DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 203

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lebong

regulasi_utama

Ringkasan

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan barang milik daerah sehingga harus diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); BACHAN HUKUM Jalan Raya Tubel No. 1 Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong Provlnsi Bengkulu No. Telp. (0738) 21 003 Fax. (0738) 21003 Website: www.lebongkab.go.id
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3051 Tambaha.11 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 ten tang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 679 7);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Ba.rang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); B.l\GIAN HUKUM Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LEBONG Dan BUPATI LEBONG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lebong.
4.Barang Milli< Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan la.innya yang sah.
5.Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD. 6 . Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
10.Unit Kerja adalah bagian OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. B.AGIAN .HUKUM
12.Kuasa Pengguna BMD yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Ke1ja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Ba.rang.
14.Pengurus BMD yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan fungsional umum yang diserahi tugas mengurus barang.
15.Pengurus Ba.rang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, clan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.
16.Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahal{an BMD pada Pengguna Barang.
17.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengelola Ba.rang.
18.Pembantu Pengurus Ba.rang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengguna Barang.
19.Pengurus Barang Pembantu adalah pengurus yang diserahi tugas meneriina, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan BMD kepada Kuasa Pengguna Barang.
20.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
21.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
22.Penilai Pemerintah adalal1 Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
23.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
24.Rencana Kebutuhan BMD yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun.
25.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan.
26.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunal{an untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/ atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan. -- y BAGlAN ~ tiU~\UM
27.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima iinbalan clan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
28.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
29.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ a tau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu.
30.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
31.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
32.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya clisingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepal.a Daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang- undangan.
33.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepernilikan BMD.
34.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
35.Tukar-menukar adalah pengalihan kepernilikan BMD yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang paling sedikit dengan n ilai seimbang.
36.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
37.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
38.Pernusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
39.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
40.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi; dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, clan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
42.Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMD.
43.Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
44.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
45.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
46.Pihak lain adalah pihak-pihak selain kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
47.Rumah Daerah adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah yang perolehannya berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lainnya yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai ternpat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat, pegawai negeri sipil dan/atau non pegawai negeri sipil yang ditunjuk kepala satuan kerja perangkat daerah.

BAB II

BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

BMD meliputi:

a.BMD yang dibeli atau cliperoleh atas beban APBD; dan/atau
b.BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 3

(1)BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat digadaikan/ dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah.
(2)BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat disita.

Pasal 4

(1)BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
(2)BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
(3)BMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 5

(1)BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
1. a.Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
5. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(2)Ketentuan mengenai mekanisme, syarat, dan tata cara memperoleh BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana din1aksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain berasal dari:

a.kontrak karya;
b.kontrak bagi hasil;
c.kontrak kerjasama;
d.perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan/atau
e.kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA

Pasal 7

(1)Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan BMD.
(2)Pemegang dimaksud jawab: kekuasaan Pengelolaan BMD sebagaimana pada ayat (1), berwenang dan bertanggung Gt~c~' d ~t fr a.rnenetapkan kebijakanPengelolaan BMD; b.menetapkanPenggunaan, Pemanfaatan,atau PemindahtangananBMD; c.menetapkankebijakanpengamanandan pemeliharaanBMD; d.menetapkan pejabat yangmengurusdanmenyimpan BMD; e.penetapan KuasaPengguna BarangdanPengurus Barang Pembantudilakukanberdasarkan pertimbanganjumlahbarangyangdikelola,beban kerja, lokasi, kompetensidan/ataurentangkendali, danpertimbanganobjektiflainnya; f.mengajukanusu}PemindahtangananBMDyang memerlukan persetujuanDPRD; g.menyetujuiusulPemindahtanganan, Pemusnahan, danPenghapusanBMD sesua1batas kewenangannya; h.menyetujuiusulPemanfaatanBMD selaintanah dan/ataubangunan;danmenyetujuiusul PernanfaatanBMDdalambentukkerjasama penyediaan infrastruktur.
(1)Dalampelaksanaanpengelolaan BMD,Bupati menugaskanSekretariDaerah sebagai pengelola BMD;
(2)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat(1), berwenangdanbertanggung jawab:
1. a.menelitidanmenyetujuiRKBMD;
2. b.menelitidanmenyetujuirencana kebutuhan perneliharaan/perawatanBMD; c.mengajukanusulPemanfaatan dan PemindahtangananBMD yang memerlukan persetujuanBupati; d .mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan PenghapusanBMD; e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMDyang telah disetujui olehBupatiatauDPRD; f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD;dan g.melakukan pengawasan dan pengendalianatas Pengelolaan BMD.

Pasal 9

(1)Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimal{sud pada ayat (1) ditetapkan den an Keputusan Bupati.
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD;
5. e.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD;
7. g.melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana di.maksud pada huruf g;
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan BMD; dan j . menyusun laporan BMD.

Pasal 10

( 1) Kepala PD selaku Pengguna Barang.

(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengguna Ba.rang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya; [y1~~~c~10
6. f.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
7. g.menyerahkan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang; h . mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMD· '
  1. 1.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya;dan
8. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 11

(1)Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
(2)Bupati menetapkan pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) atas usul Pengguna Barang.

Isi peraturan

Teks203PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan barang milik daerah sehingga harus diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); BACHAN HUKUM Jalan Raya Tubel No. 1 Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong Provlnsi Bengkulu No. Telp. (0738) 21 003 Fax. (0738) 21003 Website: www.lebongkab.go.id
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3051 Tambaha.11 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 ten tang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 679 7);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Ba.rang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); B.l\GIAN HUKUM Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LEBONG Dan BUPATI LEBONG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lebong.
4.Barang Milli< Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan la.innya yang sah.
5.Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD. 6 . Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
10.Unit Kerja adalah bagian OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. B.AGIAN .HUKUM
12.Kuasa Pengguna BMD yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Ke1ja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Ba.rang.
14.Pengurus BMD yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan fungsional umum yang diserahi tugas mengurus barang.
15.Pengurus Ba.rang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, clan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.
16.Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahal{an BMD pada Pengguna Barang.
17.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengelola Ba.rang.
18.Pembantu Pengurus Ba.rang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengguna Barang.
19.Pengurus Barang Pembantu adalah pengurus yang diserahi tugas meneriina, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan BMD kepada Kuasa Pengguna Barang.
20.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
21.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
22.Penilai Pemerintah adalal1 Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
23.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
24.Rencana Kebutuhan BMD yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun.
25.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan.
26.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunal{an untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/ atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan. -- y BAGlAN ~ tiU~\UM
27.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima iinbalan clan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
28.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
29.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ a tau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu.
30.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
31.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
32.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya clisingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepal.a Daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang- undangan.
33.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepernilikan BMD.
34.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
35.Tukar-menukar adalah pengalihan kepernilikan BMD yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang paling sedikit dengan n ilai seimbang.
36.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
37.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
38.Pernusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
39.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
40.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi; dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, clan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
42.Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMD.
43.Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
44.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
45.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
46.Pihak lain adalah pihak-pihak selain kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
47.Rumah Daerah adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah yang perolehannya berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lainnya yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai ternpat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat, pegawai negeri sipil dan/atau non pegawai negeri sipil yang ditunjuk kepala satuan kerja perangkat daerah.

BAB II

BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

BMD meliputi:

a.BMD yang dibeli atau cliperoleh atas beban APBD; dan/atau
b.BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 3

(1)BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat digadaikan/ dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah.
(2)BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat disita.

Pasal 4

(1)BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
(2)BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
(3)BMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 5

(1)BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
1. a.Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
5. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(2)Ketentuan mengenai mekanisme, syarat, dan tata cara memperoleh BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana din1aksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain berasal dari:

a.kontrak karya;
b.kontrak bagi hasil;
c.kontrak kerjasama;
d.perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan/atau
e.kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA

Pasal 7

(1)Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan BMD.
(2)Pemegang dimaksud jawab: kekuasaan Pengelolaan BMD sebagaimana pada ayat (1), berwenang dan bertanggung Gt~c~' d ~t fr a.rnenetapkan kebijakanPengelolaan BMD; b.menetapkanPenggunaan, Pemanfaatan,atau PemindahtangananBMD; c.menetapkankebijakanpengamanandan pemeliharaanBMD; d.menetapkan pejabat yangmengurusdanmenyimpan BMD; e.penetapan KuasaPengguna BarangdanPengurus Barang Pembantudilakukanberdasarkan pertimbanganjumlahbarangyangdikelola,beban kerja, lokasi, kompetensidan/ataurentangkendali, danpertimbanganobjektiflainnya; f.mengajukanusu}PemindahtangananBMDyang memerlukan persetujuanDPRD; g.menyetujuiusulPemindahtanganan, Pemusnahan, danPenghapusanBMD sesua1batas kewenangannya; h.menyetujuiusulPemanfaatanBMD selaintanah dan/ataubangunan;danmenyetujuiusul PernanfaatanBMDdalambentukkerjasama penyediaan infrastruktur.
(1)Dalampelaksanaanpengelolaan BMD,Bupati menugaskanSekretariDaerah sebagai pengelola BMD;
(2)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat(1), berwenangdanbertanggung jawab:
1. a.menelitidanmenyetujuiRKBMD;
2. b.menelitidanmenyetujuirencana kebutuhan perneliharaan/perawatanBMD; c.mengajukanusulPemanfaatan dan PemindahtangananBMD yang memerlukan persetujuanBupati; d .mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan PenghapusanBMD; e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMDyang telah disetujui olehBupatiatauDPRD; f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD;dan g.melakukan pengawasan dan pengendalianatas Pengelolaan BMD.

Pasal 9

(1)Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimal{sud pada ayat (1) ditetapkan den an Keputusan Bupati.
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD;
5. e.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD;
7. g.melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana di.maksud pada huruf g;
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan BMD; dan j . menyusun laporan BMD.

Pasal 10

( 1) Kepala PD selaku Pengguna Barang.

(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengguna Ba.rang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya; [y1~~~c~10
6. f.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
7. g.menyerahkan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang; h . mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMD· '
  1. 1.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya;dan
8. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 11

(1)Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
(2)Bupati menetapkan pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) atas usul Pengguna Barang.