DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Asas, Ruang lingkup, jenis-jenis tuak, minuman racikan dan aica aibon sejenisnya yang dilarang. Dilarang memproduksi, menyimpan, memiliki, mengkonsumsi, dan menjual Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan mengisap Lem Aica Aibon dan sejenisnya di Daerah Lebong. pengecualian, pengawasan dan pegendalian, pembinaan, ketentuan penyelidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman tuak dan penyalahgunaan lem aica aibon di Kabupaten Lebong yang berdampak membahayakan kesehatan dan perkembangan generasi muda serta dapat mengganggu ketertiban umum;
b.bahwa generasi muda yang sehat, generasi yang memiliki jati diri untuk membangun karakter putra daerah yang taat hukum, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia yang mampu berkompetisi untuk membangun daerahnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak (Minuman Tradisional Beralkohol), Minuman Racikan Dan Lem Aica Aibon Sejenisnya Di Kabupaten Lebong;

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG Dan BUPATI LEBONG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN TUAK (MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL), MINUMAN RACIKAN DAN LEM AICA AIBON SEJENISNYA DI KABUPATEN LEBONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Lebong;
2.Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Lebong;
3.Bupati adalah Bupati Lebong;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
5.Tuak adalah sejenis minuman yang berasal dari bahan tumbuh- tumbuhan yang mengandung karbohidrat yang diproses dengan cara fermentasi;
6.Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol;
7.Upacara ritual adalah upacara adat bagi masyarakat hukum adat;
8.Racikan adalah proses pengoplosan minuman dari bahan cairan, buah, zat kimia menjadi minuman yang memabukkan;
9.Lem Aica Aibon sejenisnya adalah selain lem aica aibon semua jenis produk yang mengandung zat yang dapat membahayakan kesehatan jika sengaja diisap, misalnya zat uap lem glukol, zat uap pengencar cat dan lain sebagainya;
10.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan bukti-bukti, mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kapatuhan, pemenuhan kewajiban Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Beralkohol.

BAB II

ASAS, RUANG LINGKUP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.Asas ketertiban dan kepastian hukum.
b.Asas kekeluargaan.
c.Asas kemanusiaan.
d.Asas keadilan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur :

a.Larangan dan pengendalian minuman tuak (minuman tradisional beralkohol).
b.Larangan dan pengendalian penyalahgunaan lem aica aibon dan sejenisnya.

BAB III

JENIS-JENIS TUAK (MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL), MINUMAN RACIKAN DAN AICA AIBON SEJENISNYA YANG DILARANG

Pasal 4

(1)Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etonal (C2H50H) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
(2)Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etonal (C2H50H) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
(3)Minuman beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etonal (C2H50H) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
(4)Minuman alkohol tradisional dengan nama apapun seperti tape, fermentasi pisang ambon, tuak dan lain-lain.
(5)Minuman dengan campuran/racikan apapun (obat, air kelapa, jenis kimiawi lainnya) di Lebong.
(6)Zat atau Uap Lem Aica Aibon dan sejenisnya.

Pasal 5

(1)Pembuatan minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol) wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.
(2)Pembuatan minuman beralkohol tradisional wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(3)Standar mutu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 6

Dilarang memproduksi, menyimpan, memiliki, mengkonsumsi, dan menjual Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan mengisap Lem Aica Aibon dan sejenisnya di Daerah Lebong.

Pasal 7

(1)Setiap pengusaha, pedagang, produsen dilarang menyimpan, mengedarkan, menjual minuman tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan sebagaimana dimaksud pada Bab IV Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
(2)Setiap orang dilarang:
1. a.Mengkonsumsi minuman beralkohol Golongan A, B, C dan minuman beralkohol tradisional.
2. b.Membawa minuman beralkohol dalam bentuk kemasan apapun melintasi dan/atau memasuki Daerah lebong.
3. c.Memproduksi minuman beralkohol dari pohon kelapa, enau, bobo, air tape dan sejenisnya.
(3)Pelaku usaha penjualan Lem Aica Aibon dan sejenisnya di toko, warung dilarang menjual bebas kepada anak-anak dan/atau pelajar.

BAB V

PENGECUALIAN

Pasal 8

(1)Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan tuak (minuman tradisional beralkohol), kecuali untuk kepentingan/keperluan upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan mengkonsumsi tuak.
(2)Keperluan upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

(1)Pengawasan dan pengendalian minuman tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem Aica Aibon sejenisnya dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati dapat membentuk tim terpadu.
(3)Ketentuan dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…