Penjabat Wali Nagari Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Pemerintahan Nagari Persiapan kepada:
a.Wali Nagari induk,dan
b.Bupati melalui Camat.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi. Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Pemerintahan Nagari Persiapan tersebut layak menjadi Pemerintahan Nagari, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan menjadi Pemerintahan Nagari dan menyampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama sesuai ketentuan perundang-undangan. Ne Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur menyatakan Pemerintahan Nagari Persiapan tersebut tidak layak menjadi Pemerintahan Nagari, maka Pemerintahan Nagari persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Pemerintahan Nagari Induk. Penghapusan dan pengembalian Pemerintahan Nagari persiapan ke Pemerintahan Nagari induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 11 Bagian Ketiga Penghapusan Pemerintahan Nagari