DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Pejabat Kepala Desa berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan: a) memiliki pengalaman kerja sebagai pegawai negeri sipil minimal 5 (lima) tahun, b) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a) persiapan, b) pencalonan, c) pemungutan dan penghitungan suara; d) penetapan. Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan; Persiapan Pemilihan Tingkat Desa; Penetapan Pemilih; Pengesahan dan Pengangkatan; Masa Jabatan Kepala Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lcbong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); • • •
7.Pmdunm llwb:ii Dalam Negui Nomor 112 tahun 2014 tentang J'lmribbao Kepa1a De88. (Berita Negara Republik Indonesia Tahuo 2014 Nomor 2092);
8.Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); Deng.an Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG dan Menetapkan BUPATI LEBONG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2.Pemerintah Oaerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pe~ urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lebong.
4.Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu!, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihonnati dalam sistern Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republilc Indonesia.
6.Pemerintah Oesa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Oesa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh iBPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
9.Pemilihan Kepala Desa adalah pelalcsanaan kedaulatan rakyat di Desa. dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung. umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewe:nang, tugas dan ke wajiban untuk menyelenggarakan rumali tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Petahana adalah Kepala Oesa yang sedang menjabat.
12.Panitia Pemilihan Kepala Oesa tingkat Oesa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPO untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
14.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Oesa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16.Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17.Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
19.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang d isusun l;>erdaSlU"kan data Oaftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Dcsa.
22.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Lebong.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan . dalam 3 (tiga) gelombang untulc jangk:a waktu 6 (enam) tahun dengan waktu penyelenggaraan sebagai berikut: a . gelombang pertama dilaksana.kan pada tahun 2016;
1. b.gelombang kedua dilaksanakan pada tahun 2018; dan
2. c.gelombang ketiga dilaksanakan pada tahun 2020.
(3)Pembagian Desa yang masuk dalam masing-masing gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(4)Pemilihan Kepala Desa serentak setelah tahun 2020, dilaksanakan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 3

(1)Apabila dalam penyelenggaraan pemilihan Kepa]a Desa serentak mengakibatkan kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepa]a Desa.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan:
1. a.memiliki pengalaman kerja sebagai pegawai negeri sipil minimal 5 (lima) tahun.
2. b.be:rpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajad.
(3)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA Bagjan Kesatu Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan dan penghitungan suara.; dan
d.penetapan. BagianKedua Persiapan

Pasal 5

(1)Bupati. membentuk Panitia Pemiliha:n Kabupaten dan Panitia
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
3. c.menetapkan jumlah TPS, surat suara dan kotak suara;
4. d.melaksanakan seleksi tambahan calon Kepala Desa;
5. e.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara dan perlengkapan lainnya;
6. f.menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
7. g.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa;
8. h.melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
9. i.melaksanakan tugas clan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai tugas meliputi : a . melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Panitia Pemilihan tingkat Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
1. b.mengawasi proses pendataan pemilih dan penetapan daftar pemilih tetap;
2. c.mengawasi penelitian keabsahan persyaratan bakal calon Kepala Desa dan masukan dari masyarakat kepada Panitia Pemilihan;
3. d.melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten dalam ha! calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang;
4. e.mengawasi pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa;
5. f.m.emfasilitasi dan mengawasi pendistribusian surat suara, kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
6. g.mengawasi pembentukan TPS, proses pemungutan suara dan proses penghitungan suara dli TPS.
7. h.membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam penyelesaian permasalahan Pernilihan Kepala Desa;
8. i.melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten;
9. j.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengen.ai pembentukan Panitia Pernilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Persiapan pernilihan tingkat Desa terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; -.....
b.pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masajabatan; d . perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleb Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga pulub) hari setelah ter bentuknya Panitia Pemiliban; dan
e.perserujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) bari sejak diajukan oleb iPanitia Pemilihan.

Pasal 7

(1)Panitia Pemiliban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 buruf b, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa. \2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibua t dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(3)Panitia Pemilihan bersifat mandiri, tidak memihak dan bertanggung jawab secara kolektif.
(4)Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugas, wajib mengangkat sumpah/janji oleb BPD.
(5)Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Bupati melalui Camat.
(6)Ketentuan lebib Janjut pembentukan panitia pemilihan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Panitia Pemilihan mempunyai tugas meliputi : a merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; b . merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Carnat; c . melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

d.melakukanpengumuman, penerimaan, bakal calon;
e.melakukan seleksi administrasi baka1 calon;
f.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
b.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
i.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemu.ngutan suara;
j.melaksanakan pemungutan suara; k, menetapl<.ul basil rekapit\\la$i pengmt1,1,ngan suara dan mengumumkan basil pemilihan; I. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
m.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemiliban Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada BPD.
(2)Panitia Pemilihan dibubarkan oleb BPD setelah Bupati mener bitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
(3)Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) ... .. . ..,. . --- . ········ -· •-~ ·-··· - ..-.....-----------------------·--···-··- ···- . '-' Paw.lo
(1)Jumlah Panitia Pemilihan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa.
(2)Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data jumlah penduduk dari Satuan Perangkat Kerja Daerah yang menangani masalah kependudukan, pada saat Panitia Pemilihan dibentuk.
(3)Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari: a . Ketua;
1. b.Seketaris;
2. c.Bendahara; dan
3. d.Anggota.
(4)Panitia Pemilihan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan apabila;
1. a.mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
2. b.tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau be·rhalangan tetap;
3. c.terlibat tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun; atau
4. d.melanggar tugas dan kewajiban.
(5)Dalam hal Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perubahan susunan Panitia Pemilihan harus disempumakan dan ditetapkan oleh BPD.

Pasal 11

(I) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

(2)Pemilili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
2. b.nyata-nyata tidak sedang terganggujiwa/ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. d.berdomisili di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.
(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam d.aftar pemilih temyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak <lapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

( 1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa. ,------~-.--------------··-·-··· ... •

(2)Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
1. a.memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belss) tahun;
2. b.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pemah menikah;
3. c.telah meninggal dunia; d . pindah domisili ke Desa lain; atau
4. e.belum terdaftar.
(3)Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…