daya pertanian dengan usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian; dan
4. d.mewujudkan Kawasan Budi Daya melalui pengembangan hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan energi, Kawasan Peruntukan Industri, pariwisata, pergaraman, permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya secara produktif melalui pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan perdesaan. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM
(6)Pengoptimalan kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
1. a.mengembangkan kawasan wisata alam;
2. b.mengembangkan kawasan wisata budaya;
3. c.mengembangkan kawasan wisata buatan;
4. d.mengembangkan kawasan wisata terpadu di bagian timur;
5. e.mengembangkan kawasan obyek wisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, budaya dan agama; dan
6. f.mengembangkan dan menguatkan prasarana, sarana dan utilitas pendukung kawasan wisata.
(7)Pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas:
1. a.mengembangkan kemitraan dalam rangka meningkatkan produksi dan kemampuan usaha pertambangan;
2. b.meningkatkan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efisien dan efektif yang ramah lingkungan;
3. c.meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan; dan
4. d.meningkatkan potensi hasil pertambangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(8)Peningkatan fungsi kawasan di Daerah untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf d, terdiri atas:
1. a.mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
2. b.mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM
3. c.mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara sebagai zona penyangga; dan
4. d.memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

Pasal 9

(1)Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, berupa peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran Kawasan Strategis.
(2)Peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan;
2. b.meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perkotaan;
3. c.membatasi dan mencegah Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;
4. d.membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
5. e.mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis Kawasan Lindung melalui pemanfaatan untuk daya tarik wisata, pendidikan, dan penelitian berbasis lingkungan hidup; dan
6. f.mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 10

(1)Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah terdiri atas:
1. a.sistem pusat permukiman; dan
2. b.sistem jaringan prasarana.
(2)Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1)Sistem pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.PKW;
2. b.PKL; dan
3. c.pusat kegiatan lainnya.
(2)PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Kecamatan Rangkasbitung.
(3)PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Kecamatan Bayah;
2. b.Kecamatan Cipanas;
3. c.Kecamatan Maja; dan
4. d.Kecamatan Malingping.
(4)Pusat kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, meliputi:
1. a.PPK; dan
2. b.PPL.
(5)Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS PUPR KEPALA BAG. HUKUM dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks403PDFHirarki

Memuat teks peraturan…