DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan warga, serta kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Pe.raturan Dacrab ini yang dimaksud dengaJ1 : I. D11erah adalah Kabupaten Lebong.

2.Pemerintah Kabupacen ad.ala.h Pcmerintah KaloUpalcn Lebong.
3.Bupa ti adalah Bupati Le bong. 4 Dewan Perwakiian Rakyat ~rah adalah Dewan Perv.-al<iJao Rakyat Daerah Kabupaten Lebong S. Pengendalian Menarn Telekomunikasi adalah kegiatan tert=tu Pemerintan Kabupaten dalam rang)ca PengendaHan lcrhadap Menara Telekomunikasi yang climaksudkao untuk Pengaturan, pengelolaan dan pcn_gawasaan atas kegi~tan pema.nfaatan ruang, prasarana, sarana, atau fasilitas terte.nlu guna melindungi kepentingan umum da.n menjaga kelestarian Jingkungan.
6.Menan, Telekomunikasi, yang seJanjutnya disebut mcnara adalah ban gunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan teJekomunikasi yang didesain dan bentuk kons1.rt.1ksinya disesuaikan dengan kepeduan jaringan telekomunikasi.
7.Telekomunikasl adalah. setiap pemancaraan, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap info.rmasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, geun.bar, suara clan bunyi meJalui sistem kawal, optik, radio atau sistem magnetik lai.nnya. S. Menara Telekomunikasi Rangka adalah Mcnara Teleknmunikasl yang bangun/bangunannya berupa rangka baja yru,g dllkat oleh bcrbagaj simpuJ untuk menyarnkaonya. 9 . Menarn Telekomunlkasi 1\.mggal adalah Menara Telekomunikasi yang banguna.nnya berbentuk tunggal tanpa simpul rangka yang mengikat satu sama Jain. l 0. Menara Telekomunikasl Kamuflase adalah Menata Telckomunikasi yang desain ben tunya diselaraskan dengan ling)cungan menara tersebut.
11.Menara Ben;ama adalah Menara Tclekomunikasi yang diguru,.ka.n secara bersama-sama oleh penyekenggara Telekomunikasi.
12.Menara Telekomunikasi khusus adalah Menara Telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomurul<asi Khusus.
13.Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, koperasi badan usaba milik daerah, ba.dan usaha milik negara, badan usaha swasta, insta.nsi pemerintah dan instansi pertahanan kcamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telckomunikasi. J 4. Penyelcnggaraan Tclekomunikasi Khusu,; adalab Penyelenggaraan telek9munikasi yang sifat , peruntukka1> dan pengoperasiwinya khusus ser,<rrti untuk kepcrluan meteorologi da.n geofislka, siara.n televisi negeri, radio siaran negeri, navigasi, penerbangan,, pencarian dan pertongan kecelakaan, penyclenggara telekomunikasi khusus inst.ansi pemcrintab tcrtcntu serta kepcrluan transmisi jaringan telekomunikasi ut.ama.
15.Penyedia Menara adalah yang selanjutnya disebul Pcnyedia adalab p,,rseoranga, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaba swasta yang memilikl dan mengelola menara telek<>m•mik••i untuk digunakan bersama oleh pcnyelenggi,.ra tclekomu.nikasi.
16.Pengelola menara adalah. badan usaha ya11g mengt-lola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
17.Penyedia Jasa Konstruksi adalah Orang peirseoranga.n dan/atao baclan :,-ang kegiatan usahanya menyc-diakan layanan jasa konsou.ksi.
18.Badan adalah sdrumpulan orang dan a1au modal yang merupakan kesatuan, baik yang mcla.kukan usaha maupun yang 11dak melakukan usahayang mclipull pcrscroan terbatas, perseroan komanditer, pcrseroan Jainnya. badan usaha milik ncgara (BUMN}, atau badan usab.a mllik dact'ab (BUMD) dcngmi nllil)a dM dala.m bentuk apa pun, firma, kong$i, kopcrasi, dnna pcnsiun, p,:rsclrutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, orgarusasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bcntuk badan lainnya tennasuk kontrak tnvestasi knlektif clan benl-uk usahatetap.
19.Bangunan adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersliat sementara maupun retap yang dfd.irikan atau dipasang olch orang at.au yang telah ada secara alami, antara lain g,1dung-gedung, menara, mesin derek. ct:rolxmg asap, gundukan tanah, jaringan transmisi di alas utnah d.m bukit atau gunung.
20.rzin Mendirikan Bw,gun an Menara, yang selanjutnya disingkat 1MB Menaro adalah izin mcndirikan bangunan yang diberikan oleb Pemerintah Oaera.h kcpada pemilik mcnara tttlckomunilo:lsi unruk membangun baru ntau mengubah menara sesuai dengan persyamtan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
21.fzin O·angguan adalah pemberlan izln tempat usaba aLau kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat mcnimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak lctmasuk tempat usah.a atau kegiatan yang telah ditentukan olc!h Pemerintab Pusai atau Pemerintab Daerah.
22.Jzin l.ingkungan adalah izin yang dibcrikan kef"'-da setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMOA!. atau IJKL.UPL dalam rangka perlindungan. clan pengelolaan lingkungan bidup scbagai prasyarat untuk memperoleb iwl UMha dan/atau kegiatan.
23.Bandar Udara adalab kawasan di daratan dan/atau pentiran dengan batas-batas tertentu yang rugunakan ,;ebagi,.l tempat pesawat udara mendarat dan lepa.s landas naik t-urun penumpang. bongkar muat barang, dan tempaL perpiadaban intra dan an t.armoda transportas:i, yang dilengkapi fasilitas keselamatan. dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
24.l<awasan adalah pembagian pola jumlah peletakan menara Leiekomunikasi berdasarkan kriterla kepadatan pcnduduk, peta guna laban, Kl<OP, Jarak antar menara. kepadatan bangunan, lalu Lintas telekemunikasi dan model/bentuk. mcnarn telckomunikasi berdrusarkan potensi yang lersedia.
25.Kawas.an keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjurnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/ a tau perairan serta ruang udara d.i sekita~ bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi pen.erbangan dalam rangka mcnjrurrin keselamatan penerbangan. 21;. Standar Nasional Indonesia (SNI), yang selanjatnya disingkat SN! adalah standar ya.l)g ditetapkan oleb Ba.clan Standari.sasi Nasional dan berlaku se<:ara. Nasional. :i-. Kolokasi adalah penemp-atan perangkat te[ckomunikasi ke menara telekomunikasi bersama untuk permohonan baru dari penyelenggara tclekomunikasi.
28.Relokasi ,1dalah pcmindahan perangka, tc!ekomunikas1 yang telah ada ke meru1ra lclclcomunikasi bc,rsama
29.Retnbusi Pengendali!lll Menara Telekotnunikasi yang selanjumya clillebut Reoibus1 adalah pungutan daemh sebagai pembayaran atas pemanCaa1an ruang uotuk mennra telekomunikasi dengan memperbalikan aspek tata ruang, keamanan, dan kep,entingan Wl)um.
30.Wajib Retribusi adalah orang pnl>adi at.au badan yang menurul peraturan perundang•undangan RetribuSi diwajibkan untuk melakukan pembayara.n Retribusi, termasuk pemungutan atau pemolongan Retribusi lertentu. 3 I. Masa Retribusl adalah suatu jangka waktu tert.cntu yang merupakan lmtas waktu bag! Wajib Rctribusi unluk rneman!aatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerlnlah Kabupaten.
32.Surat Seloran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adaiah bukti pembayaran atau penyctoran Reo-ibusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilalkukan dcngan cara lain ke leas da.crah mela1ui tempal pembayamn yang ditunjuk olt:h Bupati,
33.Surat Ketetapan Retribusi Da:erah, yang selanjutnya diSinglml $KRD, adalab surat ketetapan Retribusi yang menelukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang tcrutang.
34.Surat Ketelapan Retribusi Daerah Lebib Bayar, yang sclanjutnya disingkat SKRDLB adalah sural ketelapan rctribusi yang menentukan jumla.h kelebiban -pembayaran retribusi karena. jumlah Kredit Relll'ibusi lebih besar dari pada Retribusi yang terut.ang atau seharusnya tidak tcrutang.
35.SKRDKB (Kurang Bayar) adalah Surat Kcputusan yang Menentukan Besa:rnya Retribusi yang terutang.
36.SKRDKBT (Kurang Bayer Tambahan) adalab Surat Kcputusan yang Menen tukan Tambahan tl.tas Jumlah Retnousi Oaerah yang telah ditetapkan.
37.Surat Tagihan RetribusJ Daerah, yang selanjutaya disingkat STRD ndalah surat untuk mclakukan tagihan Rccribusi dan / atau sanksi admln istrtuti berupa. bunga dan/ atau denda..
38.SPdORD (SUrat Pendnftara.n Objek Relrlbusi Daerah) adalah Surat yang cUgunakan oleh wajib Retribusi untuk mendapatkan data. Qbjek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar pertimbangan dan pembayaran Retribusi terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Recn'busi Daerah. Surat Keputusan Keberatan adale.b SuraL Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD alau Dokumea lain yang clipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB, a~u terhadap terhadap Permohonar, a.tau Pemungutan olch pihak ketiga.yang diajukan oleh Wajib Rctnl>usi.
39.Penyidi kao Tindak Pidana di bidang adalah serangkaian tindakan yang dilakuka.n oleh Pcnyidik untuk mencari scrta mengumpulkan bukti yang dengan yang bukti itu mcmbuat terang Lindak pidana yang terjadi serta menem.ukan tersnngkanya. BABU PENGATURAN Baglan Keaatu Pembangw,.an Pua12 II) Pembangunan Menara dil.aksanakan dengan memporhatikan ket.ersediaan lahan, kea.manan dan kenyrunanan war,ga, serta kesinambungan pertu.mbuha.n industri telckomunikasi. 12) -l'cmbangunan Mcno.ra sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hams memt:nuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan standar baku sebagai berikut :

a.struktur tanah;
b.tempat/space penempatan perangkat;
c.ketinggian Menara;
d.11truktur Mcnara;
e.rangka struktur Menara; C. pondasi Menara;
g.kekuatan angin; dan
h.ketahanan terhadap gempa. Paula I1) Mena ra harus dilengkapi dengan sararu, pendulrung dan identitas hukum yangjelas.

(2)Sarona Pendukung sebagaimana climaksud pada ayal (1), tcrdiri dari: a , pertanahan (grounding);
1. b.pcnangkal petlr; c:. c:aru daya; d.. lampu halangan penerbangan {aviation obstruction light);
2. e.marka halangan pcocrbangan (aviation obstruction marking); dan
3. r.sarana lainnya sesuai dcngan peraturan perundang-undangan.
(3)ldentitas hukum scbagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.nama dan alamat pemilik;
2. b.nruna penanggungjawab;
3. c.lokasi me.nara;
4. d.Linggi menara;
5. c.tahun pcmbuatan / pemasangan menara;
6. r.kontraklor mcnara; dan g, beban maksimum mcnara;
7. h.nomor dan tanggaJ i.zin !MB Paragraf2 Jen.is Meaara TelekomvnlJcaa• Pasal 4 J en is menara yang disediakaa o leh Penyedia dapat berbeatuk : a meoara tunggaJ;
8. b.meaa.ra rangka; dan
9. c.menara komullase yang bentuk desa.in discsuaikan dengan peletakannya. l'ara&fu3 Pemba.ngw,an Meoara PasaJ S 1 I Mena.ca disediakan oleh Penyedi.a. 21 Penycdia dap81 merupakao :
10. a.Pcnyelenggara tcleko111unikasi; atau
11. b.8ukan penyelen~ara-telekomunlkasi (31 Pembangunan mcnara dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi yang memcnuhi kualifikusi sesua.i dengan peraturan perundlltlg-undangan yang berlaku. 141 Peny<'--dia menara yang bukan penyelcnggara telckomunikasi, pc,ngclola menara aiau penyediajasa konstruksi mcrupakan perusabaan nasional. 51 Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam meng;,.jukan izin mendirikan menara wajib menyusun dan menyampaikan informaal rencana penggunaan mcnara bersama kecuali pcmba.ngunan menara khusus yang mcmerlukan krileria kb\.lSUS, Bapan Kedua Pembagian Kawuan .Menara Telelkllmnnlka•i Pasal 6 1) Penetapan kawasan [okasi menara ditentukan berdasarkan:
12. a.kepadatan jumlah penduduk;
13. b.kerapata n bangunan;
14. c.jumlah sarana dan prasarana pcmerinlalmn/ perdagangan/ jasa;
15. d.Jetak stralegis wilayah; dan
16. e.kawasan Keselamalan Opernsi Pencrbangan. 12) Pem bagian kawasan sebagahnana dimaksud pada ayat (1) sebagai beriktJc
17. a.Kawnsan I dengankcmntuan sebagai berilrut:
18. l.kepadatan penduduk tinggi;
  1. 2.kepadatan ba ng~man linggi;
  2. 3.sarana dan pras ara na pemerintahan/perdagangan/ jasa sangal memadai; dan 4 . terdapat akses jaJan arteri dan ring mad.
19. b.Kawasan ll dengan ketentua,n sebaga, berilcut : I . kepadatan penduduk sedang; .2. kerapatan ba.ngunan sedang;
  1. 3.sarana dan prasaranapemerinta.han/perdagangan/jasa sedang; 4-. terdapat akse.3 jalan kolektor.
20. c.Kawasan m dcngan ketentuan sebagai berikut:
21. l.kepadatan penduduk rendah; 2'. kcpadatan bangunan rendah;
  1. 3.sarana dan pra,sarana pemerintah/ perdagangan/ jasa tidak me.medal; clan
  2. 4.tidak a:rdapat akscs langsung dengan j11,lan -artcri, ring road dan jalan kolektor.
22. d.KKOP dUaksanakan sesuai dengan peraruran pcrundang-undangan yang berlaku, 131 Dikecuahkan kawasan sebegaimana d1D1ak~ud pads ayal f.2) ,1dalah kawasan yang si~ dan perunrukkannya memiliki karakt,,ristlk cenentu, meliput.i kawasari bandar udara/pelabuhan , oagar budaya, pariwisatll, hutan lindung, aliran sungai daa salura.o air. sena kawasan perlbadatan. Baglan Ketiga Pembu,gunan Menua Ber.aama Pual7 0) Pembangunan menara dl daerah tliarahkan pada pembangunan dan pcngembangan menara bcrsama sebagw up,aya penataan menara yang efcktif dao elisicn. 12) Pemoangunan menara bcl'!!rurul yang berada di kawasan sebagaimana dalarn pasal 6 ayat (3), bentuk dan desain menara waj ib benNUjud menara telekomunikasi kamuflase. 13) Kelin,ggian bangunan di wilayah KKOP harus mcngacu sebagaimana dJmaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.

Pasal 8

Sctiap permohona:n pcnyelenggara telekomunJk asi terbadap kebutuhan menara dikolokasikan ke mcnara bersa.ma dcr,gan ret1cana pcmem patan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pasa19 Menara yang telah ada dan Lelah memitikl izin, dapat dii:ransrormasikan atau dimodifikasf menjadi menara bersama Sepanjang memenuhi kelentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rcncana P<'Jlc,mpatan menara. Pua! 10 Tana!, unLuk pendirian menar 11 menggunakan sis tem jual bcli atau sistcm sewa antara penyedia menara d en.gan masyarakac Pasalll I) Pemililk atau penyedia m enam wajib mengasuransikan ma,,•arakat sekitlilr bangunan menara. 12) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {I) adalah masyaraka t yang bcrada tli radius l (satu) kali ketinggian menara tli tambah 50 (lima pttluh) meter. 131 Pemilik atau penyetlia mcnara wajib bertanggung j awab terhads.p setiap kecelakaan yang timbul akibat tlibangunnya menara. n-ec,•n ueuam Pemuuu, Pua! 12 llJ Setia,p orang dan/atau badan sebelum membangun atau m.mdirikan menara wajib memiliki 1MB Menara, izin lingkungan dan izin gangguan yang dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas atau lnstansi terkalL 2) Permohonan IZin mendirikan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (I) melampirkan persyaratan sebagai berikut: a . Pcrsya,ratan aclrnini strasi tcrdiri dari : I . m~gi11i dan mennndatangani fonnulir pendaftaran;

2.identitas pemohon dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk; 3 . melampirkan isural rekomendasi izin pcndirian mcnara dari kelurahan diketahm oamat setempat;
4.melampirkan foto kopi NPWP pemohon dan pen1•abaao:
5.salinan bUkti kepemillkan ta.nab atau pe,:janjian 11ewa-menyewa;
6.melampirkan foto kopi pembaya.ran paiak bumi dan bangunan [PSB);
7.akta pendirian perusabaan beserta perubahannya yang telab disahkan oleh kementerian yang menanganl urusan. hukum umum;
8.surat pemyataan penyedia dan/atau pcngelola menara untuk mengikuti program pertangguag.,ri (asuran$i) terhadap kemungkinan kegagalan menara selama penllUlfaatan menara;
9.surat rekornendasl tentang , a) ketinggian bangunan mena.ra; b) mcndirika<l bangunan; c) lingkungan hidup; dan d) gangguan (HO); l 0. Persetujuan warga sclcltar dcngan melnmpirkan berilia a.cant sosialisasi beserta daftar hadir warga; I!. Untuk Kawasan di sekitar KKOP melaJui kajian teknis rekomendasi tertulis dari Pihak Bandar Udara clan d iketahui oleh Direktorat JendcraJ Perhubungao Udara; dan
12.lnfonnasi penggunaan mcnara bersama (khusus untuk menara bersama telelcomunikasi selulor).

b.PerSYaratan teknis terdiri dari : I. Rencana anggaran biaya dan gambar ke,:ja;
1. 2.Gambar rcncana ieknis bangunan mena.ra meliputi: a) gambar situasi; b) dcnah; c) tampak; d) potongan; e) detail; dan f) perbitungan struktur. 3 . Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi, a) data penyelidikan 1.anah; b) jenis ponda.si; c) jumlah titik pondasi; dan d) geoteknilc tanah.
2. 4.Spcsifikasl teknis strukrur atas menara rneliputi , a) beban tetap tcrdiri da.ri bcban sendiri dan beban tambahan; b) beban sementara terdiri dari beban an¢n dan gempa; c) beban khusus; d) bcban mak&imum menara yang d.ilzinkan; e) s,slern konstruksi; f) ketinggian mcna.ra; dan (Ii Sctiap orang dan/atau blldan ~!um mcmbangun atnu rmmdirikan mcoara wajib memitiki TMB Menara, izin linglrungan dan izin gangguan yang dik:eluarkan oleh Bup,au melalu, Dinas atau lnstansi rerkait.

(2)~ohonan izln mendirikan menara scbagaima.na dimaksud pada ayat (l) rnelampirkan persyaratan sebagai berikuL:
1. a.Pcrsyaratan admini strasi terdiri dari : 1 mengisi dan menandatangani formtllir pendaftaran;
  1. 2.identitas pemohon dengan melarnpirkan foto kopi kan:u tanda penduduk;
  2. 3.mclampickan surat rckomondasi izin pendirian menara dari kelurahan dikeLa.hui camat setempat;
  3. 4.m.elampirkan f.oto kopi NPWP pemot)on dan pcrusahaan;
  4. 5.salinan bukti kepemilikan tanah atau perjanjian sewa•menyewa;
  5. 6.melampirkan foto kopi pembayaran pajak bumi dan bangunan \PBB);
  6. 7.akta pendirian perusahaan bcserta perubahannya yang telah disabkan oleb kcmcnterlan yang menangani urusan huku:m umum~
  7. 8.surat pernyataan penycdia: dan/a:tau pengelola mena,ra untuk mengikuli program pertanggungan (asurans.i) terhadap kemμngkinan kegagalan menara selama pemanfaatan menara;
  8. 9.sura.1- rekomcndasi tentang : II) kctingglan bangunan menara; b) mendirikan bangunan; c) lingkungan hidup; dan d) gangguan (HOI;
  9. 10.Persetujuan warga selcitar dengan melampirkan berita acara sosialisasi beserta daitar hadir wa.rga; l I. Untuk Kawasan di sekitar KKOP melah.ti kajian teknis rekomendasi tertulis dari l>ihak Bandar Udara dan dikctahui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
  10. 12.lnformasi penggunaan menara bersama (khusus untuk menara ~raama teJellom\llllkasi 3elulerJ.
2. b.Persyaratan teknis lerdiri dari :
3. l.Rencana angg'!,ran biaya dan gambar kcrja;
  1. 2.Gambar rcacaoa tcknis bangunan menara meliputi: a} gambar situasi; b) denah; c) tampak; d} potongan; e) detail; dan I) perhitungan atruktur. :3. Spesifi.kasi tekni~ ponda!li menara o,eliputi: a) data penyelidikan tanah; b) jell.is pondasi; c) juml,>.h titik pondasi; don d) geoteknik tanah.
  2. 4.Spesifikasi tcknis su-uktur atas menara meliputi : a) beban tetap terdiri dari beban sendiri dan beban tambahan; b) beban sementa.ra tcrdiri dari beban angin dan gempa; c) beban kbusus; d) beban maksimum menara yang diizinkan; e) sislem konstruksi~ I) kctinggian mcnara; clan . ti Pua.I 13 lzin mendirikan = pacla kawasan yang sifat dan peruntukkannya memiliki karakteristik tcrtcmtu harus mcm,muru l«:teatunn perund(lng- undllngan yang bcrlalru. BABm PENGELOLAAN

Pasal 14

1.knara bersama dipergunakan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) atau leblli. penyc:lcnggara telekomumka,si_

Pasal 15

. I Pengguna menara bcrsama mengajukan surat pcrmohon.an yang ditujukan kepada instaosi yang ditunjuk oleh Pemerinlah Kabupaten . .:?) Surat permohonan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan :

a.nama penyelengg11ra telel<omunikasi dan pcnanggungjaw11bnya;
b.izln penyelcnggara telekomunikasi;
c.ma.ksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan ,;pcsifikaai ti,knis pe...,_n~kat yang diguoekan; dan d . kebutuhan akan ketinggi,:rn, a.rah, jumlah, a tau beban menara. PaaaJ 16 (I) Penyedia atau menara wajib memberlkao informasi kondisi mc:nara kcpada instansi lcrkait meliputi ketinggian, arah dan beban menara. 121 lnfonnasi SE:bagaimana dimaksud pada ayal (1) b:arus dapat diakses oleh setiap orang/badaa mclalui instansi yang ditunjuk olch. Pcmerint,1h Kabupaten. 13) Peaggunaan menara bersama antara penyelenggara telekomum1casi, a.a tar penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antar pengelola menara dengan penyelenggara telekomunika&i harus ditua.ngkan dalam perjanjian tertulis daa diserahkan kcpada instansl yang ditunjuk oleh Pemcrintah Kabupaten. Pua! 17 l) Pcnyedia clan/ a tau pengelola menara haru s memperhatikan ketentuao hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 2) Penyedia menara a.tau pengclola menara wajib memberikan kesempatan yang sama kepada penyelcnggara lclekomunikasi untuk menggunakan menara be.-sama. 3) Penyedia dan/atau pengelola menru-a h.arus menggunakan sistem antri9.11 dengan mendahuluknn calon penggur,a menara yang sudah lebih dahulu me:nyampaikan penniataaa pcnggunaa.n meaara bersa.ma, Bag#an Ke4ua Perawatan Menan Pual 18 IJ Kegial8.0 perawatan menara meliputi perbaikan dan/etau penggantian bagian meno.ra, kompo:nen, bahan baogunan dan/atau prasarana dan sarana menara. Perawatan Menara sebaguimaoa dimaksud pada ayat (1) dilal<sanakan berdasarkan rencana. tekniS perawalan menara yang clfousun dengnn mempertimbangl<an dokumen pelaksanaan konstruksi dan lingk,u kerusakan menara. Perbaikan dan/atau p,enggantian dalam kegiatan perawatan mcnara dcngan lingkat kerusalcan ,:,edang dan berat dilakukan ..,telah dokumen rencana telmis perawatan menara disetujui olch Pemerintah Kab1.1paten. Hasil kegiatan perawam.n menara dituangkan dalam laporan perawata.n. 3J Pernwatan menara dapat dilalrukan ole.h penyedia jasa yang memem.ihl kualil'lkasi clan dilaksanakan sesuai peratumn perundang-undangan. I':, Pelaksanaan kegiatan peraws[4ln menare harus menerapkan prinsip- prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Pual 19 Pcmcriksaaa kclaikan fungal bangunen mena-ra yang bertlirl di atas tanah dilakukan da!ltlTI jangka wakl:1.I 20 (dua puluh) Tahun, kecusli terjadi kon disi darurot cl.an metaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan mcnara kepada 8upati secara berkala setiap tahun . ..:1 Pemeriksaan, pengawasan, peagecekan, clan peagendalian t.crha.dap banguann mcnera dilakuk.an paling sedikit I (satu) kali dalrun l (satu) tahun. ii Pcngawasan, pengecekan, pengendalian don penanggulangan bangunQJl menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukao olch Pemerintah Kabupaten bersama-sama dcngaa peny<,dia dan/a1au penyelenggara telekomunikosi sclaku pengguna bangunan menara. -1) l<elruka.n fungsi bangunan menara yang menjadi se.tu kon struksi dengan bangu.nan gedung me;ngikuti ketantuaa pcn.mdBng-undangan mengenai bangunan gedung. 2J Dal!am ha! terjadi intervensi sebagaimana dimaksud pada ayar (1 ), disclesaikan mclalui mu syawarah antar penyelenggara Lelekomunikasi. ApabDa musyawarah scbagaimana dlmaksud pada ,zyat (2) Udak men ghasilkan kescpakatan, penyelenggara telekomunikasi yang mengguna.kan menara bcrsama dan/atau penyedia menara dapat meminta kepada instan.si tcckait uaruk melakukan mediasi. {41 Apabila mediasi oleh in,;tarno terkail S<ebagatmana dirnaksnd pada ayat (31 tidak. dapar menyelesaikan senl!)cet:a, dapat diselesail<an melalw arbi= ot:au pengadilan. BAB JV PENGAWASAN Pasal 21 11 l Bupati benvenang mela.kukan pengawasan dan pengendalian terbadap pembangunan dan pemanfaatan menara. 12J Dalam ranglm penyclenggaraon pengawasan dan pcmgendalian sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) Bupati tnen1benluk rim pengawasan dan :pengendalian menara. f3) Ketentuan lebih lanjut mengenai t:ata cara pengawasan dan peogendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan 11yat (:!) diatur dengan Perau.tran Bupali. BABV RETRIBUSJ Bitgian Kesatu

Pasal 22

Dalam rangka efektifitas pengendalian pembangunan dan/otau pemanfaaton menara, Pemerintah Kabupaten berhak memungut retribusi atas pernanfaatan ruang un tuk menara. Ba~Ked!l!I lfama, Objek Dan Subjek Retribual Paul 23 l l Objek Retribusi Pcngendalian Menara Telekomunikasi adalab pemanfaatan ruang untuk menara dengan memperhatlkan aspek tata ruang, keamaoan dan kepentingan umum , !21 Dikecualikan dari objek Ret:ribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (JI adalah pembangunan menara le!C-komun i:kasi khusus untuk yang mcm crlu kan kriteria khusus seperti untuk keperluan mcteorologi dan geofisil<a, siaran celevisi negeri, radio siaran negeri, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, peoyelenggara telekomunikasi khusus instansi pcmcrlntah tertentu serta kcpcrluan transmisi jaringan telekomunikasi utama. Pual24 SubJek Retribu si adalah orang pnbadi alau badan yang mcmanfaatl<an rua.ng ,mtuk rne:nara. Bagiao Kedga Golonpn Retribual Paaal 25 Retribusi Pcagcndalian Mena,rn 'telekomunikasi digolongkan ,iebagai retribusi JdSa umum. Baglan Keempat Cara Mo.ogulnir TIDgllat Penu,ma,an Jua Pasal 26 -mgl«n penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi peJay.anan ,engnwaAA.n. pengende.JiAn, pcllg>!'cckAa, dan pcmantnuan terhadap menara. Bagl,anKellma Prtn1ip Dan Suanm DalAm Penetapan Stru.lrt.ur Dan Beaarnya Tarif PuaJ 27 I Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retnl>usi clitctapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek ke.adilan, dan cfektivitas pengendalian alas pclay.nnan tersebut. Bi.aya s.:bagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuli biaya operasi dan pemelibaraan, biaya bunga, d an biaya modal.

Pasal 28

• ciribusi yang terutang clipungut di wilayah Kabupaten l-ebong. l!aglau Ketajuh Tata Cara Perhitungan Retribusl Pall8129 &,samya retribusi yang terutn.ng clihilung berdasarkan pcrk.alian aotara ~ L penggunaan jasa sebagaimana dima.k.sud dalam Pa.sal 26 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. Baglan Kedelapao Pen.btj&uao Tadf Pua) 30 Tari! Retr.ribusi ditJajau kembali paling lama 3 (lig;a) tabun sckali. Peninjauan tarifRctribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dilainlkan dengun memperhatikan inde.ks harga. da.n pcrkcmbangan perekonomian. Keteotuan Jebih lanjul mengenai pcninjauan tarif Retrib1-1si sehagaimana drmaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Pcraturan Bupati. Sagan l{-.o1>1Ia.n Mua Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang Paul ai Masa Recnousi adalahjangka waktuyang lamany11 1 (salu) Tahun Pasal 32 Saat Relrlbusi terutang adalah saat diterbilkannya SKRD atau dokumen lain y,mg dipersamaka.n. Bagiail Keaepuluh T'ata Cua Pemungutan Paul 33

(1)Retribusi dipungut dcngan mcnggunakru) SKRD a1au dokumen Jain yang dipers8.!Dakan,
(2)Dokumen lain yru,g dipersamakan tJCbagalmana dimal<Rud pada Q8&t (ll dapat berupa karcis, kupon dan kartu Jangganan. (31 Dalam haJ Wajib Retnousi tidak membayru- tcpat waktunya atau kurang memba:r-ar, di.kcnakan sanksi administratif.
(4)Penagihan Rctribusi tcrutang sebagaima.ne dimaksud pada ayat (3) didabului dengan Surat Tcguran.
(5)Kete:ntuan lcbih lanjut mengcnai tala cara pelaksanaan pcmungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. Bapan Ke&ebelas Penentwui, Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran clan PenundaaaPembayaftii

Pasal 34

11) Retn'busi tcrutang harus dibayar sekaligus. pads saat ata\l seJambal- lambatnya 15 {lima betas) hrui sejak ditcrbitkannya SKRD.

(2)Pembayaran retribusi sebagaimana dlmaksud pada ayal (!) dilakukan di Kas Daerah atau tempaL lain yang ditetapkao oleh Bupati.
(3)Sebaga,i tanda bukti pemba.y8nill atau pcnyetoran rctnbusi, kepada Wajib Rer.rlbusi diberikan SSRD.
(4)Ketentuan Jebih lanjut meQgcna,i beotuk, isi. sena t.ata cara penerbitan dan peoyampaian SSRD, tata cara penentuan dan tempat pembayarao retribusi dialur dengan Peraturan Bupati. Paaa135 Ill Wajlb Retribusi dapat m engangsur atau menunda retribusi terutang dalam kurun waktu ltrtentu, setelah me-menuhi persyarotan yang ditenl!Ukan dengan pen,etujuan Bupati. 12) Pembayanm angsuran Retnousi '1ebagaiman.a dimaksud pi,da ayal {I) harus dilalrukan secara teratur dan berturut-turut. 131 Ketcntuan lcbih lanjut mengcnal persya:racan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayara,n retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I I, clan t,ata cara pembayaran aogsw:an scbagaime.na dimaksud pada ayaL (2) diatur dcmgan Pero.turan Bupati, Baglan Keduabelaa Kebere.tan Pual36 11) Wajib Retribusi tertencu mengajukan kebera'tan he.nya kepada Bupati alau pejabat yang dJtunjuk atas SKRD ,;,.tau dokumen l,rln yang dipersamakan,
(2)Keberatan dJajukan secara tcrtulis dalrun Bahasa Indonesia dengan disertai ralasan-alasan yangjelas.
(3)Keberatan harus cliajukan dalain jangka waktu paling la.ma 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau <lokumen la.in yang dipersamakan clitirrbitkan, kecua.li apabila Wajib Retribusi dapat menunju.kkan babwa jangka waktu ilu tidak dapat dipenubi karcma keadaan ,dj luar kekuasaannya. (41 Kea,i~n dl h.10J' kekuasa.nnnya sebagaiman,. dimaksud pa@ aye, (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retn'bu.si. (51 Pengajiuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagi.han Re tribusi. Pa.aa137
(1)Bupali dalam jangka ,va.ktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatao clilerima haros memberi keputusan atas kcberatan yang dilljuJra.n dengan menerbitkan Surat Keputu5an Keberatan,
(2)Ketentuan aebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalab untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus dibcri keputusan oleh Bupati.
(3)Kepurosan Bupa.ti a<as keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau mcnamb.ah besarnya Retribusi yang terutang. (<!) Apabila Jangka waktu scbagaimana dlmaksud pada ayat ( l) tclah lcwat dan Bupa.ti lidak mc:mberikan suatu keputusan, kebcratan yang diajukan tersebut dianggap dika.bulkan. Paw ss (l) Jika pe.ngajuan kcberatan ctikabulkan scbagian atau sclurubnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sehesar 2% (dua persen) scbulan untuk paling lama 12 (dua belas)bulan.
(2)lmbalan bunga sebagalmana cfunaksud pada ayal (I) dihitung sejak: bulan pelunasan sampal dilcrrbitkannya SKROLB. Jl•glan Ketlgal>elas hngemballan Keleblhan Pembayuan Pasa139
(1)Atas kelebihan pembayaran Relribusi, Wajib Retribusi dapat mcngajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2)Bupali dah,m jangka waktu paling lama 6 (cnrun) bulan sejak dlterimanya permohonan pengembalian kelebihan pcmbayaro.n Relrlbusi sebagairoa:n" dimaksud pada ayal ( l) , harus mcmberlkan keputu.san.
(3)Apa bi la jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ,cys t (2) telah dilampaul dart Buf)ati tidllk mcmberi.krul SU9tu keputusan, permohonM pengcmbalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKROLB harus diterbitkan dalrun jangka wa,ktu paling lama J (satu) buJ.,n.
(4)Apabila Wajlb Retribusi mcmpunyai -utang Retna usi lainnya, keleblb an pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) langsung dipcrhltungkan untuk meiunasi tcrlcbib dahulu utang Retribusi tersebul.
(5)Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimakaud pada ayat (I) dllakukan da.ls.un jangka waJctu paU:ng l;,lma 2 (dua) bulan sejak diterbitkanrzya SKRDLB.
(6)Apabila pengemballan kelebihan pembayaran Retnousi dilakukan setelah lcwat jangka waktu 2 (dua) bulnn, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlwnbalan perobayaran kelebiban Relribusi.
(7)Tata cara pengcmba.lian kelebihan pembaya.ran !Retribusi sebagaim8!lla dirnaksnil pada ayat (1) diatur dengan Peraruran Bupat:i. Bagala.a Keempatbelu Kedalu-rsa Penagiban
(1)Hak untuk melakukan penaglban Retrlbusi, kedaluwarsa setelah mclnmpaui jangka w,aktu 3 (tiga) lahun terhirung sejak saat tcrui:angnya Rctnausi, kecuali apabila Wajib Retnausi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
(2)Kedaluwarsa penagiban Relribusi sebagaimana d.imaksud pada ayal ( I) tertangguh apabila:
1. a.Oiter'bitka.n surat Teguran; atau
2. b.Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung roaupun tidak langsung.
(3)Dalam bal diterbitkaJl Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)buruf a, kedaluwarsa penagihan dihltung sejak Langgal diterimaoya Su.rat Teguran tcrsebuL
(4)Pengakuan □ tang Retribusi se<::ars langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buntf b adalah Wajib Retn"busi deng,m kesadarannya menyalakan masib mernpuny.ai uLang Rctnausi clan bclum melunasinya kepada Pemerintah Kabupalen. (5 Pengakuan utang Retribusi secara tidal< langsung sebagaimana dunaksud pada ayal (2) huruf b ct.apat diketahui dari pcngajuan permohonao angsumn alau penundaan pembayaraa clan pennohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Paaal 41
(1)Piutang Reuibusi yang tidak roungkin ditagih lagi kareoa hak UI)tuk melakukao penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)Bupati roener.apkan Keputusan PenghapUsan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana diroaksnd pacla ayal (1).
(3)Ketentuan lebih lanjul roengenai tata cam peoghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupa.ti.
(1)Bupati eta.pat meroberikan pengurangan, keringanan dan pembe'basan rctribu:si.
(2)Penguranagan dM kerlngru,an sebagaimana dimaksud pada ayat [I) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi,
(3)Pembebasan rctrlbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan dcngan mclihaL fungsi objek retribusi.
(4)Ketcntuan lebih l.anjut mcngenai tata cara pengurangan, keringanan dan pernbebasan retribusi diatur dcngao Peraturan ·supati. BagiaD Keenambela• lnMatit Pemungutaa PaA143 (!) tnstan.sl yang melaksaoakan pemungUtan rctribus, dapat dibcri insentlf atas dasar pencapaian kinerja tertcncu.
(2)Pemberian insentif scbaga[mana disebut pada ayat (l) diletapkan melalui Anggaran Pendapatao dan Belanja Daerah.
(3)Tata cara pemberian dan pemanfaatan insen tif sebagaimana climaksud pada ayat (1) dlatur sesuil.i dengan Peraruran Pcrundang-Undangan yang berlak:u. BABVl SANKSI AOMDIIS'l'RASI Pual44 {11 Penyedia menara yang melanggar ketentuan Pasal 2, Paslll 3, Pasal 5, Pasal 13, Pasal 16 dan Pasal 17 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
1. a.peringata.n tertulis:
2. b.pembekuan izin dan/ atau pencabutan izin; clan
3. c.pembongkaran menara.
(2)Tata ca.ra dan prosedur pengenaan sanksi adminlstrasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan PeratUJ'ao Bupati.
(1)Dalam haJ penyedia mcoara tidak mclalru.kan pcmbongkruan sebagaimaoa dim..'tksud dalam Pasal 45 a.yal (1) huruf c, maka dala.rn jangka wa.kru 30 (tiga. pulub) hari kalender, pembongkarannya dilakuka:n olch Pcmerintah Kabupat.cn atas biaya penyedia rnenara.
(2)Ualam baJ pembongl<aran dilakukrui oleh Pemerintah Kabupa.ten, tcrhadap ~nyedia menara juga dike11akan denda administratif paling banyek 10% (sepuluh persen) dari nilai Lota! bangunan menara yang bersangl<utan.
(3)Besamya denda admlnistratif scbagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan olch Bupatl auiu pejabat yang ditunjuk berdasarkan berat dan ringannya pctanggaran yang clilakukan.
(4)Tata cara dan prosedur pembongkaran sebagairnana dimaksud pa.da ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati. BABVIl PEKYIDIKA!I Pua146 (lj Se.lain pejabat penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Slpil tertentu di lingkuogan Pemerintah KabupaLcn diberi weweoang khusus sebagai Penyidik untuk melakukao penyidikan lindak pidana seb.,gairoanA diroak<n1d dalam 1.Jnd,ang-Undang Hukum Acara Pidena yang berlaku.
(2)Wcwenang Penyidik scbagaimalljl. dimaksud dalam ayat {1) adalab :
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ket.craogan a.tau laporan berkenaao deogll,O Llndak pidana agar kctorangan atau laporan terscbut meojadl lebih lcngl<ap dan jelas;
2. b.meneli!tl, mencari dan mengumpulkan keterai1gan mengcnai orang pribadl atau bade.n lentang kebeoaran perbuatan yang dilakukan sehubu.ngan dengao llndak pjdana;
3. c.meminta keterongan dan babao buktl daci orang pribadi atau badan sehubungan dengan tlndak pidana; cl. memeril<sa buku-buku, catatao-cataLa.o, dan dokumen-dokwnen lain berkenaan dcngan tindak pidana;
4. e.Melakukan penggeledaban unruk mendapatkan bahan buktl pcmbukuan, pencatatan, dan dokumcn-<iol<umen lain serta melakukan penyltaan lerhad>,1p baban bukti tersebut;
5. r.meminta bantuan tenaga ahli dalam TaOgka pelaksanaan tugas penyidikan tlndak pidana;
6. g.menyuruh bcrhcnti dan/atau mela.rang ~seoreng meninggalkan ruangan ata.u tempal pada saa.t pemeriksaan scdang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagajmana dimaksud pada huruf c;
7. h.memotret scseorang yang berkaJtan dengan tlndak pidana;
8. i.mcroa nggil orang untuk. didengnr ketcrangannya dan dipcriksa sebegai tersongka atau Mksl;
9. j.menghentika.n penyidikan;
10. k.melalrukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan timlak pidana menurul hukum yang benaoggungjawab.
(3)Pcnyidik sebagaimaoa dlmaksud dalam ayat (11 memberitahukan dimulaiaya penyidi.kan dan menyampaikan basil penyidikaMya kepada Pcnuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum J\cara Pidana yang berlaku. BAB VlJl KETENTtTAII PIDAffA Pua! 47 Setiap penyedia yang membangun mcnara yang tidak mcmenuhi standar dan spesifikasi tcknis yang tclah dit.ctapkan sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipidana dengan pidana lrurungan paling lama 6 (enam) bulan dao denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuLa n1piah). Paaal48 Wajib retdbusi yang tidak me)aksanakan k.ewajtbannya sebingga merugikan keuangan da-erah diancam dengl;lll pidana lrurungan selama-lamanya 3 (t:iga) bulan a.tau denda paling banyak 3 (tiga) kall Jumlah Retribusi yang leru.lang yang tidak atau kurang dibays,r.

Pasal 49

Tindak pidana sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 adalah Pelanggaran. Pasal SO Denda sebagaimana dimakeud druam P;asal 4 7 dan Pasal 48 merupe_kan penerimiean negara.

(1)Penyedia menara yang telah mendapatkan izin mendirikan menara dan telah selesai atau sedang membangun menara, sebelum ditetapkannya Peracuran Daerab ini namun odak sesuai dengan rencana penempar.an meoara de.lam janglca, waktu paling lama -2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan ket.cntuan Peraturan Daer.ah inL
(2)Penyed.ia men.am yang tclah mendapatkan izin mend:irlkan meoara dan bclum me.mbangun menara sebelum dit.ctapkaonya Peraturan Daera1, ini namun tidak sesuai dengan rencana penempa!Ml menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
(3)Penyedia mcoara seb,agimana dimaksud pada ayat (!) dan (2) direlokasi ko dalam menara bersama.
(4)Ketentua.n mengenai prosedur dao t:ata cara refokasi diatur lebih lanjut dengan Peraruran Bupati.
(5)Der1gM diberlllku.kan Peratura.n Daemb ini. maka, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahuo 2010 Len tang Retribusi i.zin Pembangunan dan Pemaofaatan Mcmara Telekomunikasi dioyntakan di cabut dan tidal< berlak.u.. BABX KETENTUANPENUTUP !"Mal 52 Peraturan Oacrah ini mula.i berlaku pada 1anggal cLiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pe-ngundangan Per&turan Daerah lni dcngao penempatannya dalam Lernbaran Daerab Kabupa1cn Lcbong. 0itetapkan di Tubei pada tangg,ll ~I \) &It 201!5 LEBONG Dlundangbn di Tubel pada tanggal , ., ~Ul\\lxl' 2015 SEKRETARIS DAERAH ATENLEBONG MlRWAN EFFENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEfi LEBONG TAHUN 2015 NOMOR 1- NOREG PERATUR.AN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU : fNOMOR 03 / 2015)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…