DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai Penanaman Modal dengan sistematika sbb: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Kebijakan Dasar Penanaman Modal Bab IV Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan Penanaman Modal Bab V Bidang Usaha Penanaman Modal Bab VI Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal Bab VII Lokasi Usaha Bab VII Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal Bab IX Pelayanan Penanaman Modal Bab X Insentif Penanaman Modal Bab XI Pengembangan Penanaman Modal Bab XII Pengembangan Penanaman Modal Usaha Mikro dan Kecil Bab XIII Kerja Sama Penanaman Modal Bab XIV Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Bab XV Peran Serta Masyarakat Bab XVI Sanksi Administratif Bab XVII Ketentuan Peralihan Bab XVIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : 17.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4854): 18.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5806): 19.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. 20.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal: 21.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kriteria Dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, 22.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal: 23.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur: 24.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012. 25.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tenatang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Propinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Dan Kota, 26.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penanaman Modal: 27.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005- 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Dan BUPATI LIMA PULUH KOTA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL 3

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL Pasal 7 Setiap penanam modal berhak mendapat :

Pasal 8

Setiap penanam modal berkewajiban : menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang Kegiatan Penanaman Modal, menghormati adat kebiasaan masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal,

e.mematuhiaturan hukum yang berlaku. AO rp

Pasal 9

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

a.menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
b.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
c.menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan masyarakat dan pemerintah daerah,
d.menjaga kelestarian lingkungan hidup,
e.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja,
f.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1)Pemerintah Daerah berhak menetapkan lokasi pengembangan usaha penanaman modal berdasarkan tata ruang Kabupaten.
(2)Penetapan lokasi sebagai mana dimaksud dalam ayat
(1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. 8

BAB VIII

PERENCANAAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah merencanakan, merumuskan kebijakan dan menyusun kebutuhan bidang-bidang usaha untuk penanaman modal.
(2)Mekanisme perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah wajib melaksanakan promosi potensi daerah dan peluang usaha secara aktif dan inovatif guna pengembangan penanaman modal.
(2)Promosi potensi daerah dan peluang penanaman modal di dalam negeri dan ke luar negeri dapat dilakukan secara mandiri dan/atau dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB IX

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 13

(1)Setiap penanam modal yang akan menanamkan modalnya di Daerah wajib mengajukan Izin Prinsip kepada Bupati.
(2)Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan akan melakukan kegiatan produksi/operasi wajib memiliki Izin Usaha.
(3)Perusahaan tidak dapat mengajukan Izin Usaha dalam hal Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah habis masa berlakunya.
(1)Untuk merealisasi usahanya, penanam modal yang telah mendapatkan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib melengkapi perizinan dan/atau non perizinan penanaman modal sesuai dengan bidang usahanya. 9 « ' 4 1 . 4 , , 1
(2)Perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang menjadi urusan Pemerintah Daerah dan/atau pendelegasian Pemerintah.

Pasal 15

(1)Pelayanan dan fasilitasi untuk mendapatkan Izin Prinsip, Izin Usaha dan Perizinan dan/atau Non Perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan berdasarkan pendelegasian dan/atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
(2)Tata Cara Permohonan Izin Prinsip, Izin Usaha, Perizinan dan/atau Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan pemberian kemudahan kepada Penanam Modal yang menanamkan modal di daerah.
(2)Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
(1)Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada penanam modal sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria:
1. a.memberikan konstribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap banyak tenaga kerja lokal, menggunakan sebagian besar sumber daya lokal, memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik, memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto,
2. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,
3. g.termasuk skala prioritas tinggi,
4. h.termasuk pembangunan infrastruktur, i J k a00 e. melakukan alih teknologi, . melakukan industri pionir, . berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan,
  1. 1.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi,
5. m.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi, 10 dan
6. n.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
(2)Pemerintah daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.
(4)Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Badan Usaha Penanaman Modal, Jenis Usaha atau Kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB X

INSENTIF PENANAMAN MODAL

Pasal 18

(1)Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan didasarkan pada pengukuran salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1)Bidang usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah jenis usaha dengan nilai investasi paling sedikit Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
(2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 20

Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dapat berupa : 11 « « ' & Ti

a.Insentif dalam bentuk: 1) Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah: 2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah:
b.Pemberian kemudahan dalam bentuk: 1) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal: 2) Pemberian bantuan teknis dan/atau, 3) Percepatan pemberian perizinan.

BAB XI

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 21

(1)Pemerintah Daerah mengembangkan penanaman modal untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal.
(2)Pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
1. a.pelaksanaan promosi dalam dan luar negeri,
2. b.pemberian pelayanan izin dan non izin penanaman modal secara mudah, cepat, dan tepat:
3. c.fasilitasi pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan atau hambatan penanaman modal,
4. d.fasilitas untuk menumbuhkan keterbukaan data dan informasi penanaman modal,
5. e.menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penanaman modal di Daerah,
6. f.merumuskan dan menyusun sistem insentif penanaman modal di Daerah,
7. g.mengkoordinasikan dan merumuskan potensi penanaman modal di Daerah,
8. h.mendorong, melaksanakan, dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal di Daerah:
9. i.mengkoordinasikan dan menyiapkan materi dan pelaksanaan promosi penanaman modal:
10. j.membangun sistem informasi penanaman modal di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal provinsi dan pusat, dan
11. k.meningkatkan peningkatan kapasitas kelembagaan penanaman modal dan kualitas sumber daya manusia di Daerah,
(3)Pengembangan penanaman modal juga diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan penyediaan lapangan kerja. (4 Upaya pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada Program Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan Daerah. 12 , h , : . « . »,

BAB XII

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 22

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
(2)Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Lima Puluh Kota maka pengusaha Mikro dan Kecil tidak diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha, tetapi cukup melaporkan usahanya kepada Bupati melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…