DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2010

Nomor: 61/PMK.07/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 10 Maret 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 1

(1)Data kemampuan keuangan daerah dan data belanja pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diperoleh dari Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)Data dana transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)diperoleh dari Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai anggaran transfer ke daerah.
(3)Data non-fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
(5)Data non-fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk miskin, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
(6)Persentase jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)direpresentasikan melalui Indeks Kemiskinan Manusia (IKM).

Pasal 4

(2)Data fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data kemampuan keuangan daerah, data transfer ke daerah, dan data belanja pegawai negeri sipil daerah.
(3)Data kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi pendapatan asli daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.
(4)Data dana transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus.
(1)Data yang digunakan meliputi data fiskal daerah dan data non fiskal daerah.

Pasal 3

BAB III DATA YANG DIGUNAKAN DALAM PERHITUNGAN INDEKS FISKALDAN KEMISKINAN DAERAH Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah digunakan untuk perencanaan lokasi dan alokasi DUB serta penentuan besaran (persentase) penyediaan DDUB oleh daerah dalam rangka pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Program Pemberdayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2011.

BAB III

DATA YANG DIGUNAKAN DALAM PERHITUNGAN INDEKS FISKALDAN KEMISKINAN DAERAH Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah digunakan untuk perencanaan lokasi dan alokasi DUB serta penentuan besaran (persentase) penyediaan DDUB oleh daerah dalam rangka pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Program Pemberdayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

13.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, yang selanjutnya disebut TKPK Nasional, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional.

(1)Kaitan antara IRFD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan IPPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) digambarkan

Pasal 8

BABI PENENTUAN KELOMPOK DAERAH BERDASARKAN INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH

(5)Perhitungan IRFD dan IPPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) adalah sebagai berikut:
1. a.Daerah yang mempunyai IRFD dan IPMD adalah 1, sama dengan rata-rata IRFD dan IPMD nasional (1 = rata-rata nasional);
2. b.Daerah yang mempunyai IRFD dan IPMD lebih dari 1, di atas rata- rata IRFD dan IPMD nasional ( > 1 = di atas rata-rata nasional); dan
3. c.Daerah yang mempunyai IRFD dan IPMD kurang dari 1, di bawah rata-rata IRFD dan IPMD nasional (< 1 = di bawah rata-rata nasional).
(3)KFD riil per kapita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan KFD dibagi dengan jumlah penduduk dan IKK.
(4)IPPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) terhadap rata-rata IKM secara Nasional.
(2)IRFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan KFD riil per kapita dibagi dengan rata-rata KFD riil per kapita secara Nasional.
(1)Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah terdiri dari Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD) dan Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMD).

Pasal 7

BABI FORMULA PERHITUNGAN INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH Perhitungan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah bagi daerah pemekaran tahun 2008 dan tahun 2009 mengikuti pendekatan perhitungan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dari daerah induk.

(1)Data fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang digunakan adalah data tahun 2009.
(2)Data non fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang digunakan adalah data tahun 2008.
(3)Penggunaan periode data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)didasarkan pada ketersediaan data.

Pasal 5

d.Daerah yang termasuk dalam Kelompok 4 menyediakan DDUB tinggi.

(3)Penentuan batas presentase terendah dan tertinggi DDUB yang harus disediakan oleh daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan c. b. Daerah yang termasuk dalam Kelompok 1 menyediakan DDUB sang at tinggi; Daerah yang termasuk dalam Kelompok 2 menyediakan DDUB sedang; Daerah yang termasuk dalam Kelompok 3 menyediakan DDUB rendah; dan a.
(1)DDUB yang harus disediakan oleh daerah disesuaikan dengan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2)DDUB yang harus disediakan oleh daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:

BAB VI

PENENTUAN TINGKATAN BESARAN PENYEDIAAN DANA DAERAH UNTUK URUSAN BERSAMA (DDUB)

Pasal 10

(2)Hasil pengelompokkan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan TKPK Nasional sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan daerah penyelenggara urusan bersama Pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan dan alokasi DUB.
(1)Hasil pengelompokkan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan Peraturan Menteri Keuangan ini.
1. d.Kelompok 4 adalah daerah dengan indeks ruang fiskal di atas rata- rata nasional, namun indeks persentase penduduk miskin di bawah rata-rata nasional (IRFD> 1, IPPMD < 1).

Pasal 9

b.Kelompok 2 adalah daerah dengan indeks ruang fiskal di bawah rata-rata nasional, namun indeks persentase penduduk miskin di atas rata-rata nasional (IRFD < 1, IPPMD > 1);
c.Kelompok 3 adalah daerah dengan indeks ruang fiskal dan indeks persentase penduduk miskin di bawah rata-rata nasional (IRFD < 1, IPPMD < 1); dan dalam bentuk peta kuadran.

(2)Berdasarkan peta kuadran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh kelompok daerah sebagai berikut:
1. a.Kelompok 1 adalah daerah dengan indeks ruang fiskal dan indeks persentase penduduk miskin di atas rata-rata nasional (IRFD dan IPPMD > 1); Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2010 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, SRI MULYANI INDRAWATI Ditetap kan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2010 MENTER! KEUANGAN, Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. KETENTUAN PERALIHAN mempertimbangkan hasil keputusan rapat koordinasi instansi yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan nasional.
(4)Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan bahan perhitungan rincian penyediaan DDUB untuk masing-masing daerah berdasarkan batas presentase terendah dan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Hasil perhitungan rincian penyediaan DDUB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan kepada TKPK Nasional paling lambat bulan Maret sebelum penyusunan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga.
(6)Hasil perhitungan rincian penyediaan DDUB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh TKPK Nasional sebagai bahan penetapan besaran DDUB pada masing-masing daerah. Lam12iran . BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 127 P ATRIALIS AKBAR KETENTUAN PENUTUP Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07 /2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 11

(4)Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan bahan perhitungan rincian penyediaan DDUB untuk masing-masing daerah berdasarkan batas presentase terendah dan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Hasil perhitungan rincian penyediaan DDUB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan kepada TKPK Nasional paling lambat bulan Maret sebelum penyusunan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga.
(6)Hasil perhitungan rincian penyediaan DDUB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh TKPK Nasional sebagai bahan penetapan besaran DDUB pada masing-masing daerah. Lam12iran . BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 127 P ATRIALIS AKBAR

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 11

Peraturan turunan (19)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/5/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/PERMENTAN/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/PD.410/5/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PD.410/1/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KP.240/5/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/5/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata No. 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 11

Peraturan turunan (19)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/5/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/PERMENTAN/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/PD.410/5/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PD.410/1/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KP.240/5/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/5/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata No. 3 Tahun 2014