DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Jenis ternak dan atau bahan asal ternak, prosedur pengeluaran, pemasukan, mutasi dan keluar masuk daerah ternak, dan atau bahan asal ternak. Persyaratan ternak dan atau bahan asal ternak yang keluar masuk, mutasi dan keluar daerah, Larangan, Pengawasan lalu lintas dan atau bahan asal ternak, penanganan hasil sitaan, penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lalu lintas hewan ternak di Kabupaten Lebong belum dilaksanakan secara baik sehingga dapat berdampak pada masyarakat Kabupaten Lebong;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pengaturan dan pengendalian lalu lintas ternak dan bahan asal ternak yang efektif dan efisien perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Lalu Lintas Hewan Ternak Dan Bahan Asal Ternak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5391);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG dan BUPATI LEBONG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LALU LINTAS TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lebong.
4.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan peternakan dan kesehatan hewan.
5.Ternak Potong adalah ternak yang khusus dipelihara untuk menghasilkan daging meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan unggas.
6.Ternak Bibit adalah ternak yang sesuai berdasarkan parameter perjenis ternak.
7.Ternak Perah adalah ternak penghasil susu, yang mana produksi susunya melebihi kebutuhan pedet. 3
8.Pedet adalah anak sapi yang berumur 0 sampai dengan 6 bulan.
9.Ternak Non Produktif adalah ternak betina yang majir permanen, umur diatas 8 (delapan) tahun, tidak menyusui, cacat tetap, tidak produktif lagi dan berdasarkan pemeriksaan tidak bunting.
10.Majir adalah kondisi ternak yang tidak dapat berkembangbiak lagi.
11.Ternak Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan berupa ayam, bebek, angsa, puyuh, burung dara, kalkun dan belibis.
12.Lalu Lintas Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah keluar masuk antar daerah/pulau, mutasi dan keluar masuk daerah produk peternakan.
13.Pengeluaran adalah ternak dan bahan asal ternak yang dikeluarkan dari Kabupaten Lebong ke daerah tujuan yang disertai dengan Surat Izin Pengeluaran.
14.Perusahaan adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman ternak dan bahan asal ternak antar Daerah yang memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati.
15.Izin adalah Izin Pengeluaran Ternak dan Bahan Asal Ternak.
16.Surat Keterangan Pengeluaran Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas.
17.Surat Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Bukti Keur adalah surat hasil pemeriksaan ternak dan bahan asal ternak secara tehnis berupa penyesuaian kartu ternak dengan ciri-ciri ternak, penimbangan ternak, pengecapan ternak di Pos Pemeriksaan.
18.Surat Keterangan Jalan adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan menerangkan bahwa ternak dan atau bahan asal ternak adalah benar berasal dari Kabupaten Lebong dengan jumlah ternak dan bahan asal ternak sesuai dengan surat izin pengeluaran.
19.Surat Persetujuan Pemasukan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas akibat akan masuknya ternak dan bahan asal ternak dari luar daerah ke dalam Daerah.
20.Pos Pemeriksaan adalah pos pemeriksaan dan penimbangan ternak dan atau bahan asal ternak baik secara tehnis maupun administrasi serta pengambilan darah.
21.Pemeriksaan Ternak dan Bahan Asal Ternak adalah prosedur tetap yang dilakukan sebelum ternak dikeluarkan dari Kabupaten Lebong oleh petugas yang ditunjuk.
22.Pengawasan adalah pengawasan terhadap ras, jenis kelamin, mutu, jumlah serta kelengkapan dokumen ternak dan atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dan dilakukan setiap waktu.

BAB II

JENIS TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 2

(1)Ternak yang dapat dikeluarkan, masuk, mutasi keluar masuk daerah dari dan ke Daerah meliputi Ternak Potong, Ternak Non Produktif, Ternak Perah, Ternak Bibit dan Ternak Unggas. 4
(2)Bahan Asal Ternak yang dapat dikeluarkan, masuk dan mutasi ke Daerah meliputi daging, telur, susu, kulit, tulang tanduk, bulu unggas, feses (kotoran) ternak dan mani beku (semen).

BAB III

PROSEDUR PENGELUARAN, PEMASUKAN, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 3

Setiap orang atau perusahaan pengirim ternak dan/atau bahan asal ternak yang akan mengeluarkan, memasukkan, mutasi serta keluar masuk daerah wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

(1)Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Petugas Pos Pemeriksaan melakukan pemeriksaan dan pencatatan administrasi ternak dan atau bahan asal ternak.
(4)Waktu pemeriksaan di Pos Pemeriksaan dilakukan pada hari dan jam kerja.
(5)Petugas Pos Pemeriksaan membuat hasil pemeriksaan ternak dan atau bahan asal ternak (bukti keur).
(6)Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat izin dan dokumen pengeluaran ternak dan atau bahan asal ternak.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Setiap ternak dan/atau bahan asal ternak yang masuk ke Daerah wajib memperoleh SPPB dari Dinas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai SPPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERSYARATAN TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL TERNAK YANG KELUAR, MASUK, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH

Pasal 6

(1)Pengeluaran ternak dan/atau bahan asal ternak yang dapat dikeluarkan dari Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan jenis ternak, asal ternak, jumlah ternak, jenis kelamin ternak, serta kondisi kesehatan ternak serta dokumen lain yang berkaitan. 5
(2)Ternak dan/atau bahan asal ternak yang dapat dikeluarkan dari Daerah adalah:
1. a.Sapi Potong
  1. 1.Ras : Sapi Bali dan jenis sapi yang lainnya yang ada di Kabupaten Lebong.
  2. 2.Kelamin : Jantan
  3. 3.Berat Badan : Minimal 150 Kg
  4. 4.Lain-lain : Kondisi Sehat, gemuk dan memiliki Surat keterangan / identitas / Bukti kepemilikan yang benar dan sah.
2. b.Kerbau Potong
  1. 1.Ras : Lokal
  2. 2.Kelamin : Jantan
  3. 3.Berat Badan : Minimal 250 Kg.
  4. 4.Lain-lain : Kondisi Sehat, gemuk dan memiliki Surat keterangan / identitas / Bukti kepemilikan yang benar dan sah
3. c.Kambing Dan Domba Potong
  1. 1.Ras : Lokal
  2. 2.Kelamin : Jantan
  3. 3.Umur : Minimal 2 tahun
  4. 4.Lain-lain : Kondisi Sehat, gemuk dan memiliki Surat keterangan / identitas / Bukti kepemilikan yang benar dan sah
4. d.Unggas
  1. 1.Ras : Lokal dan/atau Petelur/Potong
  2. 2.Kelamin : Jantan dan Betina
  3. 3.Lain-lain : Kondisi Sehat, dan gemuk
5. e.Ternak Non Produktif
  1. 1.Jenis Ternak : Sapi dan Kerbau.
  2. 2.Kelamin : Betina
  3. 3.Umur : Diatas 8 Tahun
  4. 4.Lain-lain : Majir permanen, tidak produktif lagi, kondisi Sehat, gemuk dan memiliki Surat keterangan/ identitas/ Bukti kepemilikan yang benar dan sah
6. f.Ternak Bibit
  1. 1.Jenis Ternak : Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba dan Unggas
  2. 2.Kelamin : Jantan dan Betina
  3. 3.Lain-lain : Sesuai dengan parameter teknis per jenis ternak, kondisi Sehat, gemuk dan memiliki Surat keterangan / identitas / Bukti kepemilikan yang benar dan sah
7. g.Kulit
  1. 1.Asal : Dari pemotongan di RPH atau TPH dan disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan dari pejabat yang berwenang
  2. 2.Kondisi : Keadaan Kering atau diawetkan
8. h.Tulang / Tanduk
  1. 1.Asal : Dari pemotongan di RPH atau TPH dan disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan dari pejabat yang berwenang
  2. 2.Kondisi : Keadaan Kering 6
9. i.Telur
  1. 1.Asal : Dari ternak unggas
  2. 2.Kondisi : Keadaan segar atau diawetkan/asin
10. j.Daging
  1. 1.Asal : Dari pemotongan di RPH atau TPH dan disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan dari pejabat yang berwenang
  2. 2.Kondisi : Segar atau beku
(3)Mutasi ternak dan atau bahan asal ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Surat Keterangan Jual Beli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Petugas Penyuluh Peternakan/Pertanian atau Petugas Pusat Kesehatan Hewan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 7

Setiap orang atau perusahaan pengirim ternak dan/atau bahan asal ternak dilarang :

a.mengeluarkan, memasukan dan memutasikan ternak dan bahan asal ternak tanpa dilengkapi surat izin;
b.mengeluarkan ternak betina produktif;
c.mengeluarkan ternak bibit dan atau ternak betina non produktif tanpa persetujuan Dinas;
d.melintasi atau melewati Daerah tanpa dilengkapi Surat Izin dan dokumen lainnya yang sah;
e.mengeluarkan, memasukan ternak dan atau bahan asal ternak yang berasal dari luar pulau tanpa melalui Karantina Hewan;
f.mengganti atau menukar ternak yang telah diperiksa dari Pos Pemeriksaan dan telah memiliki izin; dan
g.mengeluarkan atau menarik kembali ternak yang telah diperiksa di Pos Pemeriksaan, sampai dikeluarkannya surat izin pengeluaran atau dokumen lainnya dari Dinas.

BAB VII

PENGAWASAN LALU LINTAS DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 8

(1)Bupati berwenang melakukan pengawasan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak.
(2)Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk. 7
(3)Dalam melaksanakan kewenangannya, Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2) membentuk Tim Pengawas Lalu Lintas Ternak.
(4)Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) berwenang untuk :
1. a.mengadakan razia atau patroli di dalam wilayah hukumnya;
2. b.memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak;
3. c.menerima dan menindak lanjuti laporan tentang telah terjadinya penyelewengan terhadap tata cara lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak dari dalam atau luar daerah;
4. d.dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
5. e.membuat laporan dan menandatangani laporan tentang tindak pidana yang menyangkut penyelewengan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan tata kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENANGANAN HASIL SITAAN

Pasal 9

(1)Tim dapat melakukan penyitaan terhadap ternak dan/atau bahan asal ternak yang diragukan dokumennya.
(2)Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh anggota Tim yang berasal dari unsur Penyidik.
(3)Ternak dan/atau bahan asal ternak yang disita oleh Tim, di tempatkan sementara ditempatkan di Pos Pemeriksaan.
(4)Apabila hasil pemeriksaan dianggap cukup, hasil sitaan dikembalikan kepada pemilik dengan Berita Acara Pengembalian Hasil Sitaan.
(5)Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan ketidakbenaran dokumen, Tim menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
(6)Apabila terjadi kematian dan/atau kehilangan hasil sitaan akibat kelalaian pemilik sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik.
(7)Apabila kematian dan atau kehilangan hasil sitaan bukan karena kelalaian pemilik, petugas yang ditunjuk wajib membuat laporan Berita Acara Kejadian.

BAB IX

PENYIDIKAN 8

Pasal 10

(1)Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ini.
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ini.
4. d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ini.
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahwa bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ini.
7. g.menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ini.
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
10. j.menghentikan penyidikan.
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…