DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 Peraturan Daerah ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah sebagai berikut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 24 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan dan Pengumpulan Kayu. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 25 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat atau Bukan Kayu Rakyat. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2008 Izin Pengusahaan Pertambangan Umum. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP. Pasal 2 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, izin yang dimiliki pemegang izin berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, angka 1, 2, 3, Peraturan Daerah ini, masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4.Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG dan BUPATI LEBONG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG.

Pasal 1

Peraturan Daerah ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah sebagai berikut:

1.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 24 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan dan Pengumpulan Kayu.
2.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 25 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat atau Bukan Kayu Rakyat.
3.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2008 Izin Pengusahaan Pertambangan Umum.
4.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, izin yang dimiliki pemegang izin berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, angka 1, 2, 3, Peraturan Daerah ini, masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong. Ditetapkan di Tubei pada tanggal 15 Sept 2017 BUPATI LEBONG, Cap/Dto H. ROSJONSYAH Diundangkan di Tubei pada tanggal 15 Sept 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG, Cap/Dto MIRWAN EFFENDI Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Drs. SYABAHUL ADHA NIP. 19670321 198603 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU (1/59/2017)

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…