DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah meliputi : a. bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi; b. peningkatan kapasitas Pemberi Bantuan Hukum; dan c. bantuan operasional lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : BUPATlLEBONG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HOKUM MASYARAKAT MISKIN ,

BAB L

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Oatam Peraturan Oaerah ini yang dimaksud dengan: UNTUK

1.Dacrah adalah Kabupaten Lebong. .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebaga1 unsur penyel~nggara Pemerintahan Oaerah yang memin1pin pclaksanaan urusan pemenntahan yang mcnjadi kewenangan Dacrah.
3.Bupati adalah Bupali Lebong.
4.Dewan Perwakilan Rakyal Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Pcrwakitan Rak·yat Dacrah Kabupaten Lebong.

s.Lurah aclalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupatcn Lebong.
1. 6.Kepala Oesa adalah Kcpa la Desa dalan1 wilayah Kabupaten Lcbong.
2. 7.Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah yang setanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. 8.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kcpada Penerima Bantuan Hukum.
4. 9.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organlsasi kcmasyarakatan yang membcri layanan Bantuan l-lukum yang memenuhi syarat sesuai dengan keteniuan peraturan pcrundang-undangan. J 0. Penerima Bantu an Hu kum adatah orang a tau kelompok orang miskin.
5. 11.Masyarakat aclalah orang pcrseorangan atau sekelompok orang yang bertempat tinggal di Daerah.
6. 12.Masyarakat miskin adalah masyarakat yang secara sosial ekonomi dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Kcterangan Miskin dari l.urah atau Kepala Desa.
7. 13.P~~kara adalah perkara pidana, perdata, agama clan tata usaha negara.
8. 14.L1t1gas1 adalah upaya penyclcsaian masalah hukum yang dilakukan melalui proses peradilan.
9. 15.Non litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum yang dilakukan di luar lembaga peradilan.
10. 16.Dana . bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemenntah Daerah datam APBD, untuk membiayai penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Paaal 2 Pcnyelenggaman Bantuan Hukum di Daerah dilaksnnakan berdasarkan asas:
n.perlunsnn hnntunn hukum;
b.pcn1crataan bantunn hukun1;
c.pcningkatan kualitas bantuan hukum: cl. p:1nh,ipasi:
e.non disl...Timinasi;
f.pelnyanan publik: dan
g.komplementcr.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah benuju~n unt~k: a . memperluns jaminan dan pemenuhan hak bagi Penenma Bantuan Hukum untuk menclapatkan akscs kcadilan; .

b.menjamin kepastian ·penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara ,nerata di seluruh wilnyah Negara Republik Indonesia; dan
c.meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum;
d.mendekatkan penyeJenggaraa n bantuan hukum dengan penerima bantuan hul...'Um.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Baglan Kesatu

Pasal 4

(I) Penyelenggaraan Bantuan Huku m di Daerah meliputi : a . bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi;

b.peningkatan kapasitas Pemberi Bantuan Hul...'Um; dan
c.bantuan opcrasional lain yang diatur daJam pemturan perundang- undangan yang berlaku.

(2)Bantuan Hukum litigasi scbagai,nana dimaksud pada ayat (I) huruf a meliputi kegiatan:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang di.mulai dari tingkat penyidikan, clan penuntutan;
2. b.penclampingan dan/atau menjalankan kuasa daJam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pcngadilan Tata Usaha Negara.
(3)Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi mellputi kegiatan: penyuluha n hukum;
1. a.konsu ltasi hukum;
2. b.investigasi kasus, bail< secara elektronik maupun nonelektronik·
3. c.penelitian hukum; '
4. d.mecliasi;
5. e.negosiasi;
6. f.pemberdayaan masyarakat;
7. g.penda mpingan di luar pengadilan; dan/atau
8. h.draftingdokumen hukum.

Pasal 5

Penyelenggaraan bantuan hukum di daerah dilakuk_an sesuai dcng~n slandar pelayanan publik, bcrsikap indepcnden dan mcmbenkan perlakuan yang s9:: kepada pembcri dan penerima bantuan hukum, ~npa rncmbedakan I i:n kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekcl)aan scrta latar be a g politik, dan latar bclakang lainnya dari Penerima Bantuan Hukum. Paaal 6 Pcnyelenggaraan bantuan hukum \vajib diberikan bcrdasarkan syarat dan ta~ cam yang ditentukan sampai perkaranya sele.sai, kecuali ada a lasan yang sa secara hukum. Baglan K.edua Penyelenggara Bantuan Hukum

Pasal 7

(JI Pcnyelcnggara Bantuan Hukum di Daerah adalah Bupati.

(2)Bupati dapat mendelegasil<an ke,venangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas clan fungsi di bidang bantuan hukum.
(3)Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah, Bupati bekerjaS<'lllll\ dengan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah, penyelenggara Bantuan Hukum " 'ajib melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Baglan Ketlga Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 9

(I) Pemberi Bantuan Hukum di Daerah adalah organisasi bantuan hukum yang tclah lulus verifikasi dan terakreditasi olch kementcrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(2)Apabila di Daerah belum terdapat pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyclenggara bantuan hukum dapat bekerjasama dengan pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
(3)Untuk dapat bekerjasama dalam pemberian bantuan hukurn, Pemberi Bantuan Huku"? waji_b mendaftarkan diri dan terinventarisir pada Perangkat Daerah atau unit kel)a yang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang bantuan hukum. I ~,

Pasal 10

, . berasal clari luar Daera~ sebagaimana (I) Pen1bcn Bantuan Mukum yang ,.b buka sekretanat atau kantor dim11ksud dalam Pasnl 9 ayat (2) waJt mcm . penvakitan di wflayah Daerah. . cl'maksud pada ayat (I) dapat

(2)Pl!mberi Bantuan 1-tukum scbagaim~n°aJ I di wilayah oaerah untuk merekrut advokat dan/atau par eg .. mclaksanakan bantuan hukum. . d' aksud pada ayat (2) waJtb
(3)Advoka1 dan/RtRu paralegal sebagaimana . 1 ~mrja yang yang melaksanakan didaftarkan pnda P~".'llgkat Daerah ~la: ~~anc diberikan surat tugas resml tugas dan fungsi d1b1d?ng bantuan u u dari organisas1 pcmben bantuan hukum. Pcmerintah Daerah dapat Bantuan Hukum di Daerah.

Pasal 11

memfasilitasi pembcntukan organisas! Pemberi Baglan Keempat Pene.rima Bantuan Hukum

Pasal 12

Penerima bantuan hu!..-um adalah masyarakat miskin yang berhada~n dengan hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, t.ergugat, penggugat, saks1. korban, terlapor maupun pelapor.

BAB ID

RAK DAN K.EWAJlBAN Baglan Kesatu Rak Da.n Kewajlban Pember! Bantuan Hukum

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan reknnmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hub.-um, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Huk·um;
d.mener!ma anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
e.menge.luarkan pendapat atau pemyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan pera1uran perundang-undangan;
f.mcndapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan huk'Um, keamanan, dan keselamatan selama menja.lankan pemberian Bantuan Hukum. J I ' Paul 14 " b nggunaan dana ~mbcri Bantuan llukum wai1 :rian Bantuan Hukum dan,: tela.h dilak~kan
a.mclaporkan proses pcr;:~k.'lla sesuni dengan t~llPru:'ai D;erah Pen1enntah Bantuan Hukum scca~. e la Ba ian Hukum Sekretan kcpada Bupali melalu1 l\cpn g H k m bagi advokat, I •, Bantuan u u b ·manaDaera 1. d. rkan dan pela11 1an direkrut se aga1
b.mcnyclcnggarakanl pe::,~:,~sis\\'a fakultas hukum yang I h aralegal, doscn, < an . •ang dipero e ~imaksud dalam ~asal 4 ~~r~~f~;,nasi, dan/atau ket.eranrg:a~; yang scdang
c.mcnjaga kcrahasu1an da Hukum bcrkaitnn dcngan '::an -undangan; dan dari Pcncrimo. Bantuan k lain oleh pemturan pc~un iantuan Hukum ditangani, k<'cuall d1tcntu Ha:kum kepada Pcnendmal l Peraturan Daerah
d.mcmbcrikan Bnn tu,an tata earn yang ditcntukan a a!1 rkaranya selcsai, berdasnrkan syamt can dangan lainnya sampai pe perundang-un ini dan peraturan sah sccitra hukum. kecuali ada alasan yang

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…