Dalam Pe.raturan Dacrab ini yang dimaksud dengaJ1 : I. D11erah adalah Kabupaten Lebong.
2.Pemerintah Kabupacen ad.ala.h Pcmerintah KaloUpalcn Lebong.
3.Bupa ti adalah Bupati Le bong.
4 Dewan Perwakiian Rakyat ~rah adalah Dewan Perv.-al dan pengoperasiwinya khusus ser, m•mik••i untuk digunakan bersama oleh pcnyelenggi,.ra tclekomu.nikasi.
16.Pengelola menara adalah. badan usaha ya11g mengt-lola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
17.Penyedia Jasa Konstruksi adalah Orang peirseoranga.n dan/atao baclan :,-ang kegiatan usahanya menyc-diakan layanan jasa konsou.ksi.
18.Badan adalah sdrumpulan orang dan a1au modal yang merupakan kesatuan, baik yang mcla.kukan usaha maupun yang 11dak melakukan usahayang mclipull pcrscroan terbatas, perseroan komanditer, pcrseroan Jainnya. badan usaha milik ncgara (BUMN}, atau badan usab.a mllik dact'ab (BUMD) dcngmi nllil)a dM dala.m bentuk apa pun, firma, kong$i, kopcrasi, dnna pcnsiun, p,:rsclrutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, orgarusasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bcntuk badan lainnya tennasuk kontrak tnvestasi knlektif clan benl-uk usahatetap.
19.Bangunan adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersliat sementara maupun retap yang dfd.irikan atau dipasang olch orang at.au yang telah ada secara alami, antara lain g,1dung-gedung, menara, mesin derek. ct:rolxmg asap, gundukan tanah, jaringan transmisi di alas utnah d.m bukit atau gunung.
20.rzin Mendirikan Bw,gun an Menara, yang selanjutnya disingkat 1MB Menaro adalah izin mcndirikan bangunan yang diberikan oleb Pemerintah Oaera.h kcpada pemilik mcnara tttlckomunilo:lsi unruk membangun baru ntau mengubah menara sesuai dengan persyamtan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
21.fzin O·angguan adalah pemberlan izln tempat usaba aLau kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat mcnimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak lctmasuk tempat usah.a atau kegiatan yang telah ditentukan olc!h Pemerintab Pusai atau Pemerintab Daerah.
22.Jzin l.ingkungan adalah izin yang dibcrikan kef"'-da setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMOA!. atau IJKL.UPL dalam rangka perlindungan. clan pengelolaan lingkungan bidup scbagai prasyarat untuk memperoleb iwl UMha dan/atau kegiatan.
23.Bandar Udara adalab kawasan di daratan dan/atau pentiran dengan batas-batas tertentu yang rugunakan ,;ebagi,.l tempat pesawat udara mendarat dan lepa.s landas naik t-urun penumpang. bongkar muat barang, dan tempaL perpiadaban intra dan an t.armoda transportas:i, yang dilengkapi fasilitas keselamatan. dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
24.l adi at.au badan yang menurul peraturan perundang•undangan RetribuSi diwajibkan untuk melakukan pembayara.n Retribusi, termasuk pemungutan atau pemolongan Retribusi lertentu.
3 I. Masa Retribusl adalah suatu jangka waktu tert.cntu yang merupakan lmtas waktu bag! Wajib Rctribusi unluk rneman!aatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerlnlah Kabupaten.
32.Surat Seloran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adaiah bukti pembayaran atau penyctoran Reo-ibusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilalkukan dcngan cara lain ke leas da.crah mela1ui tempal pembayamn yang ditunjuk olt:h Bupati,
33.Surat Ketetapan Retribusi Da:erah, yang selanjutnya diSinglml $KRD, adalab surat ketetapan Retribusi yang menelukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang tcrutang.
34.Surat Ketelapan Retribusi Daerah Lebib Bayar, yang sclanjutnya disingkat SKRDLB adalah sural ketelapan rctribusi yang menentukan jumla.h kelebiban -pembayaran retribusi karena. jumlah Kredit Relll'ibusi lebih besar dari pada Retribusi yang terut.ang atau seharusnya tidak tcrutang.
35.SKRDKB (Kurang Bayar) adalah Surat Kcputusan yang Menentukan Besa:rnya Retribusi yang terutang.
36.SKRDKBT (Kurang Bayer Tambahan) adalab Surat Kcputusan yang Menen tukan Tambahan tl.tas Jumlah Retnousi Oaerah yang telah ditetapkan.
37.Surat Tagihan RetribusJ Daerah, yang selanjutaya disingkat STRD ndalah surat untuk mclakukan tagihan Rccribusi dan / atau sanksi admln istrtuti berupa. bunga dan/ atau denda..
38.SPdORD (SUrat Pendnftara.n Objek Relrlbusi Daerah) adalah Surat yang cUgunakan oleh wajib Retribusi untuk mendapatkan data. Qbjek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar pertimbangan dan pembayaran Retribusi terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Recn'busi Daerah. Surat Keputusan Keberatan adale.b SuraL Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD alau Dokumea lain yang clipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB, a~u terhadap terhadap Permohonar, a.tau Pemungutan olch pihak ketiga.yang diajukan oleh Wajib Rctnl>usi.
39.Penyidi kao Tindak Pidana di bidang adalah serangkaian tindakan yang dilakuka.n oleh Pcnyidik untuk mencari scrta mengumpulkan bukti yang dengan yang bukti itu mcmbuat terang Lindak pidana yang terjadi serta menem.ukan tersnngkanya.
BABU PENGATURAN Baglan Keaatu Pembangw,.an Paragraf 1 Keteatuan Pe.mbanguaan Menan. Pua12 II) Pembangunan Menara dil.aksanakan dengan memporhatikan ket.ersediaan lahan, kea.manan dan kenyrunanan war,ga, serta kesinambungan pertu.mbuha.n industri telckomunikasi. 12) -l'cmbangunan Mcno.ra sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hams memt:nuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan standar baku sebagai berikut :
a.struktur tanah;
b.tempat/space penempatan perangkat;
c.ketinggian Menara;
d.11truktur Mcnara;
e.rangka struktur Menara;
C. pondasi Menara;
g.kekuatan angin; dan
h.ketahanan terhadap gempa.
Paula I1) Mena ra harus dilengkapi dengan sararu, pendulrung dan identitas hukum yangjelas.
(2)Sarona Pendukung sebagaimana climaksud pada ayal (1), tcrdiri dari:
a , pertanahan (grounding);
b.pcnangkal petlr;
c:. c:aru daya; d.. lampu halangan penerbangan {aviation obstruction light);
e.marka halangan pcocrbangan (aviation obstruction marking); dan
r.sarana lainnya sesuai dcngan peraturan perundang-undangan.
(3)ldentitas hukum scbagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a.nama dan alamat pemilik;
b.nruna penanggungjawab;
c.lokasi me.nara;
d.Linggi menara;
c.tahun pcmbuatan / pemasangan menara;
r.kontraklor mcnara; dan g, beban maksimum mcnara;
h.nomor dan tanggaJ i.zin !MB Paragraf2 Jen.is Meaara TelekomvnlJcaa• Pasal 4 J en is menara yang disediakaa o leh Penyedia dapat berbeatuk :
a meoara tunggaJ;
b.meaa.ra rangka; dan
c.menara komullase yang bentuk desa.in discsuaikan dengan peletakannya.
l'ara&fu3 Pemba.ngw,an Meoara PasaJ S 1 I Mena.ca disediakan oleh Penyedi.a. 21 Penycdia dap81 merupakao :
a.Pcnyelenggara tcleko111unikasi; atau
b.8ukan penyelen~ara-telekomunlkasi (31 Pembangunan mcnara dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi yang memcnuhi kualifikusi sesua.i dengan peraturan perundlltlg-undangan yang berlaku.
141 Peny<'--dia menara yang bukan penyelcnggara telckomunikasi, pc,ngclola menara aiau penyediajasa konstruksi mcrupakan perusabaan nasional. 51 Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam meng;,.jukan izin mendirikan menara wajib menyusun dan menyampaikan informaal rencana penggunaan mcnara bersama kecuali pcmba.ngunan menara khusus yang mcmerlukan krileria kb\.lSUS, Bapan Kedua Pembagian Kawuan .Menara Telelkllmnnlka•i Pasal 6 1) Penetapan kawasan [okasi menara ditentukan berdasarkan:
a.kepadatan jumlah penduduk;
b.kerapata n bangunan;
c.jumlah sarana dan prasarana pcmerinlalmn/ perdagangan/ jasa;
d.Jetak stralegis wilayah; dan
e.kawasan Keselamalan Opernsi Pencrbangan.
12) Pem bagian kawasan sebagahnana dimaksud pada ayat (1) sebagai beriktJc
a.Kawnsan I dengankcmntuan sebagai berilrut:
l.kepadatan penduduk tinggi;
2.kepadatan ba ng~man linggi;
3.sarana dan pras ara na pemerintahan/perdagangan/ jasa sangal memadai; dan 4 . terdapat akses jaJan arteri dan ring mad.
b.Kawasan ll dengan ketentua,n sebaga, berilcut :
I . kepadatan penduduk sedang; .2. kerapatan ba.ngunan sedang;
3.sarana dan prasaranapemerinta.han/perdagangan/jasa sedang;
4-. terdapat akse.3 jalan kolektor.
c.Kawasan m dcngan ketentuan sebagai berikut:
l.kepadatan penduduk rendah;
2'. kcpadatan bangunan rendah;
3.sarana dan pra,sarana pemerintah/ perdagangan/ jasa tidak me.medal; clan
4.tidak a:rdapat akscs langsung dengan j11,lan -artcri, ring road dan jalan kolektor.
d.KKOP dUaksanakan sesuai dengan peraruran pcrundang-undangan yang berlaku, 131 Dikecuahkan kawasan sebegaimana d1D1ak~ud pads ayal f.2) ,1dalah kawasan yang si~ dan perunrukkannya memiliki karakt,,ristlk cenentu, meliput.i kawasari bandar udara/pelabuhan , oagar budaya, pariwisatll, hutan lindung, aliran sungai daa salura.o air. sena kawasan perlbadatan.
Baglan Ketiga Pembu,gunan Menua Ber.aama Pual7 0) Pembangunan menara dl daerah tliarahkan pada pembangunan dan pcngembangan menara bcrsama sebagw up,aya penataan menara yang efcktif dao elisicn. 12) Pemoangunan menara bcl'!!rurul yang berada di kawasan sebagaimana dalarn pasal 6 ayat (3), bentuk dan desain menara waj ib benNUjud menara telekomunikasi kamuflase. 13) Kelin,ggian bangunan di wilayah KKOP harus mcngacu sebagaimana dJmaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d. Bagian Keempat Kolokasl