DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 175

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi : a. Perlindungan Perempuan; b. Perlindungan Anak; c. KLA dan Forum Anak; d. Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan; e. Sistem data gender dan Anak; f. Peran serta masyarakat, Keluarga, dan orang tua; dan g. Pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang juga merupakan kewajiban pemerintah daerah maka perlu adanya pengaturan perlindungan perempuan dan anak dalam bentuk peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
7.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA dan BUPATI LIMA PULUH KOTA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2.Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4.Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7.Perempuan adalah makhluk lemah dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya, dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi, baik berupa perlindungan preventif, represif maupun pendampingan dan pengobatan.
10.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh, 4 berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11.Orang tua adalah ayah dan /atau ibu kandung , atau ayah dan /atau ibu tiri,atau ayah dan/atau ibu angkat.
12.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
13.Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
14.Penyelenggara satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15.Pihak swasta adalah pihak selain instansi pemerintah.
16.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
17.Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
18.Perempuan Korban Kekerasan adalah perempuan yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
19.Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, 5 seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
20.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan.
21.Pelayanan Terpadu adalah pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam bentuk layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, pemulangan, dan/atau reintegrasi sosial.
22.Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
23.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
24.Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan yang diajukan korban, Keluarga atau masyarakat.
25.Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
26.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan yang sensitif gender.
27.Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. 6
28.Rumah Aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan.
29.Rumah Singgah adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan Anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar Anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
30.Bimbingan Rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.
31.Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.
32.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak berazaskan:

a.Nondiskriminasi;
b.Kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan Anak;
c.Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
d.Penghargaan terhadap pendapat Anak;
e.Kepastian hukum;
f.Kearifan lokal; dan
g.Keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak; 7
b.mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan Anak;
c.mewujudkan upaya Perlindungan Perempuan dan Anak yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan;
d.mencegah adanya keputusan dan kebijakan yang melanggar dan tidak mendukung upaya Perlindungan Perempuan dan Anak;
e.meningkatkan peranan adat dan nilai kearifan lokal dalam Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
f.meningkatkan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi :

a.Perlindungan Perempuan;
b.Perlindungan Anak;
c.KLA dan Forum Anak;
d.Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan;
e.Sistem data gender dan Anak;
f.Peran serta masyarakat, Keluarga, dan orang tua; dan
g.Pembinaan dan pengawasan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 5

Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan, setiap perempuan berhak:

a.memperoleh penghormatan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia;
b.memperoleh pekerjaan yang layak sesuai harkat, martabat dan kemampuannya;
c.memperoleh hak-hak khusus berkenaan dengan fungsi reproduksinya ditempat kerja;
d.memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran; 8
e.memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual; dan
f.memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi.

Pasal 6

(1)Setiap perempuan berkewajiban untuk:
1. a.menjunjung tinggi nilai agama dan nilai Adat Istiadat;
2. b.menjaga moral, kehormatan, susila, etika, dan prilaku dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat; dan
3. c.saling menghormati, saling mencintai dan tolong menolong dengan semua anggota Keluarga dan kerabatnya.
(2)Setiap perempuan dalam ikatan perkawinan berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri, merawat dan mendidik anak sesuai dengan norma agama, adat, dan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Setiap Anak berhak:

a.hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
b.memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual;
c.mendapatkan identitas diri dan status kewarganegaraan;
d.beribadah menurut agama dan kepercayaannya dalam bimbingan orang tua;
e.mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
f.memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
g.memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
h.menyampaikan dan didengar pendapatnya;
i.beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
j.memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual; 9
k.memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi; dan
l.memperoleh Bantuan Hukum dan bantuan lainnya bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 8

Setiap Anak berkewajiban:

a.menghormati orang tua, wali, dan guru;
b.mencintai Keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c.mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya; dan
e.beretika dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai agama dan Adat Istiadat.

BAB IV

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dalam upaya Perlindungan Perempuan bertanggungjawab:
1. a.menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan;
2. b.menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
3. c.melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan;
4. d.melaksanakan Perlindungan Perempuan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan;
5. e.menyediakan layanan rehabilitasi kesehatan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan;
6. f.menyelenggarakan reintegrasi dan pemberdayaan perempuan;
7. g.memfasilitasi pelayanan Bantuan Hukum;
8. h.menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan;
9. i.melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau LSM dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
10. j.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan; dan 10
11. k.menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan Perlindungan Perempuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber keuangan Daerah lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melibatkan peran aktif keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat, dan lembaga dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan.

Isi peraturan

Teks175PDFHirarki

Memuat teks peraturan…