DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 160

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini mencakup: Penataan Pemerintahan Nagari, Kewenangan Pemerintah Nagari: Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari: Hak dan Kewajiban Nagari dan Masyarakat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, Peraturan Nagari, Keuangan dan Aset Pemerintah Nagari, Pembangunan Nagari dan Pembangunan Kawasan Nagari, Badan Usaha Milik Nagari, Kerjasama Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Nagari: Pembinaan dan Pengawasan: Sanksi Administratif: Ketentuan Peralihan: dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan. Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintahan Nagari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Pemerintahan Nagari Persiapan.

Pasal 10

Peraturan Bupati tentang Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) disampaikan kepada Gubernur. NX Pemerintahan Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (Il) merupakan bagian dari Pemerintahan Nagari Induknya. Surat Gubernur/rekomendasi atas Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Wali Nagari Persiapan. Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama. Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wali Nagari Induknya dan Camat. Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan meliputi: 10 .

(7)
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(8)
1. a.penetapan batas wilayah Pemerintahan Nagari sesuai dengan kaidah kartografis,
2. b.pengelolaan anggaran operasional Pemerintahan Nagari Persiapan yang bersumber dari APB Nagari induk, Cc. pembentukan struktur organisasi,
3. d.pengangkatan perangkat nagari,
4. e.penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Nagari,
5. f.pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari,
6. g.pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dan
7. h.pembukaan akses perhubungan antar wilayah nagari. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penjabat Wali Nagari mengikutsertakan partisipasi masyarakat Nagari.

Pasal 11

Penjabat Wali Nagari Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Pemerintahan Nagari Persiapan kepada:

a.Wali Nagari induk,dan
b.Bupati melalui Camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi. Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Pemerintahan Nagari Persiapan tersebut layak menjadi Pemerintahan Nagari, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan menjadi Pemerintahan Nagari dan menyampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama sesuai ketentuan perundang-undangan. Ne Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur menyatakan Pemerintahan Nagari Persiapan tersebut tidak layak menjadi Pemerintahan Nagari, maka Pemerintahan Nagari persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Pemerintahan Nagari Induk. Penghapusan dan pengembalian Pemerintahan Nagari persiapan ke Pemerintahan Nagari induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 11

Pasal 12

(1)Penghapusan Pemerintahan Nagari dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
(2)Penghapusan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pasal 13

(1)Pembentukan Pemerintahan Nagari melalui penggabungan beberapa Pemerintahan Nagari menjadi 1 (satu) Pemerintahan Nagari baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.
(2)Kesepakatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
1. a.Bamus Nagari yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Nagari,
2. b.Hasil musyawarah Nagari dari setiap Pemerintahan Nagari menjadi bahan kesepakatan penggabungan Pemerintahan Nagari,
3. c.hasil kesepakatan musyawarah Nagari ditetapkan dalam keputusan bersama Bamus Nagari:
4. d.keputusan bersama Bamus ditandatangani oleh para Wali Nagari yang bersangkutan, dan
5. e.para Wali Nagari secara bersama-sama mengusulkan Penggabungan Pemerintahan Nagari kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.d N—

Pasal 14

Ketentuan mengenai Pembentukan Pemerintahan Nagari melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pembentukan Pemerintahan Nagari melalui Penggabungan Pemerintahan Nagari dari 2 (dua) Pemerintahan Nagari atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Pemerintahan Nagari baru.

Pasal 15

Perubahan status Pemerintahan Nagari meliputi Perubahan status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan. 12 Pasal 16 Perubahan status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat: a. b.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)luas wilayah tidak berubah, jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga, sarana dan prasarana pemerintahan memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan, potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian, d. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa: dan e. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.f

Pasal 17

Perubahan status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Nagari bersama Bamus Nagari dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Nagari setempat. — Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Nagari. Kesepakatan hasil musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan. Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan. Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan. Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai Perubahan Status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama. N— Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah mengenai Perubahan Status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan anggota Bamus Nagari dari Pemerintahan Nagari yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. 13

(3)Pengisian jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pembentukan dan penggabungan pemerintahan nagari ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH NAGARI

Pasal 20

Kewenangan Pemerintah Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat nagari.

Pasal 21

Kewenangan Pemerintah Nagari meliputi:

a.kewenangan berdasarkan hak asal usul,
b.kewenangan lokal berskala nagari: Ka Cc. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah: dan
d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks160PDFHirarki

Memuat teks peraturan…