DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lembata

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan pada ayat (1) Pasal 5; Ketentuan pasal 5A diubah;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa terjadi perubahan kebutuhan dan kebijakan Daerah di bidang investasi daerah, sehingga perlu adanya penambahan jumlah penycrtaan modal Pemerintah Kabupaten Lembata kepada Pihak Ketiga;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ha! pernerintah daerah melakukan dan/atau menambah jumlah penyertaan modal maka jumlah yang disertakan ditetapkan terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
c.bahwa Peraturan Dacrah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabu paten Lembata Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang- undangan dan perkembangan keadaaan, sehingga perlu diubah: '
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan J Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturand/ / Menimbang BUPATI LEMBATA, DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR b .TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHANKEDUA ATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATANOMOR 1 TAHUN2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADAPIHAK KETIGA BUPATI LEMBATA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR '

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengclolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)J,- fJ 2 Mengingat Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga; • Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 ten tang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor I Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor I Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2019 Nomor 4), diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANGPENYERTMN MODAL DAERAHPADA PIHAK KETIGA. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENLEMBATA dan BUPATI LEMBATA
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor I Tahun 2010 tentang Penycrtaan Modal Daerah Pada Pihak Kctiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tcntang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4); Pasal SA

(1)Besaran penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sampai dengan tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp44.687.424.252,- (empat puluh empat rniliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian:
1. a.PT. Bank NIT, sebesar Rp32.925.000.000,- (tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
2. b.PDAM, sebesar Rp6.762.424.252,- (enam miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh empat dua ratus lima puluh dua rupiah); dan
3. c.PD Purin Lewo, sebesar RpS.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
(2)Besaran penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank NIT untuk tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp29.360.000.000,- (dua puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian:
1. a.tahun anggaran 2021, sebesar Rp7.340.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
2. b.tahun anggaran 2022, sebesar Rp7.340.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
3. c.tahun anggaran 2023, sebesar Rp7.340.000.000,- (tujuh rniliar tiga ratus empat puluhjuta rupiah); danfJ/ )/
  1. 2.Ketentuan Pasal SA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Besaran penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, setinggi-tingginya Rpl2.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) untuk setiap tahun anggaran.
(2)Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai kcmampuan keuangan daerah dan kelayakan usaha pihak ketiga.
(3)Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan kelayakan usaha pihak ketiga.
(4)Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi untuk semua Pihak Ketiga dalam satu tahun anggaran dan tidak bersifat wajib atau rutin.
1. l.Ketentuan ayat (1) Pasal S diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUrATEN LEMBA1'A PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR OS /2020{j.,- LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2020 NOMOR -zr~ · l {l,PASKALIS OL TAPO BALI - Diundangkan di Lewoleba pada tanggal t~Pfff!1>1h~r 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA, ,f /ELIASER YENTJI SUNUR ef BUPATI LEMBATA, I Ditetapkan di Lewoleba pada tanggal 1.j Pff~!l)l.>or 2020 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
2. d.tahun anggaran 2024, sebesar Rp7.340.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah).
(3)Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sepanjang tidak menyebabkan pelampauan batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). • I. UMUM Dalarn rangka pelaksanaan otonomi daerah scrta untuk meningkatkan pertumbuha.n pcrekonomian daerah diperlukan upaya- upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pernerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas U.ndang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :
1. a.Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
2. i.Hasil Pajak Daerah;
  1. 2.Hasil Retribusi Daerah;
  2. 3.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
  3. 4.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
3. b.Pendapatan Transfer; dan
4. c.Lain-lain pendapatan dacrah yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau BUMD. Selanjutnya sesuai Pasal 70 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan digunakan (huruf b]: Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka Penerimaan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan Pihak Ketiga sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian daerah, juga sebagai pemasok PAD. Pihak Ketiga berbentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan yang j yang telah diberikan penyertaan modal adalah PT. Bank NTT, PDAM dan~ t PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR & TAHUN 2020 TENT ANG PERUBAHANKEDUAATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENLEMBATA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAKKETIGA TAMBAHAN LEMBARANDAERAHKABUPATEN LEMBATANOMOR(1./y j{ =<9~ I Pasal II Cukup jelas U. PASALDEMI PASAL Pasal I

Pasal 5A

Ayat (1) Jumlah penyert.aan modal dimaksud tidak termasuk jumlah setelah memperhitungkan laba/ rugi dari masing- rnasing Pihak Ketiga. PD Purin Lewo. Untuk pcnycrtaan modal, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga hanya mernberikan nilai minimal dan maksimal penyertaan modal. Rumusan nilai minimal dan nilai maksimal tersebut menimbulkan banyak interpretasi yakni mengenai apakah nilai tersebut adalah nilai untuk satu atau semua pihak ketiga, dan apakah nilai tersebut adalah nilai minimal dalarn satu tahun anggaran. Penyertaan modal daerah kepada perseroan dan perusahaan daerah di atas tclah diberikan namun belum ditet.apkan nilai nominalnya dengan Peraturan Daerah. Khusus penyert.aan modal kepada PT. Bank NTT, Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2019 telah rnenentukan jumlah terakhir dari akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lembata. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan lagi penyertaan modal kepada bank yang bersangkutan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang pcnyertaan modal. Atas dasar tersebut maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lernbata Norncr 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Dacrah Pada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lernbata Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga perlu diubah dan ditambahkan.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 5A

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 5A

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2019