DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lebak

regulasi_utama

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BKAD KEPALA BAG. HUKUM Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BKAD KEPALA BAG. HUKUM Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BKAD KEPALA BAG. HUKUM Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BKAD KEPALA BAG. HUKUM Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20169);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
20.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lebak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BKAD KEPALA BAG. HUKUM bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
11.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

(1)APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp3.073.277.401.703 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp2.887.692.014.875
2. b.Belanja Daerah Rp3.068.588.901.703 Surplus/(Defisit) (Rp180.896.886.828)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp 185.585.386.828
  2. 2.Pengeluaran Rp 4.688.500.000 Pembiayaan Netto Rp180.896.886.828 PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BKAD KEPALA BAG. HUKUM Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Rp0

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.887.692.014.875 (dua triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp466.910.213.050 (empat ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.100.000.000 (seratus sembilan puluh lima miliar seratus juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp189.751.388.663 (seratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.637.561.840 enam miliar enam PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BKAD KEPALA BAG. HUKUM ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
(5)Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.421.262.547 (tujuh puluh lima miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.397.133.236.825 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.211.898.825.000 (dua triliun dua ratus sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp185.234.411.825 (seratus delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp23.648.565.000 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Hibah;
2. b.Dana Darurat; dan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BKAD KEPALA BAG. HUKUM
3. c.lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.648.565.000 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
(3)Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0.
(4)Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp0.

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp3.068.588.901.703 (tiga triliun enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 8

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.271.531.700.135 (dua triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Bunga;
4. d.Belanja Subsidi;
5. e.Belanja Hibah; dan
6. f.Belanja Bantuan Sosial. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BKAD KEPALA BAG. HUKUM
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.342.642.043.091 (satu triliun tiga ratus empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh dua juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp713.598.237.204 (tujuh ratus tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah).
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0.
(5)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0.
(6)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp201.661.219.840 (dua ratus satu miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
(7)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp13.630.200.000 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp287.748.466.226 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BKAD KEPALA BAG. HUKUM
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp582.700.000 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.196.607.980 (delapan puluh satu miliar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp133.286.013.422 (seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.495.947.324 (enam puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.187.197.500 (sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp20.073.483.803 (dua puluh miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah).

Pasal 11

(1)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp489.235.251.539 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BKAD KEPALA BAG. HUKUM
1. a.Belanja Bagi Hasil; dan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan.
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.923.622.339 (dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp467.311.629.200 (empat ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…