DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Asas, Tujuan, Ruang lingkup dari pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat Rejang. keberadaan dan kedudukan hukum msyarakat rejang, wilayah adat. Hak masyarakat hukum adat rejang., lembaga adat, hukum adat, kewenangan pemerintah daerah, Tata cara penetapan wilayah adat. Pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat rejang, pembiayaan, penyelesaian sengketa, penyidikan dan ketentuan pidana, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa keberadaan Masyarakat Hukum adat Rejang di Kabupaten Lebong masih ada dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara;
c.Bahwa pegaturan pengakuan dan penghormatan hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat Rejang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya dapat diatur dalam Peraturan Daerah;
e.Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, hurup c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
13.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
15.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
18.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
19.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
20.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);
21.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
22.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); 28. 29. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarak Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
30.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG dan BUPATI LEBONG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT REJANG DI KABUPATEN LEBONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat Rejang dan hak tradisionalnya sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.
2.Perlindungan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi wilayah dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat Rejang dari gangguan yang dilakukan oleh pihak lain.
3.Pemenuhan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat Rejang dalam rangka menjamin terpenuhi hak tradisonal dan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4.Penetapan Wilayah Adat adalah penyataan pemerintah dan memberikan status keabsahan oleh Pemerintah Daerah terhadap wilayah adat suatu masyakat adat Rejang
5.Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum
6.Hak Ulayat atau disebut dengan nama Taneak Tanaiadalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh Masyarakat Hukum Adat Rejang atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah, turun temurun dan tidak terputus antara Masyarakat Hukum Adat tersebut dengan wulayah yang bersangkutan.
7.Hak tradisional adalah hak yang melekat dengan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Rejang.
8.Wilayah adat atau yang dipersamakan dengan wilayah hak ulayat adalah ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan Masyarakat Hukum Adat Rejangyang terdiri dari tanah, air dan sumber daya alam yang terdapat di atasnya, yang penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan menurut hukum adat.
9.Tanah adat adalah bidang tanah yang terdapat pada wilayah adat yang jenis dan pengaturannya ditentukan berdasarkan hukum adat.
10.Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat Rejang.
11.Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan yang hidup dan berlaku untuk mengatur hubungan manusia dengan alam dan hubungan antar-manusia yang bersumber pada nilai budaya Masyarakat Hukum Adat yang diwariskan secara turun temurun yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum.
12.Lembaga adat adalah pranata pemerintahan adat yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang tumbuh dan berkembang secara tradisional atau disebut dengan Kutai di dalam Masyarakat Hukum Adat Rejang.
13.Peta wilayah adat adalah peta tematik dengan skala 1:50.000 yang berisi informasi mengenai batas luar wilayah adat.
14.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong.
15.Bupati adalah Bupati Lebong.
16.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
17.Panitia inventarisasi dan verivikasi wilaya Adat adalah panitia yang dibentuk dengan keputusan Bupati untuk melakukan Inventarisasi dan verivikasi wilayah adat, melakukan penyelesaian keberatan, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk Menetapkan wilayah adat.
18.PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Asas

Pasal 2

Asas dari Pengakuan dan Perlindungan terhadap keberadaan dan hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat Rejang adalah;

a.Pengakuan;
b.Keberagaman;
c.keadilan sosial;
d.kepastian hukum;
e.kesetaraan dan non-diskriminasi;
f.keberlanjutan lingkungan;
g.partisipasi;
h.transparansi. Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat Rejang adalah:

a.Memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah adat dan hak Masyarakat Hukum Adat Rejang.
b.Melindungi hak dan memperkuat akses Masyarakat Hukum Adat Rejang terhadap tanah, air dan sumber daya alam.
c.Meningkatkan peran serta warga Masyarakat Hukum Adat Rejang dalam pengambilan keputusan di Lembaga Adat.
d.Mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat.
e.Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat Rejang.
f.Mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat Hukum Adat Rejang.
g.Mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis kepada pengakuan dan penghormatan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat Rejangdan hukum adatnya. Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup pengakuan keberadaan dan kedudukan hukum Masyarakat Hukum Adat Rejang, wilayah adat, kelembagaan adat, pelaksanaan hukum adat, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Rejang.

BAB III

KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT REJANG

Pasal 5

Masyarakat Hukum Adat Rejang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.Terdiri dari masyarakat yang warganya memiliki perasaan sebagai satu kelompok karena adanya nilai-nilai yang dirawat secara bersama-sama;
b.Memiliki lembaga adat yang tumbuh secara tradisional;
c.Memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
d.Memiliki norma hukum adat yang masih berlaku; dan
e.Memiliki wilayah adat tertentu.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mengakui dan menghormati Masyarakat Hukum Adat Rejang dan hak-hak tradisionalnya.
(2)Pemerintah Daerah melindungi dan memenuhi hak-hak tradisional dan hak-hak lainnya dari Masyarakat Hukum Adat Rejang.

Pasal 7

(1)Masyarakat Hukum Adat Rejang berkedudukan sebagai subjek hukum.
(2)Pelaksanaan hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat Rejang sebagai subjek hukum dijalankan oleh lembaga adat.

Pasal 8

(1)Masyarakat Hukum Adat Rejang terdiri dari hierarki atau pembagian klasifikasi:
1. a.Petulai adalah kesatuan kekeluargaan yang timbul dari sistem unilateral (kebiasaannya disusurgulurkan kepada satu pihak saja) dengan sistem garis keturunannya yang patrilineal (dari pihak laki- laki) dan cara perkawinannya yang eksogami, sekalipun mereka berada di mana-mana.
2. b.Marga adalah kesatuan kelembagaan yang terdiri dari beberapa kumpulan setingkat dusun atau kampong atau Kutai yang masing- masing berdiri sendiri dibutuhkan sebagai satu ikatan persekutuan dalam proses mengatur hubungan masing-masing kutai yang bersifat teritorial.
3. c.Kutai adalah kesatuan masyarakat hukum adat Rejang yang asli dan berdiri sendiri bersifat tenurial genealogis dengan berciri patrilineal eksogami ini dan tempar berdirinya jue’i-jue’i di pemimpin oleh Tuai Kuteui.
4. d.Sukauatau jue’i adalah kesatuan kekeluargaan orang-orang yang berada di dalam kutai disusur-gulurkan keturunannya hanya menghubungkan diri dari pihak laki-laki atau bapak.
(2)Masyarakat Hukum Adat Rejang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Masyarakat Hukum Adat Rejang dapat ditetapkan sebagai Desa Adat.
(2)Pengaturan mengenai Desa Adat dan penetapan Masyarakat Hukum Adat Rejang sebagai Desa Adat diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

WILAYAH ADAT

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah mengakui wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Rejang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(2)Peraturan Daerah ini mendelegasikan kewenangan kepada Bupati untuk menetapkan letak, luas dan batas wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Keputusan Bupati;
(3)Wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Rejang terdiri dari:
1. a.Hutan Adat disebut dengan taneak tanai utan piadan ninik puyang keme (artinya; lingkungan tanah hutan piadan milik nenek moyang kami).
2. b.Luak Langgam atau Batas Kekuasaan dengan kata lain Luak Langgam merupakan lingkungan tanah bersama antara kutai-kutai yang ada di dalam lingkup teroterial Marga.
3. c.Sakea yaitu tanah imbo yang sudah diteruskan garapannya dengan menebas, menebang dan membakar lahan, hak ini hanya berlaku 1 tahun, jika ada unsur kesengajaan membiarkan lahan ini terlantar bahkan pemilik lahan tersebut membuka lahan baru, maka ia bukan saja kehilangan hak utamanya tetapi ia akan mendapat hukuman badan sebulan selamanya karena merusak hutan.
4. d.Jamai adalah tanah ladang yang ditingalkan setelah masa panen, hak milik atas jerami ini selama 3 tahun, sesudah tiga tahun lahan tersebut tidak digarap kembali maka tanah tersebut dapat diberikan oleh Kepala Persekutuan (Pesirah, Ginde).
5. e.Talang, wilayah tempat tinggal sementara warga kutai untuk mengelola lahan-lahan masyarakat baik dalam bentuk perkebunan atau persawahan.
6. f.Sadei, adalah wilayah pemukiman masyarakat kutai.
(4)Wilayah adat memiliki batas-batas wilayah tertentu baik batas dalam dan batas dengan komunitas lain.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…