DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Prinsip dalam penyelenggaraan TSLP meliputi: a) kesadaran umum, b) kepedulian, c) keterpaduan, d) kepatuhan hukum dan etika bisnis, e) kemandirian, f) sensitivitas, g) keberpihakan kepada masyarakat, h) kemitraan, i) inisiasi, j) matualistis dan non diskriminasi, k) koordinatif. Ruang lingkup TSLP meliputi: a) bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, b) kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan. Program TSLP meliputi: a) bina lingkungan dan sosial, b) kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi, c) program langsung pada masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan clan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Lebong merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong yang akan dapat terlaksana dengan baik apabila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha clan masyarakat;
b.bahwa dalam rangka mengatasi dampak yang d!itimbulkan akibat kegiatan perusahan yang ada di Kabupaten Lebong maka perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
c.bahwa agar pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang berada dalam wilayah Kabupaten Lebong dapat dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c pedu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

l.Pasal 18 ayat (6) Unclang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. 3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. 4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); ' II
4. 5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. 7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. 8.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik jndonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. 9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585); 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tel.ah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 rentang Perubahan kedua At.as Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).
10. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Denpn Pe,sctt.jJail 8ersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG dan Menetapkan BUPATI LEBONG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN. BAB! KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
11. 1.Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
12. 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
13. 3.Bupati adalah Bupati Lebong.
14. 4.Tanggung Jawab Sosial dan Linglrungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, lxl.ik bagj Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
15. 5.Perusahaan adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang se!uruhnya terbagj dalam ,saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
16. 6.Pemanglru kepentingan adalah semua pihak, baik da1am linglrungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan bailc langsung .maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilalru -organisasi yang bersanglrutan.
17. 7.Wilayah sasaran adalah kawasan industri kawasan ·pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan Perundang- undangan baik yang ada di darat maupun di laut daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak Jangsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu clan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
18. 8.Forum pelaksana TSLP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemanglru kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSLP. BABII MAKSUD DAN 'IUJUAN Pasa.12 Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
a.Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Kabupaten Lebong; dan
b.memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangk:u kepentingan di Kabupaten Lebong dalam menyiapkan diri memenuhi stan.dar lnternasional.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial dan Iingk:ungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya; ·
b.terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingk:ungan perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlak:u dalam suatu koordinasi;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelak:u dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
d.melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilak:ukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
e.meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
f.terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melak:ukan apresiasi kepada dunia usaha yang teiah melak:ukan TSLP dengan memberikan penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB ILL

ASA$, PRINSIP DAN RUANO LJNGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan TSLP berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingk:ungan;
h.kemandirian;
i.keseimbangan "kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
j.otonomi daerah. Bagum Kedua Prinsip

Pasal 5

(1)Prinsip dalam penyelenggaraan 'TSLP meliputi:
1. a.kesadaran umum; b . kepedulian;
2. c.keterpaduan;
3. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
4. e.kemandirian;
5. f.sensitivitas;
6. g.keberpihakan kepada masyarakat:
7. h.kemitraan; ii. inisiasi; j . matualistis, dan non diskriminasi; dan
8. k.koordinatif.
(2)Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada: a . manajemen yang sehat; ·b. profesional: -c. transparan;
1. d.akuntabilitas;
2. e.kreatif dan movatif;
3. f.terukur;
4. g.program perbaikan berkelanjutan;
5. h.keadilan yang bijak: dan
6. i.kebijakan yang adil.

Pasal 6

(1)Ruang ling)rup TSLP meliputi:
1. a.bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. b.kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi Iingkungan hidup dan. memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakYatan. 12) Ruang ling)rup sebagaimana dimaksud pada ayat 11) berlaku dalam kawasan yang secara Iangsung maupun tidak Iangsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 7

(1)Pembiayaan kegiatan dan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran Iain yang ditentukan perusahaan. {2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
(1)Pelaksana TSLP adalah seluruh BUMN.BUMD, Perusahaan yang mengelola sumber daya Alam, perusahaan yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Lebong yang sesuai dengan ketentuan yang berlalru berkewajiban melaksanakan TSLP.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan pusat, perusahaan cabang atau unit pelaksana perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Lebong.

BAB IV

PEIAKSANAAN TANGGUNG JAWAD SOSIAL DAN UNGKUNGAN PERUSAHAAN Bagi.an Kesatu Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Pasal 8

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan wajib:
1. a.menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan Perundangan yang berlaku: b . menumbuhkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;dan
2. c.menetapkan bahwa TSLP adalah bagian yang tidak terPisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
(2)Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) clikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan secara bertahap sebagai berikut :
1. a.Peringatan tertulis
2. b.Pembatasan kegiatan usaha
3. c.Pembekuan kegiatan usaha
4. d.Pencabutan kegiatan usaha

Pasal 10

(1)Program TSLP meliput :
1. a.bina lingkungan dan sosial;
2. b.kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
3. c.program langsung pada masyarakat.
(2)Program sebagairnaoa dirnaksud pads ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembanglcan untuk meoingkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, . memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan rnemelihara fungsi-fungsi lin~ngan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 11

(1)Program bina lin_gkungan dan sosial sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupalcan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta pemberian bantuan langsung kepada ma5Yarakat yang berada dalam wilayah sasaran.
(2)Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bina lingkungan fisik.
2. b.bina lingkungan sosial.
3. c.bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 12

(1)Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masrarakat di wilayah sasaran.
(2)Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek•aspek kegiatan:
1. a.penelitian dan pengkajian kebutuhan; b . penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
2. c.pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
3. d.pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
4. e.pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, desain, kemasan, pemasaran, jejaring
5. f.meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
6. g.mendorong tumbuhnya ino vasi dan kreatifitas .

Pasal 13

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 10 ayat (1) huruf c dapat berupa:

a.hibah yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besamya sesua.i dengan kemampuan perusahaan;
b.penghargaan . berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiaya.i pendidikan;
c.subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek- proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro
d.bann.um° ~ 'berupa bantuan dalrun bentuk uang, barang maupun ja$tl kepada panti sosial dan panti jompo, korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial;
e.pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja ·sosial; dan
f.perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional dan daerah yang sudah puma bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…