DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Organ PDAM terdiri dari: a. Bupati selaku Pemilik Modal b. Direksi c. Dewan Pengawas Pengangkatan Direksi, persyaratan calon Direksi, Tugas dan wewenang Direksi, penunjukan Pejabat Sementara. Pengasilan, jasa pengabdian dan Cuti. Pengankatan, tugas dan wewenang, penghasilan dan jasa pengabdian, pemberhentian dewan pengawas. Pengangkatan dalam jabatan, penghasilan, tunjangan, jasa produktif dan penghargaan, pengangkatan dalam pangkat dan golongan, cuti, disiplin, kewajiban dan larangan Pegawai.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan klnerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong perlu dilakukan penataan terhadap organ dan kepegawaian Peru>,ahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bcngkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik .Indonesia Nomor 5234);
5.UJndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor .58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah AirMinum;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukutn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Nomor 19 tahun 2007) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG Menetapkan Dan BUPATI LEBONG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TEBO TIRTA EMAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : I. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.

2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi !kewenangan Daerah otonorn;
3.Bupati adalah Bupati Lebong.
4.Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
5.Perusahaan Daerah Air Minum Tebo Tirta Emas yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lebong yang bergerak di bidang pelayanan air minum. ~--·· - ~· - ....._
6.Organ adalah bagian pokok dari PDAM yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan kepentingan perusahaan.
7.Direksi adalah oi:gan PDAM yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan.
8.Dewan Pengawas adalah organ PDAM yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9.Pegawai atau karyawan adal:ah pegawai PDAM yang diangkat Direksi.

Pasal 2

PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten didukung dengan Organ dan Kepegawaian.

BAB II

ORGANPDAM

Pasal 3

Organ PDAM terdiri dari:

a.Bupati selaku Pemilik Modal;
b.Oireksi; dan
c.Dewan Pengawas.

Pasal 4

(1)Direksi diangkat oleh Bupati at.as usul Dewan Pengawas.
(2)Batas usia direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun .
(3)Batas wiia c:fu'eksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
(4)Jabatan direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluhJ tahun. -. - -------------------------·--··· -· PasaJS ( l) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
1. a.Mempunyai gelar pendidikan Sarjana Strata Satu(S l) yang dibuktikan d.engan ljazah;
2. b.mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagj yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibukti.kan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
3. c.telah lulus pelatihan manajemen Air Minum yang diadakan didalam atau diluar negeri oleh lembaga yang terakreditasi yang dibuktikan dengan Sertiftkasi atau ljazah.
4. d.membuat, menyusun da:n menyajikan prop<>sal mengenai visi dan misi PDAM.
5. e.bersedia berkerja penuh waktu.
6. f.tidak tenlcat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, dengan anggota Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis IUJUs maupun ke samping terrnasuk menantu dan ipar.
7. g.telah lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim a:hli yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati,

Pasal 6

(I) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan sebagai berikut :

a.I (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
b.Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 30.001 sampai 100.000; dan
c.Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.

(2)Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan hUJUf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
(3)Apabila Direksi berjumlah 3 (tiga) orang atau 4 (empat) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi. ,.......- - ·· _... --- .... . .. ·-· ··· ··-·--··----·--------
(4)Apabila PDAM memiliki kegiatan usaha selain di bidang air minum, anggota Direksi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat ditambah 1 (satu) orang,
(5)Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)selama 4 (empat) tahun clan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan.
(6)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM d;an pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian dan tata cara pemberian penilaian terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Direksi dilarang memangkujabatan rangkap, yaitu: a . Jabatan Struktural atau Fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
1. b.Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
2. c.Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
3. d.Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Direksi tidal<. boleh rnernpunyai kepentingan pribadi secai:a langsung atau tidal<. langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM. Paragraf2 Tugas dan Wewenang

Pasal 8

Direksi mempunyai tugas:

a.menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
b.membina pegawai;
c.mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
d.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e.menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usu! Dewan Pengawas;
f.menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategi bisnis kepada Bupati rnelalui Dewan Pengawas; dan
g.rnenyusun dan menyarnpaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 9

(11 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g lterdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. ,------------------------------- ---

(2)Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas. (31 Laporan Tahunan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Keuangan yang telah diauditkan Laporan Manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
(4)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan, paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
(5)Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media maS11a paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati. {6) Anggota Direksi ata.u Dewan Pengawas yang tidal< menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis. Pasall0 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direksi mempunyai wewenang :
1. a.mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
2. b.menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
3. c.mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
4. d.mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
5. e.menunjukkan kuasa untuk melalrukan perbuata.n hukum mewakili PDAM;
6. f.menandata.ngani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
7. g.menjual, menjaminkan atau melepaskan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
8. h.melakukan perjanjian, mengingatkan diri dalam perjanjian dan melalrukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 11

Dire-ksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) yang dihitung dari jumlah seluruh penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun. ,---.·-·--·~--.·- -------------------------- -

Pasal 12

(1)Apabila sampai berakhimya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk dan mengangkat Direksi yang lama atau seorang Struktura.l PDAM sebagai pejabat sementara.
(2)Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(4)Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah. Paragraf4 Penghasilan, Jasa pengabdian dan Cuti

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…