DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Pengelolaan Perikanan ini meliputi: a. Perencanaan perikanan: b. Kegiatan dan usaha perikanan: c. Pengelolaan sumber daya ikan, d. Izin usaha perikanan: e. Hak, kewajiban dan larangan: f. Sarana dan prasarana perikanan: g. Sistem informasi dan data: h. Penelitian dan pengembangan: i. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, j. Peranserta, pemberdayaan dan kemitraan: dan k. Pembiayaan dan permodalan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki sumber daya perikanan yang potensial untuk dikembangkan, sehingga dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta dapat memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan:
b.bahwa agar pemanfaatan potensi sumber daya perikanan berdasarkan keadilan dan pemerataan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasaran hasil perikanan, serta pihak-pihak terkait dengan perikanan dan terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, maka perlu adanya pengaturan tentang pengelolaan perikanan,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pengelolaan Perikanan. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25):

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690): 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor SI1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420), :
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482): 1 « P 4 « “ . : 10. 11. 12. 13. 14. 15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660): Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 5. 6. 8. 9. 2 16. 17. 18. 19. 20. 21 22. 23. 24 25. 26. 27. Negara Republik Indonesia Nomor 5601): Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870): Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445): Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853): .Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161), Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4175): Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230): Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pendayagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385): Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan man Tn mah mn do -. pemerintahan Daerah iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593): 3
28.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624), 29.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779): 30.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840),
31.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018): 32.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539): 33.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719),
34.Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 70): 35.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10):
36.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7). 37.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6): 4 Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN BUPATI LIMA PULUH KOTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. PNO PW 10. . Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber11 12. 13 14. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. 9. daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya. Ikan adalah segala jenis organism yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. .Jenis ikan adalah meliputi pisces (ikan bersirip), crustacean (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya), coelentera (ubur-ubur dan sebangsanya), echinodermata (tripang, bulu babi dan sebangsanya), amphibia (kodok dan sebangsanya), reptilian (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya), mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya), algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air), dan biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis- jenis tersebut di atas semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran. s 15.Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. kegiatan penangkapan ikan. Usaha perikanan budidaya adalah usaha perikanan yang berbasis pada kiegiatan pembudidayaan ikan. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan alat/sarana untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan alat/sarana untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penanganan ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk ikan. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima)gross ton (GT). Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. Pengolah ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan ikan. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Hasil perikanan adalah setiap bentuk produk yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan dengan daya angkut dibawah 5 (lima) Gros Ton (GE) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SIUPi. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. 6 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. S1 Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan adalah keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan kepada nelayan dan pembudidaya ikan yang tidak wajib memiliki SIUPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva dan post larva. Induk ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih. Peranserta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam pengelolaan perikanan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan oeh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya ikan secara lestari. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum. Masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum, adat istiadat dan norma tertentu sebagai warga bersama yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau domisili pada suatu tempat tertentu, termasuk organisasi kemasyarakatan. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayanan dan kegiatan penunjang perikanan. Dermaga perikanan adalah Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut PPI. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendamping dalam rangka pemberdayaan pembudidaya ikan. Kemitraan adalah kerjasama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional. Kelompok mandiri adalah kelompok yang mampu mengelola potensi yang ada dalam dirinya atau lingkungannya sehingga menghasilkan nilai lebih dan bukan kelompok yang pasif atau hanya menggantungkan kehidupannya dengan mengharap pemberian bantuan dari pemerintah atau lembaga lainnya. Kemandirian tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kemitraan dengan lembaga atau perusahaan serta kemampuan untuk mengakses kredit program (KUR dan KKP-E) atau kredit komersial lainnya. Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disebut Sismaswas adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan. Pemanfaatan berkelanjutan adalah pemanfaatan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dan aspirasi manusia saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa yang akan dating, dengan tetap memperhatikan keseimbangan fungsi lingkungan hidup. Potensi masyarakat pengawasan adalah setiap sumber daya manusia baik individu atau kelompok yang berdaya guna melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Tatanan hukum adalah suatu peraturan yang dibuat agar setiap individu atau kelompok masyarakat bertindak dan bersikap sebagaimana yang sudah disepakati untuk ditaati dan dipatuhi. .Adat adalah norma-norma/kebiasaan yang ditaati oleh masyarakat setempat/tertenty secara turun temurun dan diakui/ditaati keberadaannya oleh masyarakat yang terkait. 7 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

(1)
(2)Hukum adat adalah peraturan-peraturan / kebiasaan di suatu masyarakat tertentu yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi menurun hukum yang berlaku di daerwah setempat. Pengawas adalah pejabat/pegawai negeri yang diangkat dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu. Pengawasan adalah setiap upaya dan/atau tindak yang bertujuan terciptanya tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan, pembudidaya ikan, pengolah atau pemasar hasil perikanan berdasarkan budaya dan kearifan lokal. Kelompok Pembudidaya Ikan, yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir. Kelompok Masyarakat Pengawas Lubuk Larangan, yang selanjutnya disebut Pokmaswas Lubuk Larangan adalah pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat maritim lainnya. Balai Benih Ikan (BBI) adalah unit pelaksana teknis yang menjadi pusat penerapan pembenihan untuk pembudidayaan ikan.

BAB II

ASAS, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan perikanan dilakukan berasaskan: asas tanggungjawab, asas manfaat, asas keadilan, asas pemerataan, asas kelestarian fungsi: asas keberlanjutan: asas efisiensi: asas pemberdayaan, asas peranserta,dan asas kemitraan. a. b. d. e. f. 1. Setiap kebijakan dan tindakan terhadap pengelolaan perikanan harus dilandasi asas-asas pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan Perikanan ini meliputi:

a.Perencanaan perikanan:
b.Kegiatan dan usaha perikanan:
c.Pengelolaan sumber daya ikan, d.Izin usaha perikanan:
e.Hak, kewajiban dan larangan:
f.Sarana dan prasarana perikanan:
g.Sistem informasi dan data:
h.Penelitian dan pengembangan:
i.Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, j- Peranserta, pemberdayaan dan kemitraan: dan
k.Pembiayaan dan permodalan. j 8 Pasal 4 Wilayah pengelolaan perikanan meliputi perairan umum dan genangan air laannya serta lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan di wilayah daerah.

Pasal 5

Pengaturan pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan: a. b. Oo PM MO» meningkatkan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan dan/atau pihak-pihak terkait dengan perikanan: mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan,dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal: . melindungi dan mengkonservasi sumber daya ikan dan lingkungannya yang masih baik dalam sistem ekologisnya secara berkelanjutan: . melindungi lahan pembudidayaan ikan, . meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber gizi dari ikan: mendorong perluasan dan kesempatan kerja dan berusaha: . meningkatkan penerimaan daerah: .meningkatkan produksi dan efisiensi, produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing poroduk perikanan sesuai standar kelayakan produk.

1.meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan: . merehabilitasi sumber daya ikan dan lingkungannya yang sudah merosot dan/atau rusak, .mengembangkan sumber daya ikan sebagai potensi unggulan dan bersifat khas Daerah:dan memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan.

(1)Untuk mendukung pembangunan perikanan daerah, harus disusun rencana
(2)pengelolaan perikanan berupa rencana pembangunan dan pengembangan perikanan. Rencana pembangunan dan pengembangan perikanan, memperhatikan: potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan, jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan: daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan: potensi dan alokasi sarana perikanan di wilayah pengelolaan: potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan: pembudidayaan ikan dan perlindungannya: jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis kearifan lokal: potensi dan rencana pengelolaan usaha perikanan, potensi dan rencana pengelolaan sarana dan prasarana perikanan: pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan data perikanan: rencana pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, rencana pengelolaan dan pengembangan kelembagaan perikanan: - rencana pengelolaan dan pengembangan kemitraan:dan - rencana penelitian dan pengembangan perikanan. Trip am j k. 1 a. b. d. e. k. 1 m. n. 9
(3)Rencana pembangunan dan pengembangan perikanan dilaksanakan secara bertahap, sinergis dan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan. (4 Rencana pembangunan dan pengembangan perikanan harus memadukan / mensinergikan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi dengan (melibatkan peran serta masyarakat) kebutuhan masyarakat yang terkait dengan kegiatan perikanan lainnya. (S5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan dan pengembangan perikanan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IV

KEGIATAN DAN USAHA PERIKANAN

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan kegiatan perikanan diprioritaskan pada upaya: a. pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan pedagang ikan: b.pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana dalam rangka mendukung secara langsung pengembangan kegiatan perikanan yang sesuai potensi spesifik dan produk unggulan daerah:dan C. peningkatan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian usaha perikanan, dalam rangka peningkatan ketertiban, kepastian hukum, peningkatan peluang usaha dan kesempatan berusaha.

Pasal 8

(1)Kegiatan perikanan berupa:
1. a.perikanan tangkap, dan
2. b.perikanan budidaya.
(2)Kegiatan dan/atau usaha perikanan di perairan sungai, waduk dan perikanan Daerah dan genangan air lainnya hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia, kelompok usaha perikanan, dan badan hukum Indonesia termasuk koperasi.
(3)Warga Negara Asing yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha perikanan wajib memiliki izin dan bekerja sama dengan kelompok usaha perikanan yang berbadan hukum Indonesia termasuk koperasi.

Pasal 9

Pengembangan perikanan tangkap berdasarkan ciri khas kondisi Daerah diprioritaskan pada upaya : a. pengembangan daerah tangkapan ikan: b.pembangunan sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan dalam satu kawasan terpadu dengan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan:dan C. peningkatan pemhinaan, penyuluhan, dan pelatihan serta diversifikasi alat penangkap ikan yang lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan. 10

Pasal 10

Perikanan tangkap meliputi:

a.kegiatan penangkapan ikan, b.kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dalam satu kegiatan yang terpadu,dan
c.kegiatan pengangkutan ikan.
a.pengembangan kegiatan pembudidayaan ikan terpadu dengan pengolahan dan pemasaran hasilnya,
b.peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan serta diversifikasi jenis ikan budidaya yang bernilai ekonomi tinggi dan ramah lingkungan,dan Cc. pengembangan kegiatan pembudidayaan ikan berskala rumah tangga dengan permodalan yang efisien, sarana dan prasarana khas, dan teknologi tepat guna yang sesuai dengan ciri khas kondisi Daerah.

Pasal 12

Perikanan budidaya meliputi kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar.

Pasal 13

(l) Kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi kegiatan pembenihan dan pembesaran,

(2)Kegiatan pembenihan dan pembesaran, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…