DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 164

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani dengan sistematika: Bab I Ketentuan Umum Bab II Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Bab III Perlindungan Petani Bab IV Pemberdayaan Petani Bab V Pembiayaan dan Pendanaan Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Bab VII Peran Serta Masyarakat Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Negara memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani dalam rangka pembangunan pertanian yang diarahkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran bagi petani meningkatkan kesejahteraan, dan kualitas hidupnya:
b.bahwa pertanian merupakan salah satu karakteristik pengembangan wilayah yang menjadi fokus utama yang dikembangkan di Kabupaten Lima Puluh Kota, oleh karena itu Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan pengembangan sentra agribisnis terpadu dalam rangka mewujudkan kemandirian produksi tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan dan perikanan vang produktif dan efisen serta mampu bersaing di pasar global: Cc. bahwa untuk mengoptimalkan dan memberikan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan di bidang pertanian vang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diperlukan pengaturan dalam berituk Peraturan Daerah: L

Menetapkan

Menetapkan . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudd. dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1 Indonesia Tahun 1945: . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 2. Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 3. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841): . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA dan BUPATI LIMA PULUH KOTA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menvelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam svstem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. biaya tinggi, dan perubahan iklim. £ 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani vang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani. Sarana adalah segala jenis peralatan yang berfungsi sebagai alat utama/alat langsung untuk mencapai tujuan dalam bidang pertanian. Prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang. dan hak secara penuh untuk menyelenggarakan dan/atau melaksanakan kegiatan teknis penyuluhan pertanian. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen. pengolahan, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani. Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun vang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas: dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani. Komoditas Pertanian adalah produk hasil dari usaha tani vang dapat diperjualbelikan, disimpan, dan dipertukarkan. PA

21.Lahan Pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak sesuai dengan pemetaan wilayah komoditi:
22.Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
23.Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnva disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

a.mewujudkan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan vang lebih baik,
b.menvediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan budidaya:
c.memberikan kepastian usaha tani:
d.melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biava tinggi, dan gagal panen,
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan:
f.menumbuh kembangkan kelembagaan pembiavaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani, dan
g.mencegah untuk tidak terjadinya alih fungsi lahan yang tidak produktif.

BAB II

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah dalam rangka mewujudkan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdavaan Petani.
(2)Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Petani dan Penyuluh Pertanian.
(3)Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian.
(4)Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: C

BAB III

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Perlindungan Petani di Daerah.
(2)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan dari Rencana Perlindungan dan Pemberdavaan Petani.

Pasal 7

(1)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui strategi, meliputi:
1. a.prasarana dan sarana produksi Pertanian, kepastian usaha, Cc. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi,
2. d.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa:
3. e.sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim:
4. f.Asuransi Pertanian: dan
5. g.kekayaan intelektual.
(2)Bupati melalui Dinas melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi Pertanian.
(2)Kewajiban peningkatan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (1).

Pasal 9

(1)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a. huruf b, huruf d, huruf f, dan hurufg diberikan kepada:
1. a.Petani yang lahannya berada dalam kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah:
2. b.Petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan di Daerah: b. Pa Cc. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare: Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanamand. pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare: . Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuaie. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau Petani yang tergabung dalam kelompok tani dan Sistim Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMPLUPTAN). f
(2)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf e dan hurufg diberikan kepada Petani di Daerah.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sesuai dengan kebutuhan Petani di Daerah.
(2)Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat menvediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian yang dibutuhkan Petani.

Pasal 11

(1)Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi: a. a 9 J. tm » — jalan Usaha Tani, . jalan produksi: jalan Nagari: . bendungan: dam, jaringan irigasi: embung, . jaringan listrik: pergudangan: dan pasar.
(2)Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah daerah lain dan/atau badan usaha dalam memenuhi prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). b i /
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau sesuai dengan kebutuhan Petani di Daerah.
(2)Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.
(3)Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1), Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian yang dibutuhkan Petani.

Isi peraturan

Teks164PDFHirarki

Memuat teks peraturan…