DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Program Pembangunan Daerah Bab III Pengendalian dan Evaluasi Bab IV Perubahan Bab V Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; - 2

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 4 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Serita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 );
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara - 3 Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dae rah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20237); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK Dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045. B A B ! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Lebak.

2.Bupati adalah Bupati Lebak. - 4
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pelaksanaan urusan pemerintahan yang memimpin yang menjadi Pemerintahan Daerah kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala Daerah dengan berpedornan pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Visi adalah rumusan umum rnengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pernbangunan Daerah.
10.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 1 1 . Program adalah instrumenpenjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. - 5

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

( 1 ) Program Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Tahun 2025-2045.

(2)Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas:
(3)RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB VI

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH PERMASALAHAN DAN !SU STRATEGIS VIS! DAN MIS! DAERAH ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK PENUTUP

Pasal 3

(1)RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.
(2)Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan memperhatikan RPJMN.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

( 1 ) P e m e ri n ta hDaerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.

(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. - 6
(3)Pengendalian dan evaluasi RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN

Pasal 5

Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
d.bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 6

Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - 7 KETENTUAN PENUTUP Pasa17 Pada Saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Lebak. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 8 November 2024 l \ . % Diundangkan di Rangkasbitung Pada tanggal 8 Novenber 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK ' . - .' ' ° 7 ~ c \,_.BUDI SANTOS0 GUNAWAN RUSMINTO . . \' · . . LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINS! BANTEN : (8, 52/2024)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…