DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan penanggulangan rabies meliputi : a. pencegahan rabies; b. pengawasan pemeliharaan dan peredaran HPR; dan c. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies. Pencegahan rabies, pengawasan pemeliharaan dan peredaran Hewan penular Rabies (HPR). Peredaran HPR, mencakup : a. peredaran untuk tujuan komersial; dan b. peredaran untuk tujuan non-komersial. Izin Peredaran, Tempat Transaksi. Sumber biaya penanggulangan rabies di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Lebong merupakan salah satu daerah endemik penyakit rabies yang berdampak pada keberlangsungan hidup sehingga dapat menganggu ketentraman masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis:
d.bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pengamanan terhadap penularan penyakit rabies, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Rabies; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); 2
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG dan BUPATI LEBONG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN RABIES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Lebong.
4.Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong.
5.Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus Rabies.
6.Penanggulangan Rabies adalah upaya yang dilakukan pemerintah; pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota beserta masyarakat untuk membebaskan Kabupaten Lebong dari penyakit Rabies.
7.Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disebut HPR adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies, mencakup : anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
8.Pemilik Hewan Penular Rabies, selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai hewan penular rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang- undangan, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial.
9.Pemeliharaan Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemeliharaan HPR adalah kegiatan pemeliharaan, yang mencakup penyediaan tempat hidup, pemberian makanan, dan perawatan kesehatan. 4
10.Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran rabies.
11.Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran HPR dari dan ke Kabupaten Lebong, antar kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu dan luar Provinsi Bengkulu melalui rangkaian kegiatan penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindahtanganan, baik dengan cara komersial maupun non komersial.
12.Vaksin adalah vaksin rabies untuk hewan penular rabies.
13.Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada hewan penular rabies.
14.Vaksinator adalah orang yang melakukan vaksinasi.
15.Eliminasi adalah tindakan mengeliminasi Hewan Penular Rabies dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
16.Kartu Registrasi Hewan Penular Rabies adalah kartu tanda kepemilikan Hewan Penular Rabies yang memuat identitas hewan dan pemiliknya.
17.Kartu vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan merupakan bukti bahwa Hewan Penular Rabies tertentu telah divaksinasi.
18.Tanda vaksinasi adalah tanda berupa kalung/penning atau penanda lainnya yang dikenakan pada Hewan Penular Rabies yang telah divaksinasi.
19.Tim koordinasi, yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Lebong yang dipimpin langsung oleh Bupati dalam penanggulangan penyakit rabies di Kabupaten Lebong dengan melibatkan segenap elemen masyarakat.
20.Surveillance adalah kegiatan penelusuran dan pemantauan penyakit rabies baik secara aktif maupun pasif.
21.Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang ada hubungan dengan keadaan phisik dan mental hewan menurut ukuran prilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
22.Kejadian Luar Biasa adalah kejadian wabah penyakit rabies yang menurut pemahamannya dianggap kejadian luar biasa oleh Pemerintah.
23.Epidemiologis adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola-pola penyebarannya pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
24.Bukti diagnostik adalah bukti adanya virus rabies pada HPR yang ditetapkan oleh laboratorium yang berwenang dan berkompeten.
25.Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
26.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
27.Dokter Hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan. 5
28.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penanggulangan rabies meliputi :

a.pencegahan rabies;
b.pengawasan pemeliharaan dan peredaran HPR; dan
c.pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies.

BAB III

PENCEGAHAN RABIES

Pasal 3

(1)Pencegahan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
1. a.pelaksanaan vaksinasi disertai dengan registrasi kepemilikan HPR, kartu vaksinasi dan memberikan tanda vaksinasi;
2. b.pelaksanaan sosialisasi;
3. c.manajemen populasi HPR melalui pengendalian populasi;
4. d.pelaksanaan surveillance; dan
5. e.pelaksanaan pengawasan lalu lintas HPR.
(2)Bupati mengkoordinasikan pencegahan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengintegrasian dan sinkronisasi kebijakan dengan Gubernur dan Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu.

BAB IV

PENGAWASAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES

Pasal 4

Obyek pengawasan pemeliharaan dan peredaran HPR mencakup :

a.semua jenis HPR yang sebagian atau seluruh hidupnya berinteraksi dengan manusia;
b.kegiatan pemeliharaan HPR; dan
c.kegiatan peredaran HPR.

Pasal 5

(1)Setiap pemilik HPR wajib :
1. a.memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya;
2. b.memiliki kartu registrasi HPR; 6
3. c.memvaksin hewannya secara berkala dengan vaksin rabies;
4. d.memiliki kartu vaksinasi;
5. e.memelihara hewannya di dalam pekarangan rumah, pondok di perkebunan atau persawahan yang jauh dari jangkauan masyarakat umum;
6. f.mengandangkan atau mengikat agar tidak berkeliaran di jalan umum atau tempat umum; dan
7. g.memakai alat pengaman apabila membawa keluar dari perkarangan rumah.
(2)Setiap orang dan/atau badan hukum wajib melaporkan kasus gigitan HPR dan/atau HPR yang memperlihatkan gejala klinis rabies kepada Dinas, UPTD Puskeswan, petugas kesehatan hewan dan dokter hewan berwenang.

Pasal 6

(1)HPR yang berkeliaran di jalan umum atau tempat umum yang tidak memakai tanda vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, ditangkap dan dimasukkan ketempat pengamanan atau kandang penampungan yang disediakan oleh Dinas atau UPTD Puskeswan.
(2)HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemilik dengan membayar biaya pemeliharaan selama dalam pengamanan.
(3)Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sesudah hari penangkapan tidak ada permintaan pengembalian dari pemilik, HPR tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
(4)HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditawarkan kepada pihak yang berminat untuk memeliharanya setelah dinyatakan bebas rabies dengan mengganti biaya pemeliharaan selama dalam pengamanan.
(5)Dalam hal yang tidak ada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tidak ada peminat yang ingin memelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dieliminasi.

Pasal 7

Peredaran HPR, mencakup :

a.peredaran untuk tujuan komersial; dan
b.peredaran untuk tujuan non-komersial.

Pasal 8

Setiap peredaran HPR untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib dilengkapi:

a.surat keterangan asal hewan dari Dinas Kabupaten/Kota asal dan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan berwenang Kabupaten/ Kota asal;
b.surat keterangan vaksinasi rabies dari Dinas dan atau dokter hewan; dan
c.telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan. 7

Pasal 9

(1)Peredaran untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup :
1. a.hewan untuk tujuan hobi atau perlombaan;
2. b.hewan untuk tujuan penyelenggaraan keamanan negara
3. c.hewan untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
4. d.hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Setiap peredaran HPR untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi :
1. a.surat keterangan asal dan surat keterangan kesehatan hewan dari dinas Kabupaten/Kota asal dari dokter hewan berwenang;
2. b.dilengkapi surat keterangan vaksinasi rabies dari dinas setempat dan atau dokter hewan; dan
3. c.telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

Pasal 10

Setiap pemasukan HPR untuk tujuan komersil dan non komersil wajib mendapat rekomendasi memasukkan HPR dari Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…