DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Asas, tujuan dan sasaran penyelenggaraan penanaman modal. Sasaran penanaman modal: a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif; b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal; c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia; d. meningkatkan jumlah penanam modal; dan e. meningkatkan realisasi penanaman modal. Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal, Kebijakan penanaman modal daerah. Kerjasama penanaman modal . Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Jenis Bidang Usaha, Penanaman Modal. Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin penanaman modal dari pemerintah daerah, kecuali penanam modal mikro dan kecil. Jangka Waktu Penanaman Modal, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal, Lokasi Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal, INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL, Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi, Ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemerintah daerah kabupaten memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal sebagaimana diatur dalam

Mengingat

Pasal 12 ayat (2) huruf l dan Lampiran huruf R Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi urusan pengembangan iklim, promosi, pelayanan, dan pengendalian penanaman modal, dan dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Lebong; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. 6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
6. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. 8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. 9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
9. 10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. 11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. 12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlin- dungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
15. 16.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
16. 17.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;
17. 18.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
18. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lebong Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 Nomor 12);
19. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG dan BUPATI LEBONG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN LEBONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2.Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Lebong.
5.Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
6.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
7.Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan Warga Negara asing, badan usaha asing, badan hokum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
12.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
13.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14.Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
15.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
18.PelayananTerpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
19.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah dokumen perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
20.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
21.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggung jawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
22.Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggung jawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
e.meningkatan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal:

a.meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
b.meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
c.meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
d.meningkatkan jumlah penanam modal; dan
e.meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB III

KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri atas:
1. a.pengembangan iklim penanaman modal meliputi penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal, dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten;
2. b.promosi penanaman modal meliputi penyelenggaraan promosi penanaman modal sesuai potensi Daerah;
3. c.pelayanan penanaman modal meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal daerah;
4. d.pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah;
5. e.menyediakan data dan sistem informasi penanaman modal, meliputi pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah.
(2)Penyusunan peta potensi investasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEBIJAKAN PENAMAMAN MODAL DAERAH

Pasal 6

Kebijakan penanaman modal daerah meliputi:

a.kerjasama penanaman modal;
b.promosi penanaman modal;
c.pelayanan penanaman modal;
d.pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
e.pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
f.penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Pasal 7

(1)Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas meliputi:
1. a.perencanaan penanaman modal;
2. b.promosi penanaman modal;
3. c.pelayanan penanaman modal;
4. d.pengembangan penanaman modal;
5. e.pengendalian penanaman modal; atau
6. f.kegiatan penanaman modal lainnya.

Pasal 8

(1)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan:
1. a.mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
2. b.mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten di dalam negeri dan/atau di luar negeri;
3. c.mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
(2)Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah.

Pasal 9

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

a.jenis bidang usaha;
b.penanam modal;
c.bentuk badan usaha;
d.perizinan;
e.jangka waktu penanaman modal;
f.hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
g.lokasi penanaman modal;
h.PTSP.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…