Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2020
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan pada ayat (1) Pasal 5; Ketentuan pasal 5A diubah;
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan pada ayat (1) Pasal 5; Ketentuan pasal 5A diubah;
'
menetapkan J Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturand/ / Menimbang BUPATI LEMBATA, DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR b .TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHANKEDUA ATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATANOMOR 1 TAHUN2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADAPIHAK KETIGA BUPATI LEMBATA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR '
5533);
• Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 ten tang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor I Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor I Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2019 Nomor 4), diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANGPENYERTMN MODAL DAERAHPADA PIHAK KETIGA. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENLEMBATA dan BUPATI LEMBATA
1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tcntang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4); Pasal SA
dan
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUrATEN LEMBA1'A PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR OS /2020{j.,- LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2020 NOMOR -zr~ · l {l,PASKALIS OL TAPO BALI - Diundangkan di Lewoleba pada tanggal t~Pfff!1>1h~r 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA, ,f /ELIASER YENTJI SUNUR ef BUPATI LEMBATA, I Ditetapkan di Lewoleba pada tanggal 1.j Pff~!l)l.>or 2020 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
• I. UMUM Dalarn rangka pelaksanaan otonomi daerah scrta untuk meningkatkan pertumbuha.n pcrekonomian daerah diperlukan upaya- upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pernerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas U.ndang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :
Berdasarkan ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau BUMD. Selanjutnya sesuai Pasal 70 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan digunakan (huruf b]: Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka Penerimaan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan Pihak Ketiga sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian daerah, juga sebagai pemasok PAD. Pihak Ketiga berbentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan yang j yang telah diberikan penyertaan modal adalah PT. Bank NTT, PDAM dan~ t PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR & TAHUN 2020 TENT ANG PERUBAHANKEDUAATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENLEMBATA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAKKETIGA TAMBAHAN LEMBARANDAERAHKABUPATEN LEMBATANOMOR(1./y j{ =<9~ I Pasal II Cukup jelas U. PASALDEMI PASAL Pasal I
Ayat (1) Jumlah penyert.aan modal dimaksud tidak termasuk jumlah setelah memperhitungkan laba/ rugi dari masing- rnasing Pihak Ketiga. PD Purin Lewo. Untuk pcnycrtaan modal, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga hanya mernberikan nilai minimal dan maksimal penyertaan modal. Rumusan nilai minimal dan nilai maksimal tersebut menimbulkan banyak interpretasi yakni mengenai apakah nilai tersebut adalah nilai untuk satu atau semua pihak ketiga, dan apakah nilai tersebut adalah nilai minimal dalarn satu tahun anggaran. Penyertaan modal daerah kepada perseroan dan perusahaan daerah di atas tclah diberikan namun belum ditet.apkan nilai nominalnya dengan Peraturan Daerah. Khusus penyert.aan modal kepada PT. Bank NTT, Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2019 telah rnenentukan jumlah terakhir dari akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lembata. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan lagi penyertaan modal kepada bank yang bersangkutan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang pcnyertaan modal. Atas dasar tersebut maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lernbata Norncr 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Dacrah Pada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lernbata Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga perlu diubah dan ditambahkan.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen