DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan; Keudukan; Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Eselon; Pengangktan dan Pemberhentian; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 591/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dibentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit IX Wilayah Kabupaten Lembata;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit IX Wilayah Kabupaten Lembata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 3419); 2
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang–Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);
11.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 591/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA dan BUPATI LEMBATA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UNIT IX WILAYAH KABUPATEN LEMBATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3.Bupati adalah Bupati Lembata.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata.
6.Eselon adalah tingkat jabatan struktural. 4
7.Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit IX Wilayah Kabupaten Lembata yang selanjutnya disebut KPHL Unit IX adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Lembata.
8.Hutan adalah hutan lindung dan hutan produksi dalam wilayah Kabupaten Lembata.
9.Hutan Daerah adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati didominasi pepohanan dalam persekutuan alam dan lingkungannya secara terpadu dalam wilayah Kabupaten Lembata.
10.Hutan Lindung adalah kawasan hutan daerah yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur kadar air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
11.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12.Resort Kesatuan Pengelola Hutan Lindung yang selanjutnya disebut Resort KPHL adalah unit-unit selaku pengelola hutan yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam mengelola hutan pada tingkat tapak.
13.Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
14.Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
15.Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
16.Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan mengatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran daya-daya alam, hama, penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja KPHL Unit IX dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini. 5

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

KPHL Unit IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)KPHL Unit IX mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)KPHL Unit IX dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah Daerah yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
2. b.penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten bidang kehutanan untuk diimplementasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah Daerah; dan
4. d.pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayah Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi KPHL Unit IX, terdiri dari:

a.kepala;
b.subbagian Tata Usaha;
c.seksi Perencanaan dan Perlindungan;
d.seksi Rehabilitasi dan Pemanfaatan; dan
e.kelompok Jabatan Fungsional. 6

Pasal 7

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada KPH Unit IX, dapat dibentuk Resort KPHL yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHL.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Resort KPHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi KPHL Unit IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ESELON

Pasal 9

(1)Kepala KPHL Unit IX merupakan jabatan struktural eselon III a.
(2)Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV a.
(3)Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV a.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2010