DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan sistematika sbb: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Bab III Pembentukan UPT Bab IV Staf Ahli Bab V Kepegawaian Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA dan BUPATI LIMA PULUH KOTA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3.Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.
6.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A.
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
2. 2.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan.
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. 5.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran.
6. 6.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. 9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.
10. 10.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
11. 11.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.
13. 13.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
14. 14.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
15. 15.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
16. 16.Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dan bidang Kehutanan.
17. 17.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
18. 18.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
19. 19.Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
20. 20.Dinas Pangan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
21. 21.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
e.Badan Daerah, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.
3. 3.Badan Keuangan Tipe A, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
f.Kecamatan, sebagai perangkat daerah terdiri atas 13 (tiga belas) kecamatan tipe A, yang terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Gunuang Omeh.
2. 2.Kecamatan Bukik Barisan.
3. 3.Kecamatan Suliki.
4. 4.Kecamatan Guguak.
5. 5.Kecamatan Mungka.
6. 6.Kecamatan Akabiluru.
7. 7.Kecamatan Payakumbuh.
8. 8.Kecamatan Luak.
9. 9.Kecamatan Lareh Sago Halaban.
10. 10.Kecamatan Situjuah Limo Nagari.
11. 11.Kecamatan Harau.
12. 12.Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
13. 13.Kecamatan Kapur IX.

Pasal 3

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 4

(1)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas.
(2)Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan.
(3)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 5

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat UPT dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
(2)Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 6

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 7

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT Dinas, UPT Badan, Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan yang baru.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum ditetapkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan umum, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum ditetapkan.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…