DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Asas; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan UPTD, UPT dan UPTB; Staf Ahli; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3.Bupati adalah Bupati Lembata.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lembata.
9.Dinas Daerah adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.
10.Badan Daerah adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.
11.Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPTD dan UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 3
12.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penetapan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, memperhatikan asas :

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.sekretariat DPRD Kabupaten Lembata merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.di n a s P e n d i d i k a n , Kepemudaan d a n O l a h r a g a T i p e A , menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2. 2.dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.satuan Polisi Pamong P r a j a Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan Kebakaran;
4. 4.dinas Sosial dan Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 4
5. 5.dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
6. 6.dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
7. 7.dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan, dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
8. 8.dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
9. 9.dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
10. 10.dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
11. 11.dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. 12.dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
13. 13.dinas Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Peternakan;
14. 14.dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. 15.dinas Perikanan T i p e A , menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
16. 16.dinas Kearsipan dan Perpustakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan; dan
17. 17.dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian. 5
e.badan Daerah, terdiri dari :
1. 1.badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
3. 3.Badan Keuangan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah.

Pasal 4

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.kecamatan Nubatukan Tipe A;
2. b.kecamatan Lebatukan Tipe A;
3. c.kecamatan Omesuri Tipe A;
4. d.kecamatan Buyasuri Tipe A;
5. e.kecamatan Atadei Tipe A;
6. f.kecamatan Nagawutung Tipe A;
7. g.kecamatan Ile Ape Tipe A;
8. h.kecamatan Wulandoni Tipe A; dan
9. i.kecamatan Ile Ape Timur Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPTD, UPT DAN UPTB

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD dan UPTB.
(2)UPTB dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya. 6

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat UPT di bidang pendidikan, berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat UPT di bidang kesehatan, berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki j a b a t a n n y a d a n melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020