Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2010
- Nomor
- 61/PMK.07/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
BAB III DATA YANG DIGUNAKAN DALAM PERHITUNGAN INDEKS FISKALDAN KEMISKINAN DAERAH Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah digunakan untuk perencanaan lokasi dan alokasi DUB serta penentuan besaran (persentase) penyediaan DDUB oleh daerah dalam rangka pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Program Pemberdayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2011.
BAB III
BABI RUANG LINGKUP
BABI PENENTUAN KELOMPOK DAERAH BERDASARKAN INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH
BABI FORMULA PERHITUNGAN INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH Perhitungan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah bagi daerah pemekaran tahun 2008 dan tahun 2009 mengikuti pendekatan perhitungan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dari daerah induk.
b. Daerah yang termasuk dalam Kelompok 1 menyediakan DDUB sang at tinggi; Daerah yang termasuk dalam Kelompok 2 menyediakan DDUB sedang; Daerah yang termasuk dalam Kelompok 3 menyediakan DDUB rendah; dan a.
BAB VI PENENTUAN TINGKATAN BESARAN PENYEDIAAN DANA DAERAH UNTUK URUSAN BERSAMA (DDUB)
BAB VI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2010 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, SRI MULYANI INDRAWATI Ditetap kan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2010 MENTER! KEUANGAN, Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. KETENTUAN PERALIHAN mempertimbangkan hasil keputusan rapat koordinasi instansi yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan nasional.
Lam12iran . BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 127 P ATRIALIS AKBAR KETENTUAN PENUTUP Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07 /2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN mempertimbangkan hasil keputusan rapat koordinasi instansi yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan nasional.
Lam12iran . BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 127 P ATRIALIS AKBAR
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)