DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Materi Muatan RPIK Bab III Industri Unggulan Daerah Bab IV Jangka Waktu Bab V Pelaksanaan Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Bab VII Pelaporan Bab VIII Peran Serta Masyarakat Bab IX Pendanaan Bab X Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak Tahun 2024-2044; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah SALINAN PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DISPERINDAG KEPALA BAG. HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonessia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671); PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DISPERINDAG KEPALA BAG. HUKUM
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
12.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1159);
13.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 5);
14.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DISPERINDAG KEPALA BAG. HUKUM Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2043 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20237); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Bupati adalah Bupati Lebak.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak yang selanjutnya disebut RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DISPERINDAG KEPALA BAG. HUKUM dalam perencanaan dan pembangunan Industri Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
7.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
8.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
10.Pelaku Usaha Industri adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Materi muatan RPIK;
b.Industri Unggulan Daerah;
c.jangka waktu RPIK;
d.pelaksanaan;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.pelaporan;
g.peran serta masyarakat; dan
h.pendanaan; PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DISPERINDAG KEPALA BAG. HUKUM

BAB II

MATERI MUATAN RPIK

Pasal 3

(1)Materi muatan RPIK Tahun 2024-2044 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)RPIK Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rincian:
1. a.visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
2. b.strategi dan program pembangunan Industri Daerah; dan
3. c.peta kawasan peruntukan Industri dan peta Kawasan Industri.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 4

(1)Industri Unggulan Daerah terdiri atas:
1. a.Industri pangan;
2. b.Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
3. c.Industri hulu agro;
4. d.Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam;
5. e.Industri alat transportasi; dan
6. f.Industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa Industri.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan menetapkan jenis Industri lainnya yang merupakan jenis Industri potensial Daerah.
(3)Pengembangan dan penetapan jenis Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
1. a.faktor ekonomi peningkatan pendapatan Daerah;
2. b.faktor sosial penyerapan tenaga kerja; PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DISPERINDAG KEPALA BAG. HUKUM
3. c.faktor daya dukungan sumber daya alam;
4. d.faktor pemasaran; dan
5. e.faktor akses dan infrastuktur.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan dan penetapan jenis Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 5

(1)RPIK berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2024 sampai dengan 2044.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(3)Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
1. a.Rencana Pembangunan Industri Nasional;
2. b.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten; dan
3. c.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri Unggulan Daerah.
(2)Dalam pelaksanaan program pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan:
1. a.kerja sama dan kemitraan;
2. b.pembangunan sumber daya manusia; dan
3. c.penataan kawasan Industri. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DISPERINDAG KEPALA BAG. HUKUM

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dapat melakukan kerja sama dan kemitraan dengan:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.pemerintah Daerah provinsi;
3. c.pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya; dan
4. d.Industri kecil, Industri menengah, Industri besar, Industri kreatif dan/atau koperasi;
(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan kemitraan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah dengan pihak-pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
(2)Selain Pemerintah Daerah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilaksanakan oleh Pelaku Usaha Industri, asosiasi Industri, dan masyarakat.
(3)Sumber daya manusia yang berkompeten diberikan akses kesempatan kerja pada Industri di Daerah. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DISPERINDAG KEPALA BAG. HUKUM

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan penataan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.
(2)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyediakan lahan untuk pembangunan sentra Industri kecil menengah di dalam Kawasan Industri.

Pasal 10

(1)Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
(2)Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di Daerah yang:
1. a.telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis; dan
2. b.kawasan ekonomi khusus yang memiliki zona Industri.
(3)Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi perusahaan:
1. a.Industri kecil;
2. b.Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
3. c.Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DISPERINDAG KEPALA BAG. HUKUM
(4)Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri.
(5)Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan/atau penetapan oleh pemerintah pusat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Industri Unggulan Daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…