Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2014
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 20
Ringkasan
Menetapkan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga
Menetapkan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga
menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
4609);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Dan BUPATI LIMA PULUH KOTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
idpk\
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.
BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL
BAB III
(l)Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga Sampai dengan Tahun Anggaran 2011 berjumlah sebesar Rp. 10.322.156.413,- ( sepuluh milyar tiga ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah ) dengan rincian sebagai berikut:
Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat ( 2 ) digunakan untuk investasi dan / atau modal kerja Perseroan dan dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kebutuhan, kinerja Perseroan dan kemampuan keuangan daerah.
Pihak ketiga dilarang menggunakan modal dan/ atau aset daerah lainnya untuk kepentingan lain yang tidak diatur dalam perjanjian kerjasama. BAB IV DEVIDEN
BAB IV
BABV SANKSI
Apabila pihak ketiga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6, maka Pemerintah Daerah dapat membekukan dan menarik kembali Penyertaan Modalnya. KETENTUAN PERALIHAN
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. PA.DA TANGGAL :J.t„^...g£4 HS DAER KABUPATEN LLMA PUUUH KOTA VENDlHJOIlASj 5E,_MM NiP 196ia$q2T98503 101 7 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 1flHUN <JfiU^ N^JJOH....^ Ditetapkan di Sarilamak Pada tanggal /? poll 2014 BUPATE LIMA PULUH KOTA ALIS MARAJO PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR d- TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA I. UMUM Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dengan tujuan untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya. Investasi jangka panjang tersebut merupakan salah satu bentuk dari peran Pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang - Undang Dasar 1945. Untuk dapat mengoperasionalkan maksud dari investasi jangka panjang sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 diatas, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, investasi jangka panjang terdiri dari investasi surat berharga dan investasi langsung. Investasi surat berharga dilaksanakan dalam dua bentuk yakni pembelian surat utang dan pembelian saham, sementara investasi langsung dapat berupa pembangunan infrastruktur serta pendirian BUMN/BUMD dan atau Perseroan Terbatas. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa penyertaan modal daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disetorkan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dengan amanat ini mengharuskan kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah untuk setiap penyertaan modal yang dilakukan kepada pihak ketiga atau badan usaha. II. PASAL DEMI PASAL.
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)