DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi pemerintah daerah dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam 1 Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada ketentuan perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 411 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Kepada Pihak Ketiga tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaaan, sehingga perlu diubah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA dan BUPATI LEMBATA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Besaran penyertaan modal daerah pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ayat (1) huruf a, setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dan serendah-rendahnya Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
(2)Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah dan kelayakan usaha pihak ketiga.
(3)Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan kelayakan usaha pihak ketiga.
(4)Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi untuk semua Pihak Ketiga dalam satu tahun anggaran dan tidak bersifat wajib atau rutin.

2.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Besaran penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut: 4

a.PT. Bank Nusa Tenggara Timur, sebesar Rp. 32.925.000.000,- (tiga puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
b.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lembata, sebesar Rp. 11.275.280,031,- (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu tiga puluh satu rupiah);
c.Perusahaan Daerah Purin Lewo, sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
1. 3.Ketentuan ayat (6) dan ayat (8) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis pihak ketiga dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
(2)Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah, Direksi dan/atau Badan Pengurus wajib menyusun rencana usaha, guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
(3)Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
(4)Direksi dan/atau Badan Pengurus menyampaikan usulan penyertaan modal kepada Bupati dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pegawas PD/Koperasi atau saran pertimbangan dari Dewan Komisaris PT.
(5)Penyertaan Modal Daerah harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, sekurang-kurangnya memuat hal- hal sebagai berikut :
1. a.identitas masing-masing pihak ;
2. b.jenis dan nilai modal;
3. c.bidang usaha ;
4. d.perjanjian laba; dan
5. e.hak, kewajiban dan sanksi-sanksi.
(6)Syarat-syarat penyertaan modal pada pihak ketiga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(7)Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari instansi terkait guna melakukan telahaan atas usulan penyertaan modal, mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD. 5
(8)Tata cara penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga berupa aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Lewoleba pada tanggal, 08 Agustus 2019 BUPATI LEMBATA, ttd ELIASER YENTJI SUNUR Diundangkan di Lewoleba pada tanggal 23 Agustus 2019 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA, ttd ANTHANASIUS AUR AMUNTODA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2019 NOMOR 4 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 01/2019 salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM, Yohanes Don Bosko, SH Pembina Tk. I NIP. 19600104 200012 1 001 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya- upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :
1. a.Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
  1. 1.Hasil Pajak Daerah;
  2. 2.Hasil Retribusi Daerah;
  3. 3.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  4. 4.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. b.Pendapatan Transfer;
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau BUMD. Selanjutnya sesuai Pasal 70 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan digunakan (huruf b): Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 7 Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka Penerimaan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan Pihak Ketiga sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian daerah, juga sebagai pemasok PAD. Pihak Ketiga berbentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan yang yang telah diberikan penyertaan modal adalah PT. Bank Nusa Tenggara Timur, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Purin Lewo. PT Bank NTT dibentuk dengan dasar hukum yang beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1983, mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTT dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 dan Perusahaan Daerah Air Minum dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Purin Lewo dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Purin Lewo. Penyertaan modal daerah yang telah diberikan kepada perseroan dan perusahaan daerah di atas telah diberikan namun belum ditetapkan nilai nominalnya dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga hanya memberikan nilai minimal dan maksimal penyertaan modal. Rumusan nilai minimal dan nilai maksimal tersebut menimbulkan banyak interpretasi yakni mengenai apakah nilai tersebut adalah nilai untuk satu atau semua pihak ketiga, dan apakah nilai tersebut adalah nilai minimal dalam satu tahun anggaran. Atas dasar tersebut maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga perlu diubah dan ditambahkan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. 8 Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 284 9

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 5A

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 5A

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2020